Meskipun Anggaran Diblokir, Prabowo Tetap Komitmen Bangun IKN

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi pemblokiran anggaran tidak berarti dana pembangunan hilang. Melainkan hanya belum dibuka sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan negara.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian," kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.

Pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 dikaitkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.

Pemblokiran Dikonfirmasi Menteri PU

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengonfirmasi bahwa hingga saat ini, dana pembangunan IKN masih diblokir oleh Kementerian Keuangan dan belum direalisasikan.

Dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PU, terjadi pemangkasan signifikan sebesar Rp81,38 triliun, sehingga menyisakan hanya Rp29,57 triliun untuk tahun 2025.

Menteri PU Dody Hanggodo juga berencana melaporkan kembali kebutuhan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memastikan kelangsungan pembangunan IKN, terutama pada sektor-sektor prioritas yang mendukung operasional pemerintahan di ibu kota baru.

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” jelas Dody setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2024.

Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa langkah efisiensi ini tidak akan menghambat kelangsungan proyek IKN. Saat ini, dana sebesar Rp48 triliun masih tersedia untuk mendukung pembangunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Menurut Hasan, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN dengan prioritas utama pada penyelesaian kawasan inti pusat pemerintahan.

Dana yang tersedia akan difokuskan untuk pembangunan gedung eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang menjadi bagian utama dalam pembentukan ibu kota baru.

Sementara itu, pemerintah akan mendorong sektor swasta untuk berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas komersial, transportasi, dan permukiman.

"Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta," tambah Hasan dalam keterangannya.

Hingga akhir Desember 2024, progres fisik pembangunan IKN telah mencapai 87,9 persen. Pemerintah terus mengawal agar proyek ini berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ke depan, pemerintah akan terus mengoptimalkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun investasi asing, guna mempercepat realisasi pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia.