Mendorong Efektivitas WFH Bagi Pekerja di Jakarta

JAKARTA, TRENASIA.ID – Kemacetan di Jakarta dinilai perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih komprehensif melalui kombinasi kebijakan, yakni penerapan work from home (WFH) dan kewajiban penggunaan transportasi umum. 

Usulan ini bertujuan untuk menekan volume kendaraan pribadi di jalan sekaligus mendorong masyarakat beralih ke angkutan publik sebagai moda utama mobilitas harian. Anggota legislatif DKI Jakarta, Ade Suherman, turut menanggapi wacana penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Ia menilai, kebijakan tersebut perlu dirancang secara cermat agar tidak bertabrakan dengan program yang sudah berjalan, khususnya terkait penggunaan transportasi umum. “Kalau WFH diterapkan, jangan ditempatkan di hari Rabu. Karena hari Rabu sudah menjadi momentum ASN menggunakan transportasi umum. Ini harus dijaga konsistensinya,” kata Ade dalam keterangan resminya, dikutip Senin, 30 Maret 2026.

Menurutnya, konsistensi kebijakan menjadi kunci agar upaya mengurangi kemacetan tidak berjalan setengah-setengah. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tumpang tindih justru berpotensi mengurangi efektivitas program yang telah ada sebelumnya.

Lebih lanjut, Ade menilai bahwa penerapan WFH satu hari dalam sepekan belum cukup memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemacetan. Ia mendorong adanya kebijakan tambahan yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum minimal dua hari dalam seminggu.  

“Langkah ini tidak hanya berpotensi mengurangi kemacetan, tetapi juga mendorong perubahan kebiasaan masyarakat dalam bertransportasi,” ujarnya. Kemacetan hingga kini masih menjadi persoalan utama di Jakarta, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.

Tingginya penggunaan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, disebut sebagai faktor dominan yang menyebabkan kepadatan di berbagai ruas jalan. Kondisi ini diperparah dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan.

Ade menekankan, tanpa adanya pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan akan terus berulang meskipun pemerintah terus menambah infrastruktur jalan maupun transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa solusi fisik semata tidak cukup tanpa diimbangi dengan perubahan perilaku pengguna jalan.

Poin penting yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan:

1. WFH terjadwal untuk mengurangi mobilitas harian pekerja secara signifikan
2. Kewajiban penggunaan transportasi umum guna menekan jumlah kendaraan pribadi
3. Penguatan layanan transportasi publik seperti MRT, bus, dan KRL agar semakin nyaman dan andal
4. Perubahan perilaku masyarakat menuju pola mobilitas kolektif yang lebih efisien
5. Kebijakan terintegrasi yang tidak berjalan parsial atau sendiri-sendiri

Makna & Dampak

Usulan kombinasi kebijakan ini menunjukkan penanganan kemacetan tidak lagi mengandalkan pembangunan infrastruktur semata, melainkan perlu menyentuh aspek perilaku dan kebiasaan masyarakat. Pergeseran dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal menjadi kunci dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.

Dari sisi efektivitas, berdasarkan jurnal yang dipublikasikan dalam Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Sam Ratulangi, penerapan WFH terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja dengan kontribusi sebesar 48,1%.

Artinya, hampir setengah dari peningkatan kinerja karyawan dipengaruhi oleh sistem kerja jarak jauh, meskipun tetap dipengaruhi faktor lain seperti lingkungan kerja dan manajemen waktu.

Temuan ini menunjukkan bahwa WFH cukup efektif dalam menjaga produktivitas sekaligus berpotensi mengurangi mobilitas harian pekerja. Namun, kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri dan perlu dikombinasikan dengan strategi lain agar dampaknya lebih maksimal, termasuk dalam mengurai kemacetan.

Dampak yang berpotensi terjadi:

1. Penurunan volume kendaraan di jalan sehingga kemacetan berkurang, terutama di jam sibuk
2. Efisiensi waktu perjalanan bagi pekerja dan masyarakat perkotaan
3. Peningkatan produktivitas akibat berkurangnya waktu terjebak macet
4. Perbaikan kualitas udara karena emisi kendaraan pribadi menurun
5. Perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan transportasi umum
6. Optimalisasi transportasi publik karena meningkatnya jumlah pengguna

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan transportasi publik, mulai dari kapasitas, kenyamanan, hingga keterjangkauan. Di sisi lain, konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan juga menjadi faktor penentu agar kebijakan tidak hanya bersifat sementara.