Membaik dari Tahun Lalu, Penyerapan Belanja Infrastruktur Pemerintah Sudah Capai 24,49 Persen
Penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mencapai 24,49% atau senilai Rp33,33 triliun dari total pagu Rp136,06 triliun. Sementara itu, progres pembangunan fisik tercatat mencapai 25,17%.
Reza Pahlevi
Author
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
(Menteri PUPR )JAKARTA – Per 28 April 2021, penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mencapai 24,49% atau senilai Rp33,33 triliun dari total pagu Rp136,06 triliun. Sementara itu, progres pembangunan fisik tercatat mencapai 25,17%.
Realisasi ini lebih baik daripada periode yang sama tahun lalu. Realisasi keuangan pada periode tersebut hanya mencapai 14,16% dan progres pembangunan fisik hanya 17,61%.
“Saya pastikan kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional dampak pandemi COVID-19,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Selasa, 4 Mei 2021.
Dari sisi total paket, 3.388 paket senilai Rp29,83 triliun sudah terkontrak dari total 5.146 paket untuk 2021. Rencananya akan ada 1.448 paket senilai Rp 18,73 triliun yang terkontrak pada kuartal II-2021.
Basuki menambahkan, progres penyerapan anggaran tahun anggaran (TA) 2021 lebih cepat dari TA 2020 tidak terlepas dari upaya percepatan Kementerian PUPR melalui pelaksanaan sistem lelang dini sejak Oktober 2020.
Belanja infrastruktur PUPR ini terutama digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, dan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
Pagu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2021 kini tercatat sebesar Rp136,06 triliun. Nilai pagu ini turun dari sebelumnya yang sebesar Rp149,81 triliun akibat refocusing anggaran dan kegiatan Kementerian PUPR.
Rincinya, pagu ini pertama kali turun Rp17,99 triliun menjadi Rp132,81 triliun setelah refocusing. Nilai Rp136,06 triliun didapat setelah ada percepatan pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp4,04 triliun dan peluncuran surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp210 miliar.
Postur anggaran Kementerian PUPR tahun ini juga diharapkan dapat membantu penanganan dampak pandemi COVID-19, seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.
Untuk itu, Kementerian PUPR menyiapkan program padat karya tunai dengan anggaran Rp23,35 triliun.
Dari total anggaran tersebut, saat ini sudah terserap 26,26% dengan capaian fisik 32,35%. Besaran anggaran yang terserap tersebut telah memberikan manfaat membuka peluang kerja sebanyak 396.951 orang dari total target sebanyak 1.232.693 tenaga kerja. (RCS)