Kilau Emas Di Balik Ide Relokasi Badak Jawa Ujung Kulon
- ESDM memasukkan perairan Ujung Kulon dalam peta WUP Mineral Logam. Simak asal-usul indikasi emas, aturan pertambangan, dan kontroversi konservasi.

Muhammad Imam Hatami
Author


JAKARTA, TRENASIA.ID – Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, tengah menjadi sorotan setelah wilayah perairan di sekitarnya masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Logam yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penetapan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi sumber daya mineral di kawasan yang selama ini dikenal sebagai habitat terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) tersebut. Pasalnya, selain memiliki nilai konservasi tinggi, wilayah Ujung Kulon juga disebut menyimpan indikasi potensi mineral emas.
Potensi emas di Ujung Kulon berkaitan dengan karakteristik geologi Formasi Cihonje atau Honje. Formasi batuan ini memiliki karakteristik yang memungkinkan terbentuknya mineralisasi emas melalui proses hidrotermal dan epitermal.
Dinas ESDM Provinsi Banten mengonfirmasi adanya indikasi potensi emas di kawasan tersebut. Karakteristik geologinya disebut memiliki kemiripan dengan wilayah tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD) di Pandeglang yang pernah beroperasi dan dikelola PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Meski demikian, indikasi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan besaran cadangan emas yang terkandung di kawasan Ujung Kulon. Hingga saat ini, belum tersedia data terperinci mengenai jumlah sumber daya maupun cadangan emas yang dapat ditambang secara ekonomis.
Baca juga : 150.000 Pekerja Industri Rokok Elektronik Nasional Terancam Pengangguran
Asal-usul Potensi Emas di Ujung Kulon
Secara geologis, potensi emas di Ujung Kulon berkaitan dengan keberadaan Formasi Cihonje atau Honje. Formasi batuan tersebut menjadi salah satu indikasi yang mendasari dugaan keberadaan mineralisasi logam di kawasan Pandeglang.
Mineralisasi emas hidrotermal terbentuk melalui proses pergerakan fluida panas yang membawa unsur-unsur logam dari dalam bumi. Ketika fluida tersebut mengalami perubahan suhu, tekanan, maupun kondisi kimia, mineral logam dapat mengendap dan membentuk konsentrasi mineralisasi.
Sementara itu, endapan emas epitermal umumnya terbentuk pada lingkungan geologi dangkal yang berkaitan dengan aktivitas hidrotermal. Sistem ini dapat menghasilkan endapan emas dengan karakteristik tertentu yang berpotensi menjadi sumber daya pertambangan.
Kemiripan karakteristik geologi Formasi Cihonje dengan wilayah tambang emas Cibaliung menjadi salah satu alasan munculnya indikasi potensi emas di kawasan tersebut.
Namun, kemiripan formasi batuan tidak otomatis membuktikan bahwa Ujung Kulon memiliki jumlah cadangan emas yang sama dengan Cibaliung. Pembuktian potensi tersebut tetap membutuhkan penyelidikan geologi, pengambilan sampel, serta analisis mineralisasi lebih lanjut.
Kegiatan penyelidikan tersebut juga menghadapi keterbatasan karena sebagian kawasan berada dalam wilayah konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.
Baca juga : Mau Dipindah ke Alas Purwo, Berapa Badak Jawa Tersisa di Ujung Kulon?
Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan ESDM
Sorotan terhadap potensi mineral Ujung Kulon semakin menguat setelah Kementerian ESDM menetapkan wilayah perairan di sekitarnya sebagai bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Logam.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut mulai berlaku pada 12 Februari 2026.
Dalam peta lampiran keputusan tersebut, wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon ditampilkan sebagai bagian dari WUP Mineral Logam. Penetapan ini menjadi perhatian karena wilayah yang masuk dalam peta pertambangan berdekatan dengan kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis penting.
Meski demikian, penetapan WUP tidak sama dengan pemberian izin operasional pertambangan. WUP merupakan bagian dari penataan wilayah pertambangan dan tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi mineral.
Kepala Dinas ESDM Banten menjelaskan bahwa pemanfaatan wilayah tersebut tetap harus memperhatikan kesesuaian tata ruang dan ketentuan perizinan yang berlaku. Setidaknya terdapat dua aspek penting yang harus dipenuhi, yakni kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang (RTR) kabupaten/kota dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Selain itu, rencana kegiatan pertambangan tetap harus melalui proses penilaian lingkungan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, masuknya perairan Ujung Kulon ke dalam peta WUP belum dapat diartikan sebagai kepastian bahwa kegiatan penambangan emas akan berlangsung di kawasan tersebut.
Baca juga : Ribuan Karyawan dan Keluarga BJA Group Hijaukan Pohuwato
Selain mineral logam, kawasan perairan Ujung Kulon juga pernah menjadi objek kajian potensi minyak dan gas bumi (migas). Kajian yang dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebelumnya mengindikasikan adanya prospek cekungan migas di wilayah tersebut.
Namun, penyelidikan lebih lanjut dihentikan setelah prospek cekungan tersebut dinilai tidak layak secara ekonomis. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikasi keberadaan sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan kelayakan pemanfaatannya. Faktor jumlah cadangan, kondisi geologi, biaya pengembangan, aspek lingkungan, dan regulasi turut menentukan apakah suatu potensi dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha.
Hal serupa juga berlaku terhadap indikasi emas di Ujung Kulon. Tanpa data eksplorasi yang memadai, belum dapat dipastikan berapa besar sumber daya mineral yang tersedia maupun apakah potensi tersebut layak secara ekonomi untuk ditambang.
Kontroversi Relokasi Badak Jawa
Masuknya perairan Ujung Kulon dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Logam memicu kekhawatiran berbagai pihak, terutama terkait potensi dampaknya terhadap kawasan konservasi dan habitat Badak Jawa.
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa di dunia. Satwa dengan nama ilmiah Rhinoceros sondaicus tersebut berstatus sangat terancam punah (critically endangered), sehingga perlindungan habitatnya menjadi salah satu prioritas konservasi di Indonesia.
Sejumlah elemen masyarakat, termasuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten, mendesak pemerintah membuka dasar kajian ilmiah yang digunakan dalam penetapan WUP di sekitar Ujung Kulon.
Mereka menilai transparansi diperlukan untuk memastikan kebijakan pemetaan wilayah pertambangan tetap mempertimbangkan aspek ekologis, terutama keberadaan spesies yang dilindungi dan kelestarian ekosistem di sekitarnya.
Kekhawatiran tersebut juga mengemuka di tengah wacana relokasi sebagian populasi Badak Jawa dari habitat alaminya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keterkaitan antara rencana pengelolaan kawasan konservasi, upaya mitigasi risiko kepunahan, dan kebijakan pemetaan potensi sumber daya mineral.
Gagasan pemindahan sebagian populasi Badak Jawa sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam pengarahan kepada media di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis, 12 November 2026.
"Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah," ujarnya.
Hashim menilai, terkonsentrasinya seluruh populasi Badak Jawa di Ujung Kulon menyimpan risiko terhadap kelangsungan hidup spesies tersebut. Apabila kawasan itu terdampak bencana berskala besar, seperti tsunami akibat gempa bumi atau aktivitas vulkanik di Selat Sunda, seluruh populasi Badak Jawa berpotensi terancam.

Muhammad Imam Hatami
Editor
