Jika Gibran Mundur, Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wapres Baru?

JAKARTA, TRENASIA.ID – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya membuka pertanyaan mengenai siapa yang berhak menentukan penggantinya jika posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut benar-benar kosong.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa 10 November 2026, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.

Prasetyo mengatakan, keinginan tersebut disampaikan Gibran di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul sejumlah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo.

Meski demikian, Prasetyo membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dan terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, penggantinya tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh Prabowo. Mekanisme pengisian jabatan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden. Sementara itu, keputusan untuk memilih satu di antara kedua calon tersebut berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR Wajib Memilih Wapres Baru Maksimal 60 Hari

Ketentuan penggantian Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengunduran diri Gibran yang telah menyebabkan kekosongan jabatan akan menjadi dasar berjalannya mekanisme pemilihan Wakil Presiden baru.

MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan setelah terjadi kekosongan jabatan. Artinya, proses penggantian tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden ataupun keputusan partai politik.

MPR akan memilih satu dari dua nama yang sebelumnya diajukan oleh Presiden. Wakil Presiden terpilih kemudian menjalankan tugas hingga berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029.

Ketentuan ini juga memperlihatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong memiliki mekanisme tersendiri dan tidak perlu menunggu penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya.

Prabowo Mengusulkan Dua Nama Calon Wapres

Dalam proses penggantian tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.

Dengan demikian, Prabowo tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk menggantikan Gibran. Presiden harus menyampaikan dua nama yang nantinya dipilih melalui sidang MPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses tersebut juga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3) beserta perubahannya.

Dalam ketentuan tersebut, Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.

Kedua calon juga harus menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemilihan berlangsung.

Artinya, terdapat tahapan administratif dan politik yang harus dilalui sebelum MPR menentukan siapa yang akan mengisi posisi Wakil Presiden.

MPR Memilih Satu dari Dua Calon

Setelah Presiden menyampaikan dua nama, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk menentukan Wakil Presiden pengganti.

Pemilihan dilakukan oleh anggota MPR melalui mekanisme pemungutan suara. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.

Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan akan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.

Dengan mekanisme ini, MPR memiliki peran utama dalam menentukan pengganti Wakil Presiden. Presiden memang memiliki hak untuk mengusulkan kandidat, tetapi keputusan akhir tetap melalui proses pemilihan di lembaga perwakilan tersebut.

Kewenangan itu juga tercantum dalam tugas dan wewenang MPR sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Wapres Terpilih Harus Mengucapkan Sumpah Jabatan

Setelah proses pemilihan selesai, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan hingga akhir masa pemerintahan berjalan.

Sebelum menjalankan kewajibannya, Wakil Presiden terpilih harus mengucapkan sumpah atau janji jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUD 1945.

Sumpah atau janji tersebut diucapkan di hadapan MPR atau DPR sesuai ketentuan konstitusi.

Dalam sumpahnya, Wakil Presiden berjanji menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD, menjalankan peraturan perundang-undangan, serta berbakti kepada bangsa dan negara.

Dengan demikian, proses penggantian tidak berhenti pada keputusan pemungutan suara di MPR. Ada pula tahapan konstitusional yang harus dipenuhi sebelum Wakil Presiden baru mulai menjalankan tugasnya.

Satu hal yang perlu diperhatikan, UUD 1945 tidak menetapkan bahwa pengganti Wakil Presiden harus berasal dari partai politik tertentu atau merupakan kader partai yang sama dengan Gibran.

Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama. Selanjutnya, MPR menentukan satu nama melalui pemilihan.

Karena itu, pengganti Gibran tidak otomatis berasal dari Partai Golkar, Partai Gerindra, ataupun partai politik lain. Penentuan kandidat akan bergantung pada usulan Presiden dan keputusan MPR.

Mekanisme tersebut menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan yang menempatkan kewenangan pengusulan dan pemilihan pada dua lembaga berbeda.