Emisi Global Makin Tinggi, Alarm Iklim Kian Nyaring

JAKARTA, TRENASIA.ID - Perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi dunia. Kenaikan suhu global yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, terus bergerak menjauh dari target yang telah disepakati secara internasional dalam Persetujuan Paris 2015. 

Hingga kini, dunia dinilai belum berada pada jalur yang tepat untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celsius, apalagi mendekati ambang ideal 1,5 derajat Celsius.

Dikutip dari laman Carbon Brief, Rabu, 28 Januari 2026, target utama Persetujuan Paris adalah menahan kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C dibandingkan level pra-industri, serta berupaya keras membatasinya pada 1,5°C. 

Ambang 1,5°C dianggap sebagai garis pertahanan terakhir untuk mencegah dampak paling parah perubahan iklim, mulai dari cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, hingga krisis pangan dan air.

Namun, berbagai kajian internasional menunjukkan dengan komitmen penurunan emisi nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) yang ada saat ini, dunia justru sedang menuju kenaikan suhu sekitar 2,3 hingga 2,5°C pada akhir abad ini. Kesenjangan antara target dan realisasi tersebut menandakan perlunya aksi yang jauh lebih cepat dan ambisius.

Baca juga : AS Tinggalkan Kerja Sama Iklim, Efeknya Langsung Sasar Kita

Emisi Global Masih Tinggi

Meski sejumlah kemajuan telah dicapai, emisi gas rumah kaca global hingga 2024 masih berada pada level tertinggi sepanjang sejarah. Pertumbuhan energi terbarukan memang melesat, didorong oleh turunnya biaya teknologi surya dan angin, serta meningkatnya adopsi kendaraan listrik di berbagai negara. 

Investasi energi bersih secara global bahkan telah melampaui investasi di sektor bahan bakar fosil.

Namun, laju pengurangan emisi belum cukup cepat untuk membalikkan tren pemanasan global. Konsumsi batu bara global masih tinggi, terutama di negara berkembang dan negara dengan sektor industri berat. 

Di sisi lain, pendanaan iklim untuk negara berkembang juga masih menjadi persoalan besar, menyusul belum terpenuhinya komitmen negara maju untuk menyediakan dana US$100 miliar per tahun bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Sebagai negara berkembang sekaligus salah satu penghasil emisi terbesar dunia, Indonesia memegang peran penting dalam upaya global menahan laju perubahan iklim. 

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen melalui NDC serta target FOLU Net Sink 2030, yang menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penyerap karbon bersih.

Sejumlah langkah telah diambil, mulai dari rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, moratorium hutan alam dan gambut, restorasi ekosistem, hingga penguatan perhutanan sosial. Upaya ini diharapkan mampu menekan emisi sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan Indonesia.

Namun, tantangan struktural masih sangat besar. Sekitar 80% pasokan listrik nasional masih bergantung pada batu bara, menjadikan sektor energi sebagai kontributor utama emisi domestik. 

Selain itu, sekitar 9,6 juta hektare hutan alam tercatat belum terlindungi secara penuh oleh kebijakan, sehingga masih rentan terhadap degradasi dan alih fungsi lahan.

Dari sisi pendanaan, Indonesia diperkirakan membutuhkan hingga Rp3.779 triliun untuk mendukung agenda adaptasi iklim dan transisi energi dalam beberapa dekade ke depan. Tanpa dukungan pendanaan internasional yang memadai, target iklim nasional dinilai sulit tercapai.

Amerika Serikat Abai Janji Iklim

Tantangan global semakin kompleks setelah Amerika Serikat, dibawah kepemimpinan Donald Trump, pada awal 2025 secara resmi menarik diri dari Persetujuan Paris, dan pada awal 2026 menyatakan niat untuk keluar dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) serta Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).

Langkah ini menciptakan kekosongan kepemimpinan global, mengingat AS merupakan ekonomi terbesar dunia dan penghasil emisi karbon terbesar kedua. 

Mundurnya AS juga berpotensi memperlebar kesenjangan pendanaan iklim bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sangat bergantung pada dukungan internasional untuk menjalankan agenda transisi energi.

Di sisi lain, keputusan tersebut justru mendorong negara-negara lain memperkuat aliansi iklim. Uni Eropa, China, dan sejumlah negara berkembang menyatakan komitmen untuk tetap melanjutkan agenda penghapusan bahan bakar fosil secara bertahap. 

Di dalam negeri AS sendiri, koalisi pemerintah negara bagian, kota, dan pelaku bisnis melalui inisiatif America is All In tetap melanjutkan aksi iklim, menunjukkan upaya penanganan perubahan iklim tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah federal.

Meski menghadapi tantangan besar, kesepakatan iklim global dinilai masih memiliki peluang untuk tetap berjalan. Kunci keberhasilannya terletak pada implementasi nyata, bukan sekadar komitmen di atas kertas. Transformasi sektor energi, industri, transportasi, dan kehutanan harus dipercepat secara adil dan inklusif.

Kolaborasi lintas aktor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, masyarakat sipil, generasi muda, hingga sektor swasta, menjadi krusial untuk menjaga momentum aksi iklim. 

Bagi Indonesia, percepatan transisi energi dari batu bara ke energi terbarukan serta perlindungan hutan dinilai akan menentukan posisi negara ini dalam peta ekonomi dan lingkungan global di masa depan.