Duit Motor Listrik BGN Rp1 T Bisa Bangun 200 Km Jalan

JAKARTA, TRENASIA.ID - Tekanan fiskal Indonesia pada awal 2026 semakin terlihat kontras dengan munculnya belanja negara yang dinilai tidak prioritas. 

Di tengah defisit anggaran yang melebar dan pelemahan rupiah, pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memicu sorotan terhadap konsistensi kebijakan fiskal pemerintah.

Kondisi ini memperlihatkan ironi, saat ruang fiskal semakin sempit, belanja negara justru tetap agresif, bahkan pada pos yang dipertanyakan urgensinya.

Defisit APBN 2026 Muncul Sejak Awal Tahun

Pemerintah mencatat defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun pada kuartal I-2026 atau setara 0,93% PDB. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan kondisi ini terjadi karena dua faktor krusial, yaitu,

• Pendapatan negara: Rp574,9 triliun
• Belanja negara: Rp815 triliun

Di sisi lain pemerintah menilai defisit ini merupakan bagian dari strategi fiskal untuk mengamankan laju ekonomi nasional.

Tren Defisit: Makin Dalam dalam Satu Dekade

Data menunjukkan tren defisit APBN Indonesia terus melebar dalam 10 tahun terakhir:

• 2010–2014: sekitar -1,58% PDB
• 2015–2019: naik ke -2,32% PDB
• 2019–2024: melebar ke -3,39% PDB

Tekanan semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir:

• 2024: Rp507,8 triliun (2,29% PDB)
• 2025: Rp695,1 triliun (2,92% PDB)

Sementara itu, titik terburuk terjadi saat Pandemi COVID-19:

• 2020: defisit 6,14% PDB
• 2021: 4,57% PDB

Artinya, meski belum menyentuh level krisis, tren saat ini mulai mendekati batas aman fiskal.

Pengadaan Motor Listrik Kontroversial

Di tengah tekanan fiskal yang semakin terasa, langkah Badan Gizi Nasional (BGN) mengadakan motor listrik dalam jumlah besar justru memicu tanda tanya publik.  Program ini dikaitkan dengan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG), namun skala dan timing pengadaannya dinilai tidak selaras dengan kondisi anggaran negara saat ini.

Realisasi pengadaan mencapai 21.801 unit, mendekati target awal 25.000 unit. Dari sisi anggaran, harga perunit kendaraan tersebut diketahui berada di kisaran Rp58 juta. Namun, kepala BGN Dadan Hindayana membantah angka tersebut. Pihaknya mengaku memperoleh kendaraan tersebut dengan kisaran harga Rp42 juta per unit.

"Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran," jelas Dadan kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Jika pengadaan mencapai 25.000 unit dengan harga Rp42 juta per unit, maka total anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp1,05 triliun. Besarnya angka tersebut menjadi sorotan publik karena:

• Nilainya setara dengan anggaran program sosial skala besar
• Dilakukan saat defisit APBN sedang melebar
• Tidak langsung berdampak pada output utama program (gizi anak)

Yang semakin memperkuat kritik adalah fakta bahwa ribuan unit motor listrik tersebut belum didistribusikan dan masih tersimpan di gudang. Hal ini menimbulkan kesan pengadaan dilakukan tanpa kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi logistik, distribusi, maupun kebutuhan riil di lapangan.

“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak,” jelas Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu.

Sejumlah pengamat menilai jika tujuan utamanya adalah mendukung program MBG, maka alokasi anggaran seharusnya lebih difokuskan pada:

• Perluasan penerima manfaat
• Kualitas dan kontinuitas pasokan makanan
• Infrastruktur distribusi yang benar-benar dibutuhkan

“Yang tahun ini saya enggak tahu, nanti saya akan cek lagi. Harusnya sama treatmentnya,” tambah Purbaya.

Dalam konteks fiskal yang ketat, belanja seperti ini dinilai mencerminkan misalokasi sumber daya, di mana anggaran besar justru ditempatkan pada komponen pendukung yang belum tentu mendesak, sementara kebutuhan inti program masih bisa ditingkatkan.

Berikut versi yang sudah disesuaikan dengan dana Rp1 triliun:

Dana Motor Rp1 Triliun Setara Apa?

Agar lebih terbayang skalanya, jika menggunakan angka Rp1 triliun, berikut analoginya terhadap berbagai kebutuhan publik.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

• Asumsi: Rp15.000 per porsi
• Perhitungan: Rp1 triliun : Rp15.000 = ±66,6 juta porsi
• Artinya:
  • Bisa memberi makan 1 juta anak selama 66 hari (lebih dari 2 bulan)
  • Atau 3 juta anak selama ±22 hari
  • Atau 10 juta anak selama hampir 7 hari
• Program ini berpotensi langsung berdampak pada penanganan stunting dan peningkatan gizi anak.

Pembangunan Jalan

• Asumsi biaya pembangunan:
  • Jalan kabupaten: ±Rp5 miliar per km
  • Jalan nasional: ±Rp10–15 miliar per km
• Hasil:
  • Bisa membangun ±200 km jalan kabupaten
  • Atau ±66–100 km jalan nasional
• Dampak utamanya adalah peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Beasiswa Mahasiswa

• Asumsi:
  • UKT: Rp5 juta per semester
  • Biaya pendidikan per tahun: Rp10 juta
• Perhitungan:
  Rp1 triliun : Rp10 juta = 100.000 mahasiswa selama 1 tahun
• Atau:
  • 50.000 mahasiswa selama 2 tahun
  • 25.000 mahasiswa selama 4 tahun penuh
• Program ini berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam skala besar.

Layanan Kesehatan

• Asumsi iuran BPJS Kesehatan kelas 3:
  • ±Rp42.000 per bulan
  • ±Rp504.000 per tahun
• Perhitungan:
  • Rp1 triliun : Rp504.000 = ±1,98 juta orang
• Artinya dana tersebut dapat membiayai hampir 2 juta orang selama 1 tahun untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dasar.

Infrastruktur Pendidikan

Asumsi pembangunan atau renovasi sekolah:

• ±Rp2–5 miliar per unit
• Hasil:
  • Bisa membangun atau merehabilitasi sekitar 200–500 sekolah
  • Dampaknya adalah peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dasar di berbagai daerah.

Kasus ini mencerminkan dilema klasik kebijakan fiskal, antara mendorong pertumbuhan melalui belanja dan menjaga disiplin anggaran.

Dalam konteks ini, penguatan tata kelola menjadi kunci agar setiap rupiah belanja negara benar-benar memberikan dampak maksimal bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.