BRICS Dorong Mata Uang Lokal, Apa Dampaknya bagi Rupiah?

JAKARTA, TRENASIA.ID – Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan negara-negara BRICS berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Bagi Indonesia, kebijakan tersebut dapat menjadi peluang untuk mengurangi kebutuhan dolar dalam transaksi perdagangan internasional sekaligus membantu menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Namun, penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) tidak serta-merta membuat Rupiah terbebas dari tekanan nilai tukar. Dampaknya sangat bergantung pada pola perdagangan Indonesia dengan negara mitra, keseimbangan ekspor-impor, stabilitas mata uang masing-masing negara, hingga kondisi geopolitik global.

BRICS sendiri merupakan kelompok negara yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelompok tersebut kemudian berkembang dengan masuknya sejumlah negara baru, termasuk Indonesia.

Salah satu agenda kerja sama ekonomi BRICS adalah meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi antarnegara anggota.

Hal tersebut dibahas dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS (BRICS FMCBG) ke-2 yang berlangsung pada 9–10 September 2026 di Mumbai, India.

“Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerja sama konkret. Termasuk transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara, dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan prioritas nasional masing-masing negara," ungkap Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam keterangan resminya.

BRICS dan Upaya Mengurangi Ketergantungan Dolar

Skema LCT memungkinkan transaksi perdagangan dilakukan menggunakan mata uang lokal negara yang terlibat. Artinya, transaksi antara Indonesia dan negara mitra dapat dilakukan menggunakan Rupiah dan mata uang mitra, tanpa harus terlebih dahulu mengonversinya ke dolar AS.

Mekanisme tersebut berpotensi memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penggunaan mata uang lokal berpotensi mengurangi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah karena kebutuhan dolar AS untuk transaksi perdagangan dapat ditekan.

Selama ini, dolar AS menjadi salah satu mata uang utama dalam perdagangan internasional. Ketika kebutuhan dolar meningkat, permintaan terhadap dolar juga dapat memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah.

Dengan semakin banyak transaksi yang dilakukan melalui mata uang lokal, kebutuhan konversi ke dolar dapat berkurang. Selain mengurangi kebutuhan dolar, skema tersebut juga berpotensi menekan biaya transaksi.

Peneliti Senior CSIS Deni Friawan menjelaskan transaksi menggunakan mata uang lokal dapat mengurangi kebutuhan konversi mata uang melalui dolar AS. Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu menghadapi dua kali risiko perubahan nilai tukar.

Dalam transaksi konvensional, misalnya, pelaku usaha Indonesia yang melakukan perdagangan dengan India dapat menggunakan dolar sebagai mata uang perantara. Melalui LCT, transaksi dapat dilakukan secara langsung antara Rupiah dan rupee.

Artinya, risiko nilai tukar yang dihadapi pelaku usaha dapat lebih sederhana sekaligus berpotensi mengurangi biaya transaksi dan kebutuhan lindung nilai atau hedging.

Indonesia Sudah Mengembangkan Transaksi Rupiah-Rupee

Indonesia sendiri telah mengembangkan kerja sama transaksi mata uang lokal dengan sejumlah negara mitra. Salah satunya adalah kerja sama Rupiah-Rupee dengan India. Skema tersebut memungkinkan transaksi perdagangan dan investasi antara kedua negara dilakukan menggunakan mata uang masing-masing.

Bank Indonesia juga melihat penguatan LCT dan konektivitas pembayaran lintas negara sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

Bagi Indonesia, pengembangan LCT menjadi semakin relevan karena negara ini memiliki hubungan perdagangan yang besar dengan sejumlah negara yang tergabung dalam BRICS.

Semakin besar volume perdagangan yang dapat diselesaikan menggunakan mata uang lokal, semakin besar pula potensi penghematan kebutuhan dolar dalam transaksi perdagangan.

Meski demikian, LCT tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal untuk mengatasi tekanan terhadap Rupiah. Salah satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa penggunaan mata uang lokal berarti Indonesia akan meninggalkan dolar AS.

Pemerintah menegaskan bahwa penggunaan LCT tidak menggantikan dolar AS maupun cadangan devisa Indonesia. Hingga saat ini juga tidak terdapat mata uang tunggal BRICS yang menggantikan mata uang nasional negara anggotanya.

Dengan demikian, LCT lebih tepat dipahami sebagai diversifikasi mekanisme transaksi, bukan penghapusan dolar dari sistem perdagangan internasional. Dolar AS tetap memiliki peran besar dalam perdagangan global, pasar keuangan, cadangan devisa, dan transaksi lintas negara. Karena itu, dampak LCT terhadap Rupiah harus dilihat secara realistis.

Ada Risiko yang Perlu Dipahami

Penggunaan mata uang lokal juga bukan berarti Indonesia terbebas dari risiko nilai tukar. Jika Rupiah digunakan secara langsung dengan mata uang negara lain, pelaku usaha tetap menghadapi kemungkinan perubahan nilai mata uang tersebut.

Misalnya, ketika nilai mata uang mitra berfluktuasi tajam, perusahaan Indonesia tetap dapat mengalami perubahan nilai kewajiban atau penerimaan dalam transaksi perdagangan.

Dengan kata lain, risiko dolar dapat berkurang, tetapi risiko mata uang tidak hilang. Perusahaan tetap membutuhkan manajemen risiko nilai tukar, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki transaksi ekspor-impor dalam jumlah besar.

Tantangan lain berasal dari struktur ekonomi BRICS sendiri. China merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar dalam kelompok tersebut dan memiliki hubungan perdagangan yang sangat besar dengan Indonesia.

Meningkatnya transaksi menggunakan mata uang lokal dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Namun, jika arus perdagangan Indonesia dengan China lebih banyak berupa impor, ketergantungan terhadap mata uang dan perekonomian China juga perlu diperhatikan.

Karena itu, strategi Indonesia tidak cukup hanya mendorong transaksi menggunakan mata uang lokal. Pemerintah juga perlu memastikan keanggotaan BRICS memberikan manfaat melalui peningkatan ekspor, investasi, transfer teknologi, dan penguatan industri domestik.

Agenda de-dolarisasi BRICS juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi geopolitik global. Dolar AS masih menjadi mata uang dominan dalam sistem keuangan dunia. Upaya negara-negara BRICS mengurangi ketergantungan terhadap dolar dapat menjadi bagian dari perubahan struktur perdagangan global.

Namun, perubahan tersebut juga berpotensi meningkatkan ketidakpastian bagi negara berkembang. Bagi Indonesia, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara diversifikasi transaksi dan stabilitas hubungan ekonomi dengan negara-negara maju.

Apalagi perubahan kebijakan moneter AS, pergerakan suku bunga, arus modal asing, serta sentimen investor global masih menjadi faktor penting yang memengaruhi nilai tukar Rupiah.