Berikut Rencana Perdamaian Trump untuk 'Gaza Baru' dan Dewan Perdamaian

JAKARTA, TRENASIA.ID- Presiden Amerika Donald Trump pada hari Senin waktu Washington menerbitkan proposal perdamaian 20 poin untuk Gaza yang akan mengakhiri perang antara Israel dan militan Hamas. Propoal yang mengharuskan pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati, dalam waktu 72 jam setelah gencatan senjata.

Rencana tersebut menyisakan banyak detail yang harus dibahas oleh para negosiator. Semua juga akan bergantung pada penerimaan oleh militan Hamas. Rencana tersebut menyebut Gaza yang telah dibangun kembali sebagai "Gaza Baru".

Berikut adalah elemen-elemen utama rencana yang dihasilkan dari negosiasi intensif dalam beberapa minggu terakhir antara Trump dan timnya, serta para pemimpin Israel dan Arab:

Jika kedua belah pihak menyetujui usulan tersebut, perang akan segera berakhir. Pasukan Israel akan mundur sebagian untuk mempersiapkan pembebasan sandera. Semua operasi militer akan ditangguhkan dan garis pertempuran akan tetap di tempatnya hingga kondisi untuk "penarikan bertahap sepenuhnya" pasukan Israel terpenuhi.

Dalam waktu 72 jam setelah Israel secara terbuka menerima proposal tersebut, semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati, akan dipulangkan. Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup ditambah 1.700 warga Gaza yang ditangkap setelah dimulainya konflik pada 7 Oktober 2023. Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan membebaskan jenazah 15 warga Gaza yang telah meninggal.

• Baca juga: Kontroversial, Tony Blair Calon Pimpinan Otoritas Transisi Gaza Pascaperang

Setelah semua sandera dibebaskan, anggota Hamas yang "berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai" dan menyerahkan senjata akan diberikan amnesti. Anggota Hamas yang ingin meninggalkan Gaza akan diberikan jalur aman ke negara penerima.

Setelah perjanjian ini disetujui, seluruh bantuan akan segera dikirim ke Jalur Gaza, dengan jumlah yang sesuai dengan tingkat yang diamanatkan dalam perjanjian 19 Januari 2025. Pengiriman bantuan akan dilanjutkan tanpa campur tangan dari Israel atau Hamas melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan terkait.

Gaza yang telah “dideradikalisasi” tidak akan menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya dan akan “dibangun kembali” untuk kepentingan warga Gaza.

Rencana Trump membayangkan sebuah "Dewan Perdamaian" yang terdiri dari para pengawas internasional yang dipimpin oleh Trump sendiri dan melibatkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dalam peran yang belum ditentukan. Gaza akan dikelola di bawah pemerintahan transisi sementara dari sebuah komite "teknokratis dan apolitis" yang terdiri dari warga Palestina dan pakar internasional, yang akan diawasi oleh Dewan Perdamaian. Kelompok ini akan menetapkan kerangka kerja dan menangani pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza hingga Otoritas Palestina menjalani reformasi besar-besaran.

Rencana pembangunan ekonomi Trump untuk membangun kembali Gaza akan disusun dengan mengumpulkan panel ahli "yang telah membantu melahirkan beberapa kota modern yang berkembang pesat di Timur Tengah." Sebuah zona ekonomi khusus akan dibentuk dengan tarif dan tingkat akses preferensial yang akan dinegosiasikan dengan negara-negara peserta.

Berdasarkan rencana tersebut, tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza, yang telah mengalami kerusakan parah selama perang, dan mereka yang ingin pergi akan bebas melakukannya dan bebas untuk kembali. "Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik," demikian bunyi rencana tersebut.

• Baca juga: Berlomba dalam Panik untuk Selamatkan Harta Karun Bersejarah Gaza

Hamas dan faksi-faksi lainnya sepakat untuk tidak berperan apa pun dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua infrastruktur militer, termasuk terowongan dan fasilitas produksi senjata, akan dihancurkan. Pemantau independen akan mengawasi demiliterisasi Gaza.

• "Gaza Baru akan berkomitmen penuh untuk membangun ekonomi yang makmur dan hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara tetangganya," menurut rencana tersebut.
• Mitra regional akan bekerja untuk memastikan bahwa Hamas dan faksi terkait mematuhi kewajiban mereka dan bahwa Gaza Baru tidak menimbulkan ancaman.
• Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra Arab dan internasional untuk mengembangkan Pasukan Stabilisasi Internasional sementara yang akan segera dikerahkan di Gaza.
• Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza. Pasukan Pertahanan Israel akan secara bertahap menyerahkan wilayah Gaza yang didudukinya kepada Pasukan Stabilisasi Internasional.
• Rencana tersebut tidak jelas mengenai jalur menuju negara Palestina. Rencana tersebut menyatakan bahwa sementara pembangunan kembali Gaza berlanjut dan ketika Otoritas Palestina direformasi, "kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina."
• Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati "cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai dan sejahtera."

Tentang Dewan Perdamaian 

Rencana perdamaian juga mencakup peran kejutan di Gaza pascaperang untuk dua tokoh politik terkenal: mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Presiden AS Donald Trump .

Berikut rincian usulan struktur tata kelola sementara wilayah pesisir:

Isi Rencana Pemerintahan Sementara

Usulan tersebut menyatakan: "Gaza akan diperintah di bawah pemerintahan transisi sementara dari sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis," meskipun tidak menyebutkan nama individu atau kelompok Palestina mana pun yang terlibat dalam transisi tersebut.

Panel tersebut akan diawasi oleh badan transisi internasional baru yang disebut "Dewan Perdamaian". Badan ini akan diketuai oleh Trump dan akan mencakup kepala negara dan anggota lainnya, termasuk Blair.

Komite tersebut akan bertanggung jawab atas operasional sehari-hari layanan publik dan kotamadya di Gaza dan akan terdiri dari "warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional," yang tidak disebutkan identitasnya. Hamas tidak akan memiliki peran apa pun dalam pemerintahan Gaza.

Mengapa Rencana Tersebut Menarik Perhatian?

Dalam beberapa minggu terakhir, laporan mengenai keterlibatan Blair menarik perhatian di kalangan pendukung karena sejarah imperialisme Inggris di kawasan tersebut. Khususnya keterlibatan Blair dalam invasi Irak yang didasarkan pada klaim bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal, yang terbukti salah.

Invasi pimpinan amerika ke Irak dimulai pada tahun 2003 dan pasukannya ditarik pada tahun 2011. Invasi ini dikritik luas karena dampaknya yang tidak stabil di kawasan dan tingginya jumlah korban jiwa. Blair sendiri menghadapi kritik setelah klaim senjata pemusnah massalnya dibantah.

Apa yang akan Dilakukan Badan Tata Kelola?

Badan tersebut akan menangani pendanaan pembangunan kembali Gaza hingga "Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasinya," demikian bunyi proposal tersebut, tanpa memberikan tenggat waktu yang pasti. Rencana tersebut menyebutkan beberapa proposal dan ide investasi telah disusun oleh kelompok-kelompok internasional, yang tidak disebutkan identitasnya.

• Baca juga: Bagaimana Hamas Bisa Tetap Membayar Gaji Puluhan Ribu Petugasnya

Otoritas Palestina dan pernyataan bersama beberapa negara mayoritas Muslim mengatakan mereka menyambut baik upaya Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.

Apa Saja Keterlibatan Blair terhadap Gaza

Akhir bulan lalu, Blair mengunjungi Gedung Putih untuk bertemu Trump. Lembaga pemikir Tony Blair Institute mengatakan pihaknya "telah melakukan banyak panggilan telepon dengan berbagai kelompok mengenai rekonstruksi Gaza pascaperang."

Apa Kata Para Kritikus dan Warga Palestina ?

Mustafa Barghouti, sekretaris jenderal Inisiatif Nasional Palestina, mengatakan kepada Washington Post: "Kita sudah berada di bawah kolonialisme Inggris. Dia punya reputasi negatif di sini. Jika Anda menyebut Tony Blair, hal pertama yang orang-orang sebut adalah perang Irak."

Francesca Albanese, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, berkata: "Tony Blair? Tentu saja tidak. Jangan ganggu Palestina."

Apa Kata Blair?

Pernyataan Blair pada hari Senin menyebut gagasan Trump sebagai "rencana yang berani dan cerdas." Ia menyatakan dukungannya kepada Trump atas usulannya untuk memimpin dewan yang akan mengawasi panel pemerintahan sementara Gaza.