Bedah Rating Moody’s: Sinyal Bahaya Vs Data Pertumbuhan

JAKARTA, TRENASIA.ID – Diskursus ekonomi nasional tengah menghangat pasca Moody’s Ratings merevisi prospek tujuh korporasi besar Indonesia menjadi negatif. Fenomena ini menghadirkan studi kasus menarik antara tinjauan risiko struktural dari akademisi dan optimisme fundamental makroekonomi yang dipegang teguh oleh pemerintah saat ini.

BUMN Research Group FEB Universitas Indonesia memperingatkan bahwa revisi ini adalah risiko sistemik serius bagi kredibilitas kebijakan nasional yang sedang berjalan. Penurunan outlook ini dinilai bukan akibat guncangan eksternal global, melainkan murni karena faktor internal pengelolaan kebijakan yang dianggap kurang transparan.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi santai laporan tersebut dan meminta lembaga internasional bersikap lebih adil dalam menilai. Ia meyakini fundamental ekonomi Indonesia justru sedang kuat-kuatnya, terbukti dari capaian pertumbuhan yang melampaui ekspektasi banyak pihak di akhir tahun lalu.

• Baca Juga: Peluang Kerja dan Ekonomi dari Enam Proyek Hilirisasi 2026

1. Sinyal Bahaya BRG UI

Laporan yang disusun Toto Pranoto dan Adam F. Amru menyebut langkah Moody’s kali ini bersifat unik sekaligus mengkhawatirkan. Mereka menilai revisi outlook negatif ini tidak dipicu oleh krisis global, melainkan oleh faktor endogen yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.

Peringatan ini menyoroti pergeseran persepsi risiko investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang dinilai mulai tidak terprediksi arahnya. "Langkah tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis... melainkan mencerminkan kekhawatiran struktural terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia," tulis laporan BUMN Research Group FEB Universitas Indonesia pada Senin, 9 Februari 2026.

Pemerintah didesak untuk segera merespons sinyal ini dengan perbaikan komunikasi kebijakan dalam jendela waktu 12 hingga 18 bulan ke depan. Jika diabaikan, persepsi negatif pasar global dikhawatirkan akan semakin dalam dan memukul kepercayaan investor terhadap surat berharga negara.

• Baca Juga: Moody’s Jadi Rem IHSG Saat Wall Street Melaju ke Rekor Baru

2. Nasib 7 Raksasa Korporasi

Tujuh korporasi besar menjadi korban langsung dari revisi ini, terdiri dari lima BUMN dan dua perusahaan swasta nasional. Kelima pelat merah tersebut adalah Grup Telkom (TLKM & Telkomsel), serta holding energi dan tambang yakni Pertamina, PHE, dan MIND ID.

Sementara itu, dua raksasa swasta yang turut terseret arus negatif ini adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan PT United Tractors Tbk (UNTR). Penurunan prospek menjadi negatif ini menjadi sinyal bahwa sektor konsumsi dan alat berat pun rentan.

Peneliti FEB UI menyoroti perbedaan ketahanan antarkorporasi, di mana Grup Telkom dinilai lebih resilien dengan profil kredit mandiri yang kuat. Sebaliknya, holding tambang MIND ID dinilai paling rentan karena sangat bergantung pada dukungan negara untuk menopang peringkat utangnya.

3. Risiko MIND ID

Analisis BRG secara spesifik menyoroti risiko pada MIND ID yang profil kredit mandirinya masih berada di wilayah non-investment grade (ba1). Peringkat Baa2 milik holding tambang ini dinilai sangat bergantung pada dukungan penuh negara di tengah ketidakpastian harga komoditas global.

Jika peringkat negara turun, kapasitas dukungan pemerintah akan berkurang, menyeret peringkat MIND ID jatuh ke level obligasi sampah. "Apabila peringkat sovereign turun satu takik menjadi Baa3... berpotensi menarik peringkat perusahaan ini ke level non-investment grade," tulis riset FEB UI itu.

Situasi ini diperparah oleh sentimen pasar terhadap proses restrukturisasi BUMN di bawah lembaga baru, Danantara Indonesia, yang dinilai minim transparansi. Kurangnya kejelasan komunikasi dalam proses konsolidasi aset negara ini justru memperdalam persepsi risiko di mata investor global saat ini.

4. Pembelaan Menkeu Purbaya

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara membela posisi Indonesia yang dinilainya diperlakukan kurang adil oleh lembaga pemeringkat utang global itu. "Kan harusnya lembaga pemeringkat melihat apakah suatu negara itu mau bayar utang atau mampu bayar utang," kata Purbaya di Gedung DPR/MPR pada Senin, 9 Februari 2026.

Purbaya memamerkan data terbaru kuartal IV-2026, di mana ekonomi nasional mampu tumbuh impresif sebesar 5,39% secara tahunan (year on year). Sepanjang tahun, ekonomi tumbuh 5,11%, sebuah capaian yang menurutnya jauh lebih tinggi dibandingkan kinerja tahun-tahun sebelumnya yang cenderung moderat.

Optimisme ini juga didukung oleh proyeksi lembaga keuangan global seperti IMF dan JPMorgan yang merevisi naik proyeksi pertumbuhan Indonesia. "Ini prestasi yang luar biasa. Anda lihat IMF menaikkan prediksi (ekonomi) kita dari 4,9% ke 5,2%," ujarnya dengan nada optimistis.

5. Optimisme Tumbuh 6 Persen

Pemerintah kini fokus pada strategi memacu pertumbuhan ekonomi agar bisa melesat lebih tinggi melalui perbaikan iklim usaha dan akses permodalan. "Nanti yang penilaian Moody's juga akan diubah dengan sendirinya kalau kita bisa membalik arah ekonomi," terang Purbaya meyakinkan publik.

Target ambisius pun dipasang, Menkeu Purbaya meyakini ekonomi Indonesia bisa menembus angka pertumbuhan 6 persen dalam waktu dekat ini. Jika target pertumbuhan ambisius tersebut tercapai, ia yakin persepsi risiko pasar terhadap surat utang negara akan membaik secara signifikan ke depannya.

Bagi pemerintah, jawaban terbaik atas keraguan pasar adalah bukti nyata kinerja ekonomi yang terus melaju kencang di atas rata-rata global. "Jadi saya gak terlalu khawatir. Harusnya tahun ini bisa menaikkan 6 persen," tegas Purbaya