APBN Sudah Tekor Rp63,6 Triliun, Bantuan Sosial Ditekan

JAKARTA – Posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hingga akhir Februari 2021 mencatatkan defisit sebesar Rp63,6 triliun atau 0,36% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Defisit ini melebar jika dibandingkan Januari 2021 yang masih berada di angka 0,26% terhadap PDB atau Rp45,7 triliun.

Meninjau Peraturan Presiden (Perpres) No.72/2020, pemerintah telah menetapkan batas atas defisit APBN pada tahun 2021 mencapai 6,34%.Meningkatnya defisit APBN Indonesia terjadi seiring membengkaknya anggaran belanja untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Sampai akhir Februari kita telah belanja Rp282,7 triliun atau naik 1,2% dibandingkan Februari tahun lalu,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa 23 Maret 2021.

Belanja negara telah mencapai 10,3% dari pagu anggaran APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun. Pengendalian belanja ditekan pemerintah di sektor belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

Sri Mulyani menekan belanja pegawai untuk turun 0,8% secara tahunan atau year on year (yoy). Dengan demikian, total alokasi belanja pegawai hingga akhir Febuari ini mencapai Rp29,2 triliun.

Sementara itu, progam Bantuan Sosial (bansos) juga dipangkas anggaranya oleh pemerintah di tahun ini. Realiasi sementara belanja bansos sebesar Rp17,1 triliun atau terkontraksi 16% secara yoy.

Sri Mulyani menjelaskan adanya lonjakan belanja modal sebesar 253% yoy. Realiasasi belanja tersebut telah menyentuh Rp22,8 triliun.

Menurut Sri Mulyani, belanja modal tetap tersebut merupakan respons dari disrupsi hebat akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, belanja modal tetap ini dijaga agar tidak mengacaukan proyek pembangunan strategis pada tahun 2021.

“Ini berarti tujuan kita menjaga momentum belanja modal tetap namun tidak mengancam APBN. Sehingga disrupsi yang luar biasa dari COVID-19 itu tidak memporak-porandakan berbagai proyek kita,” papar Sri Mulyani.

Peningkatan belanja ini disumbangkan oleh tiga kementerian. Pertama, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencatatkan pertumbuhan belanja sebesar 398,3% yoy. Realisasi belanja Kemenkes terpantau sebesar Rp4,4 triliun

“Karena mereka membelanjakan berbagai barang untuk vaksinasi dan 3T, ini meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) yang telah membelanjakan anggaran negara hingga Rp2 triliun. Angka tersebut naik 107,5% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya

Lalu ada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan pertumbuhan belanja mencapai 12,9% yoy. Kementerian di bawah komando Prabowo Subianto secara keseluruhan telah membelanjakan Rp1,8 triliun.

Di sisi lain, pemerintah telah menyerap pendapatan sebesar Rp219,2 triliun. Capaian tersebut sudah meliputi 12,6% target penerimaan negara tahun ini. Bahkan, pendapatan negara bulan lalu lebih tinggi dibandingkan Februari 2020 atau masa sebelum ada pandemi COVID-19 yang sebesar Rp217,6 triliun.