Apa yang Terjadi Jika Pertamax Tembus Rp17.000?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Kala tekanan pelemahan nilai tukar rupiah serta meningkatnya tensi geopolitik global, harga keekonomian Pertamax diperkirakan berpotensi melampaui Rp17.000 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan estimasi itu sangat mungkin terjadi jika mengacu pada pergerakan harga pasar saat ini.

Terkait beban subsidi Pertalite yang saat ini dijual Rp10.000 per liter namun harga keekonomiannya mencapai Rp16.088 per liter, Roberth menyebut nilainya sangat fluktuatif, dipengaruhi kurs rupiah yang menyentuh Rp17.300 per dolar AS serta iklim geopolitik global.

Sementara untuk Pertamax sementara ditanggung Pertamina dan diganti oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan menurut Dumatubun.

Dari Mana Uangnya? Ini Sumber Tambal Subsidi

Jawaban singkatnya dari APBN, alias uang pajak yang kita semua bayar, ditambah utang negara.

Besarnya subsidi energi menunjukkan betapa besar beban yang harus ditanggung negara untuk menjaga harga BBM, LPG, dan listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah bukan hanya menyalurkan subsidi langsung, tetapi juga membayar kompensasi kepada badan usaha energi agar harga jual ke publik tidak mengikuti harga keekonomian pasar global.

Nilainya pun terus meningkat seiring tekanan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan konsumsi energi domestik yang tetap tinggi. Dalam praktiknya, anggaran ratusan triliun rupiah digunakan agar masyarakat tetap bisa membeli BBM dan listrik dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar sebenarnya.

Rincian Anggaran Subsidi dan Kompensasi Energi

Total subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2024 mencapai Rp386,9 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk subsidi BBM, LPG 3 kilogram, minyak tanah, listrik subsidi, hingga kompensasi listrik non-subsidi.
Pada APBN 2025, anggaran subsidi dan kompensasi energi naik menjadi Rp394,3 triliun.
Angka itu meningkat sekitar 1,91% dibanding realisasi 2024.
Khusus subsidi BBM, anggarannya melonjak 23,61% secara tahunan menjadi Rp26,7 triliun.
Total belanja subsidi energi untuk BBM, LPG, dan listrik di APBN 2025 mencapai Rp203,41 triliun.
Di luar itu, pemerintah juga menyiapkan kompensasi energi sebesar Rp190,89 triliun.

Besarnya angka tersebut menggambarkan skala pengorbanan fiskal negara untuk menjaga stabilitas harga energi. Dalam setahun, pemerintah menghabiskan hampir Rp400 triliun hanya untuk menahan harga energi tetap murah di SPBU dan rumah tangga.

Sebagai perbandingan, nilai itu setara membangun sekitar 800 rumah sakit tipe B atau membiayai gaji sekitar 2 juta guru selama satu tahun penuh.

Defisit APBN: Tambal Sulam yang Makin Dalam

Karena pengeluaran lebih besar dari pemasukan, APBN terus defisit. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan APBN hingga 31 Maret 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.

Defisit tersebut dipicu oleh realisasi belanja negara yang jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan, pendapatan terhimpun Rp574,9 triliun, sementara belanja negara telah terserap Rp815 triliun.

“Defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Senin, 11 Mei 2026.

Purbaya mengklaim, pemerintah telah mengunci defisit APBN di kisaran 2,9% terhadap PDB bahkan dengan asumsi harga minyak dunia mencapai 100 dolar AS per barel sepanjang tahun.

Namun, kondisi bisa lebih berat dari itu. Purbaya bahkan sempat membuka opsi pelebaran defisit di atas 3% PDB akibat tekanan gejolak geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel yang mendorong lonjakan harga energi.

Soal seberapa jauh batas itu bisa dilebarkan, Purbaya menyerahkan keputusan pada Presiden Prabowo. "Kalau perintah kan kami jalankan. Saya kan cuma tangan presiden." ujarnya dalam kesempatan yang berbeda kepada awak media.

Defisit APBN saat ini ditutup melalui tiga sumber utama:

Penerbitan Surat Utang Negara (SUN).
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Efisiensi belanja kementerian dan lembaga.
Pemerintah saat ini memiliki SAL sekitar Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal.

Namun, bantalan fiskal tersebut tidak bersifat tanpa batas. Semakin besar subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah, semakin cepat cadangan SAL dapat tergerus.

Siapa yang Menikmati Subsidi? Di sinilah masalah terbesar subsidi BBM. Data dari berbagai lembaga riset menunjukkan bahwa subsidi tidak mengalir ke orang yang paling membutuhkan.

Riset INDEF (2023) menemukan ketidaktepatan sasaran distribusi subsidi energi, baik BBM maupun LPG 3 kg mencapai 65,5%, atau setara Rp86,24 triliun, yang mayoritas dinikmati oleh rumah tangga desil 5-10, yakni kelompok yang tergolong mampu

Dampak ke Ekonomi Anak Muda

Kondisi ini bukan soal abstrak, membengkaknya subsidi BBM secara langsung memangkas anggaran yang seharusnya bisa mengalir ke sektor yang lebih dirasakan anak muda.

1. Ruang Fiskal Menyempit, Program Pemuda Terpotong

Pemerintah menghadapi tantangan kompleks karena kebutuhan anggaran subsidi terus meningkat, sementara komitmen mendukung Energi Baru Terbarukan (EBT) memerlukan alokasi fiskal yang terpisah. Artinya, semakin besar subsidi BBM, semakin sedikit anggaran tersisa untuk pendidikan vokasi, beasiswa, inkubasi startup, dan pelatihan kerja.

2. Utang Negara Membengkak = Beban Generasi Masa Depan

Ketika defisit ditambal utang, yang membayar adalah generasi berikutnya. Anak muda usia 20-an hari ini akan menghadapi beban pajak lebih tinggi di masa produktif mereka, untuk membayar kembali utang yang dipakai mensubsidi orang yang sebenarnya mampu beli bensin mahal.

3. Migrasi Konsumen Memperburuk Subsidi

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai jika Pertamax naik sementara Pertalite tetap Rp10.000, jarak harga akan makin lebar. Kondisi itu berpotensi mendorong konsumen kelas menengah, bahkan pengguna sepeda motor, berpindah ke Pertalite.

Menurutnya, jika selisih harga makin tinggi, migrasi konsumen dapat semakin besar. Artinya, makin banyak orang beralih ke Pertalite bersubsidi → volume subsidi meledak → beban APBN kian berat.

4. Inflasi Tertekan, tapi Bom Waktu

Menahan harga BBM memang menahan inflasi jangka pendek. Tapi ketika subsidi akhirnya tak tertahankan dan harga naik sekaligus, kenaikan harga kebutuhan pokok minimal bisa mencapai 10%, bahkan tarif angkutan umum bisa diminta naik 35-50%. Anak muda dengan penghasilan tidak tetap termasuk pekerja gig economy dan fresh graduate adalah yang paling rentan.

Pertamax yang berpotensi melampaui Rp17.000 per liter bukan sekadar angka di papan SPBU, kondisi ini jadi cerminan dari sistem subsidi yang bocor, fiskal yang tertekan, dan beban yang senyap dipindahkan ke pundak generasi muda.