7 Tantangan di Awal Kepemimpinan Gubernur BI Destry Damayanti

JAKARTA, TRENASIA.ID – Destry Damayanti resmi ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 setelah Komisi XI DPR menyetujui pengangkatannya pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Destry menjadi calon tunggal yang diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI pada 25 Juli 2026.

Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung ketika bank sentral menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah, risiko inflasi, pelebaran defisit transaksi berjalan, hingga kebutuhan memperkuat pertumbuhan kredit.

Sebagai Gubernur BI yang baru, Destry tidak hanya dituntut menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, tetapi juga memastikan kebijakan bank sentral tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengurangi kredibilitas dan independensi BI.

Berikut sejumlah tantangan yang akan dihadapi Destry pada awal masa kepemimpinannya,

1. Menjaga Stabilitas Rupiah di Tengah Tekanan Global

Nilai tukar rupiah menjadi salah satu tantangan utama bagi Destry. Sepanjang 2026, rupiah sempat menyentuh level terlemah sepanjang masa di Rp18.170 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 8 Juni 2026. Setelah mengalami tekanan tersebut, rupiah kembali menguat ke kisaran Rp17.700 per dolar AS.

Namun, secara tahunan rupiah masih mengalami pelemahan sekitar 6,3% terhadap dolar AS.

Tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari faktor domestik. Pergerakan suku bunga AS, imbal hasil US Treasury, kekuatan dolar AS, harga minyak, konflik geopolitik, serta perubahan selera risiko investor global turut memengaruhi pergerakan mata uang emerging market, termasuk rupiah.

Kondisi tersebut membuat ruang kebijakan BI menjadi lebih kompleks karena sebagian faktor yang menekan rupiah berada di luar kendali bank sentral.

Tekanan eksternal juga tercermin dari posisi cadangan devisa Indonesia. Cadangan devisa turun dari US$148,2 miliar pada Maret 2026 menjadi US$145,3 miliar pada Juli 2026.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit bahkan menantang Destry untuk membawa rupiah kembali ke level Rp16.500 per dolar AS dari posisi sekitar Rp17.700 per dolar AS.

Target tersebut menjadi salah satu gambaran besarnya ekspektasi terhadap kepemimpinan baru BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

2. Menjaga Inflasi di Tengah Risiko Pangan dan Energi

Tantangan berikutnya adalah menjaga inflasi tetap terkendali. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Indonesia pada Juli 2026 mencapai 2,88%. Angka tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi, tetapi risiko tekanan harga tetap perlu diperhatikan.

Guncangan pasokan atau supply shock pada komoditas pangan dan energi dapat menyebabkan inflasi meningkat meskipun permintaan domestik tidak mengalami perubahan signifikan.

Bagi BI, kondisi tersebut membuat kebijakan moneter perlu dilakukan secara preemptive dan forward looking. Di sisi lain, BI juga perlu mempertimbangkan stabilitas rupiah dalam menentukan arah suku bunga. BI Rate saat ini berada di level 5,75%.

Inflasi yang relatif rendah tidak secara otomatis memberikan ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga secara agresif apabila tekanan eksternal terhadap rupiah masih tinggi.

Karena itu, Destry perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas harga domestik dan stabilitas eksternal.

3. Menyeimbangkan Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Tantangan ketiga adalah menemukan titik keseimbangan antara menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan. BI memiliki mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah, tetapi kebijakan bank sentral juga memiliki pengaruh terhadap biaya pembiayaan dan aktivitas ekonomi.

Penurunan suku bunga dapat mendorong permintaan kredit dan aktivitas ekonomi. Namun, pelonggaran moneter yang terlalu cepat ketika rupiah sedang tertekan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi.

Di sisi lain, ruang untuk meningkatkan kredit masih cukup besar. Fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan tercatat sekitar Rp2.548 triliun atau 21,8% dari total plafon kredit. Angka tersebut menunjukkan masih terdapat kapasitas pembiayaan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Karena itu, salah satu pekerjaan rumah Destry adalah memperkuat transmisi kebijakan moneter sehingga likuiditas yang tersedia di sistem keuangan dapat mengalir menjadi pembiayaan produktif.

4. Menjaga Independensi BI di Tengah Sinergi dengan Pemerintah

Independensi menjadi tantangan lain bagi Destry. Dalam visi kepemimpinannya, Destry membawa konsep "Sinergi Merah Putih", yakni memperkuat koordinasi antara BI, pemerintah, dan otoritas terkait dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Namun, sinergi tersebut tetap harus berjalan dengan menjaga kewenangan masing-masing lembaga. Bank sentral perlu mempertahankan independensi dalam menentukan kebijakan moneter berdasarkan kondisi ekonomi dan stabilitas keuangan.

Hal tersebut menjadi penting karena persepsi terhadap independensi bank sentral dapat memengaruhi kepercayaan investor.

Jika independensi BI dipandang melemah, risiko yang muncul dapat berupa peningkatan premi risiko, tekanan terhadap rupiah, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), hingga penurunan kepercayaan investor.

Dengan demikian, Destry perlu memastikan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter berjalan erat tanpa membuat kebijakan moneter kehilangan kredibilitas.

5. Mengatasi Pelebaran Defisit Transaksi Berjalan

Kondisi sektor eksternal juga menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur BI baru. Defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia pada kuartal II 2026 melebar menjadi US$12,5 miliar atau 3,3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat defisit US$3,6 miliar atau 1% dari PDB. Pelebaran CAD menunjukkan bahwa kebutuhan pembayaran kepada luar negeri masih lebih besar dibandingkan penerimaan dari transaksi berjalan.

Salah satu tantangan yang disoroti Destry adalah memperkuat kinerja ekspor. Selain neraca perdagangan, neraca jasa dan pendapatan primer juga masih menjadi sumber tekanan terhadap transaksi berjalan.

Investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) relatif mampu membantu pembiayaan kebutuhan eksternal. Namun, investasi portofolio masih menjadi perhatian karena sifatnya lebih sensitif terhadap perubahan sentimen global.

Dalam kondisi tersebut, penguatan ekspor dan peningkatan kualitas arus modal menjadi bagian penting untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia.

6. Memperkuat Transmisi Kredit dan Mengelola Likuiditas

Destry juga menghadapi tantangan dalam memastikan kebijakan moneter dapat diteruskan secara efektif ke sektor riil. Salah satu indikatornya adalah masih besarnya kredit yang belum ditarik oleh debitur. Nilai undisbursed loan sekitar Rp2.548 triliun menunjukkan bahwa kapasitas pembiayaan perbankan masih tersedia.

Namun, keberadaan likuiditas saja belum cukup. Permintaan kredit dari dunia usaha, kualitas debitur, suku bunga, prospek bisnis, serta kondisi ekonomi turut menentukan realisasi kredit.

Di sisi lain, BI juga perlu mengelola instrumen moneter agar likuiditas tetap memadai. Salah satu langkah yang telah dilakukan Destry ketika menjabat sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI adalah mengurangi penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Outstanding SRBI yang sebelumnya mendekati Rp1.100 triliun telah turun menjadi sekitar Rp1.050 triliun. Pengelolaan SRBI perlu dilakukan secara hati-hati agar instrumen tersebut tetap mendukung stabilitas moneter tanpa menyerap likuiditas secara berlebihan ataupun menimbulkan persaingan yang tidak diperlukan dengan SBN pemerintah.

7. Menghadapi Transformasi Digital dan Kompleksitas Lalu Lintas Devisa

Tantangan BI juga semakin berkembang seiring dengan digitalisasi sistem keuangan.

Destry berencana melakukan refocusing dan revitalisasi kebijakan Lalu Lintas Devisa (LLD), termasuk memperkuat pengawasan berbasis teknologi.

Digitalisasi pengawasan menjadi penting karena transaksi lintas negara semakin kompleks. BI perlu memastikan arus devisa dapat dipantau secara efektif sekaligus mencegah praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing yang berpotensi memengaruhi pencatatan transaksi eksternal.

Pemanfaatan supervisory technology atau suptech dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dengan demikian, tantangan Destry bukan hanya berkaitan dengan suku bunga dan nilai tukar, tetapi juga kemampuan BI beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kompleksitas sistem keuangan.