Soal Standar MSCI, KSEI Akui Sulit Ungkap Beneficial Owner

JAKARTA, TRENASIA.ID – Respons cepat ditempuh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) setelah MSCImembekukan penyesuaian indeks akibat persoalan transparansi data. KSEI langsung merombak struktur data investor sekaligus memperketat pelaporan kepemilikan saham di atas 1% demi memenuhi standar global yang kini menjadi sorotan pasar internasional.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menegaskan bahwa peningkatan kualitas data menjadi agenda yang tidak bisa ditunda. Ia menilai penerapan Sistem Identitas Tunggal (SID) sejak 2012 terbukti menjadi fondasi penting bagi pendalaman data investor Indonesia. “Bayangkan kalau kita tidak menerapkan SID sejak 2012,” ujarnya dalam acara CNBC Market Outlook 2026 di Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.

KSEI kini meningkatkan granularitas data secara menyeluruh untuk merespons permintaan detail dari penyedia indeks global. Reformasi ini dirancang agar akuntabilitas informasi semakin kuat dan dapat diandalkan oleh investor global. “Yang terjadi adalah kita memperbaiki struktur data demi memenuhi permintaan MSCI,” ungkap Samsul.

• Baca Juga: Daftar 5 Bank Papan Tengah Penguasa Aset Terbesar di RI 2025

Perbaikan Struktur dan Dilema Data

KSEI memperluas klasifikasi data investor dari 9 kategori menjadi 28 kategori yang jauh lebih spesifik. Proses verifikasi telah mencapai 97% melalui koordinasi dengan seluruh partisipan pasar, dan pengumuman resmi perbaikan struktur data ditargetkan pada pertengahan Maret atau awal April 2026.

Ambang batas keterbukaan kepemilikan juga diturunkan dari 5% menjadi di atas 1%. Reformasi ini diharapkan memperkuat transparansi serta memberikan gambaran lebih utuh bagi regulator dan pelaku pasar. “Disclosure adalah backbone dari Indonesia capital market,” ujar Samsul. 

Pendalaman data identitas diprioritaskan untuk memfasilitasi penilaian risiko investor global sebelum masuk ke pasar domestik. Namun, peningkatan keterbukaan kepemilikan saham di atas 1% membawa tantangan baru dalam penelusuran ultimate beneficial owner (UBO).

• Baca Juga: Daftar 5 Bank Papan Tengah Penguasa Aset Terbesar di RI 2025

Samsul mengakui struktur kepemilikan berlapis dan penggunaan kendaraan investasi lintas yurisdiksi membuat identifikasi pemilik manfaat akhir tidak selalu mudah. Saat ini data UBO yang dapat dipublikasikan masih terbatas pada kepemilikan di atas 10%. “Kadang-kadang ada kesulitan untuk mengetahui siapa pemilik manfaat akhir,” tandasnya.

Oleh karena itu, regulator kini menekankan pentingnya sistem transaksi yang bersifat dapat ditelusuri guna meminimalkan risiko praktik pencucian uang di pasar modal nasional. Seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi saham wajib memfasilitasi kebutuhan data bagi otoritas pengawas. “Semua pihak berkewajiban memberikan informasi siapa pemilik akhirnya,” ungkap Samsul.

Tata Kelola Bursa Independen

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai reformasi data perlu dibarengi pembenahan tata kelola bursa melalui proses demutualisasi. Ia menekankan bahwa pemisahan fungsi regulator dan operator harus diperjelas agar tidak muncul kecurigaan bahwa pembentukan harga dipengaruhi penyelenggara bursa. “Jangan sampai pembentukan harga seakan-akan diatur penyelenggara bursa,” ujarnya.

Menurut Misbakhun, negara tetap perlu hadir melalui kepemilikan strategis, sementara sektor swasta diberi ruang untuk memperkuat daya saing industri. Kombinasi keduanya diharapkan menghasilkan stabilitas investasi jangka panjang sekaligus meningkatkan kredibilitas perdagangan. “Tugas negara adalah memfasilitasi investasi, dan yang mendapatkan manfaat akhirnya adalah rakyat,” tegasnya.

KSEI berharap reformasi struktur data dan peningkatan transparansi ini mampu membuka ruang kepercayaan baru dari investor global. “Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa memberikan keterbukaan lebih baik bagi pasar modal Indonesia,” ujar Samsul.