Fatwa Muhammadiyah Soal Kripto untuk Investasi dan Mata Uang

JAKARTA, TRENASIA.ID – Lanskap ekonomi global sedang mengalami pergeseran besar-besaran dari sistem fisik ke ranah digital. Salah satu penggerak utamanya adalah aset kripto berbasis blockchain. Di Indonesia sendiri, demam aset digital ini bukan main-main; datanya menunjukkan jumlah investor kripto telah menembus angka 20,16 juta orang hingga pertengahan 2024.

Merespons fenomena yang kian masif ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memandang perlu adanya kepastian hukum atau ḥukm al-wāqiʿ. Langkah ini diambil agar masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, memiliki panduan yang jelas dalam menavigasi dinamika keuangan digital demi kemaslahatan bersama.

Secara teknis, aset kripto memang tidak memiliki wujud fisik seperti lembaran rupiah di dompet. Ia adalah kode data yang diproteksi oleh sandi matematika tingkat tinggi. Namun, nilai ekonominya nyata dan tercatat secara transparan di ribuan komputer di seluruh dunia melalui sistem buku kas digital (ledger).

• Baca Juga: Blokade Selat Hormuz, Pasar Energi dan Kripto Kocar-kacir

Sistem inilah yang memungkinkan transaksi terjadi secara langsung tanpa perantara bank, sekaligus meminimalisir risiko penggandaan aset atau pemalsuan. Dalam rilis resminya, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menekankan pentingnya memahami hakikat aset ini sebelum terjun ke dalamnya. Berdasarkan dokumen Fatwa Muhammadiyah terkait kripto, ditegaskan bahwa:

“Aset kripto sebagai alat tukar hukumnya adalah haram, karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), serta belum diakui oleh negara sebagai mata uang sah. Namun, sebagai komoditas atau aset investasi, ia harus memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” dikutip dari laman Muhammadiyah, Senin 9 Maret 2026.

• Baca Juga: Beda dari Gen X, Gen Z Agresif Investasi Termotivasi Medsos

Status Hukum di Indonesia

Perlu diingat bahwa di Indonesia, "nasib" kripto terbelah menjadi dua sisi berdasarkan hukum positif yakni dilarang sebagai alat pembayaran, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, hanya Rupiah yang sah digunakan untuk transaksi jual beli di tanah air.

Lalu, legal sebagai aset investasi. Pemerintah mengakui kripto sebagai komoditas digital. Hal ini diperkuat melalui UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK), yang menempatkan kripto di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).

Dengan adanya payung hukum dari Bappebti dan pengawasan OJK, perdagangan kripto di pasar fisik memiliki legalitas formal. Muhammadiyah pun mendorong agar transformasi digital ini tetap mengedepankan aspek perlindungan konsumen dan tidak terjebak dalam skema spekulasi yang merugikan.

Bagi para investor, kuncinya tetap satu: edukasi. Memahami bahwa kripto adalah aset berisiko tinggi dengan volatilitas ekstrem adalah langkah pertama sebelum memutuskan untuk menaruh modal di sana.

Perkembangan Kripto dalam 10 Tahun Terakhir

Berikut adalah tabel pertumbuhan jumlah investor aset kripto di Indonesia dalam rentang sepuluh tahun terakhir (2015–2024), berdasarkan data yang dihimpun dari laporan tahunan Bappebti dan Kementerian Perdagangan.

Penting untuk dicatat bahwa pada periode 2015 hingga 2019, pencatatan data belum terintegrasi secara terpusat seperti saat ini, karena regulasi perdagangan fisik aset kripto baru mulai diperketat sejak terbitnya Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.

• Baca Juga: Kripto Booming, Riset UI Ungkap Kerentanan Investor RI

*Data 2024 berdasarkan laporan Bappebti per Juni 2024 yang menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.