Benarkah Danantara Biang Kerok Moody's Pangkas Outlook RI?

JAKARTA, TRENASIA.ID – Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, bereaksi keras terhadap keputusan Moody's Ratings yang memangkas outlook utang Indonesia menjadi negatif. Penilaian ini dianggap tidak mencerminkan fundamental ekonomi yang sebenarnya, melainkan dipicu oleh kekurangpahaman lembaga pemeringkat terhadap kebijakan strategis pemerintah.

Sorotan utama jatuh pada isu tata kelola atau governance yang dinilai Moody's berisiko menimbulkan ketidakpastian fiskal di masa depan. LPS menilai pandangan tersebut terjadi akibat minimnya informasi mendetail mengenai program baru pemerintah yang sebenarnya sudah terencana dengan sangat matang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga pasang badan membela industri perbankan yang turut terkena imbas penurunan prospek peringkat tersebut. Pemerintah kini bergerak cepat menyusun strategi diplomasi untuk meluruskan persepsi keliru analis asing, terutama terkait lembaga investasi baru dan anggaran negara.

• Baca Juga: Bedah Rating Moody’s: Sinyal Bahaya Vs Data Pertumbuhan

1. Miskomunikasi Soal Danantara

Anggito secara spesifik menunjuk ketidaktahuan asing mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai salah satu pemicu utama sentimen negatif. Lembaga investasi super jumbo ini rupanya belum dipahami secara utuh fungsi dan mekanisme kerjanya oleh para analis rating global.

Ketidakjelasan informasi mengenai Danantara membuat Moody's berasumsi adanya risiko tata kelola baru yang dapat membebani keuangan negara di kemudian hari. Padahal, pemerintah telah merancang lembaga ini sebagai mesin pertumbuhan baru, bukan sebagai beban fiskal yang perlu dikhawatirkan berlebihan.

LPS mengakui bahwa sosialisasi mengenai struktur dan kewenangan Danantara kepada pihak eksternal memang perlu diperbaiki segera agar tidak menjadi bola liar. "Industri setiap hari membantu kita berkomunikasi, tetapi masih banyak yang tidak memahami Danantara dan hal lainnya," tegas Anggito dalam acara CNBC Economic Outlook di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Selasa, 10 Februari 2026.

• Baca Juga: FTSE Tunda Review, IHSG Kok Malah Pesta Pora?

2. Kebijakan APBN Dipertanyakan

Selain Danantara, Moody's juga menyoroti risiko fiskal dari program populism seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah gratis. Mereka menilai adanya potensi pembengkakan defisit anggaran yang dapat mengganggu stabilitas makroekonomi jika tidak dikelola dengan disiplin fiskal yang ketat.

Anggito membantah keras kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa seluruh program janji kampanye sudah masuk dalam perhitungan APBN yang disahkan parlemen. Tidak ada kebijakan "siluman" yang akan mendadak membebani keuangan negara karena semuanya telah memiliki pos anggaran yang sangat jelas.

Pemerintah menyayangkan bahwa transparansi anggaran ini tidak tertangkap dengan baik oleh radar analisis lembaga pemeringkat utang internasional tersebut. "Karena semua kebijakan sudah ada di APBN, termasuk MBG, sekolah rakyat, dan lainnya," terang Anggito.

3. Serangan Balik Pemerintah

Tidak tinggal diam, pemerintah bersama LPS langsung menggelar rapat koordinasi tingkat tinggi di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk menyatukan suara. Langkah ini diambil sebagai respons cepat untuk menghentikan spekulasi liar yang bisa merugikan iklim investasi di pasar keuangan domestik.

Anggito memastikan pihaknya akan mendatangi langsung markas Moody's dan S&P untuk menjabarkan "bedah kasus" kebijakan satu per satu. Strategi jemput bola ini diharapkan mampu membuka mata analis asing bahwa fundamental Indonesia jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan saat ini.

Tujuan akhirnya adalah mengembalikan outlook Indonesia ke posisi stabil atau bahkan positif dalam waktu sesingkat-singkatnya melalui klarifikasi data. "Sepakat membereskan komunikasi dengan Moody's dan S&P, menjelaskan kebijakan satu per satu agar tidak ada lagi miskomunikasi," ujar Anggito optimistis.

4. 5 Bank Raksasa Terseret

Dampak dari persepsi negatif terhadap negara ini langsung merembet pada sektor perbankan dengan dipangkasnya outlook lima bank terbesar nasional. BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN harus rela prospek peringkatnya turun menjadi negatif, mengekor pada peringkat induk negara atau sovereign rating.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, meminta pasar untuk tidak panik menyikapi perubahan status teknis pada bank-bank tersebut. Penurunan ini murni akibat mekanisme capping rating, di mana peringkat bank tidak boleh melebihi peringkat negara tempatnya beroperasi.

OJK menjamin bahwa secara internal, kelima bank tersebut memiliki permodalan dan likuiditas yang sangat solid untuk menghadapi gejolak apa pun. "Kita sih nggak khawatir, karena secara struktural kan tidak ada isu, secara fundamental itu nggak ada isu," tegas Dian dalam acara tersebut.

5. Fundamental vs Persepsi

Kasus ini menjadi pelajaran mahal bagi pemerintah bahwa fundamental ekonomi yang kuat saja tidak cukup tanpa dibarengi komunikasi publik yang efektif. Persepsi pasar global sangat sensitif terhadap isu tata kelola, terutama ketika ada transisi pemerintahan dan pembentukan lembaga baru.

Anggito menyoroti bahwa data ekonomi makro seperti inflasi dan pertumbuhan PDB sebenarnya masih sangat atraktif di mata investor asing. Namun, narasi kebijakan yang terputus di tengah jalan membuat interpretasi analis menjadi liar dan cenderung mengambil posisi konservatif yang merugikan.

Ke depan, pemerintah berjanji akan lebih proaktif dalam mensosialisasikan setiap detail kebijakan strategis kepada komunitas keuangan internasional secara transparan. "Posisi Indonesia di Moody's bisa kembali membaik," tutup Anggito, meyakini bahwa perbaikan komunikasi adalah kunci utama pemulihan rating ini.