Kisah Tambang Nikel: dari Raja Ampat, Morowali dan Halmahera Tengah

Pembukaan acara Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Hotel Pullman, Petamburan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024, mendadak terhenti. Saat Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno memberi sambutan, beberapa aktivis pecinta lingkungan Greenpeace dan empat pemuda asal Papua maju ke depan podium. Mereka berteriak: “Pemerintah bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat!” 

Seiring dengan itu, pemuda dari Raja Ampat membentangkan spanduk. Yang pertama berbunyi: “What’s the true cost of your nickel?”, lalu “Nickel mines destroy lives” serta “Save Raja Ampat from nickel mining.” 

Menurut catatan Greenpeace, saat ini ada lima pulau di Raja Ampat yang sudah mulai dieksploitasi dan dibongkar. Total jenderal, industri nikel telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami khas. Pulau Gag, Pulau Kawe dan Pulau Manuran termasuk kategori pulau-pulau kecil yang tak boleh ditambang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. 

Pulau kecil lainnya yang terancam oleh tambang nikel adalah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Kedua pulau yang berdiri berdampingan ini berjarak sekitar 30 kilometer dari Paiynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya tercetak di uang pecahan Rp100ribu aktivitas pertambangan. 

Berapa besar cadangan nikel di Raja Ampat tak diketahui pasti. Yang jelas, Indonesia dikenal sebagai pemilik 52 persen cadangan nikel di dunia yang tersebar di Sulawesi Tengah, Maluku Utara hingga Papua. 

Satu hal yang pasti, selama ini Raja Ampat yang terletak di Papua Barat Daya terkenal akan pesona alamnya. Kepulauan ini menampung 75% spesies karang dunia, membentuk ekosistem laut yang sangat kaya dan menjaga kejernihan air. Kehilangan terumbu karang berarti lenyapnya habitat ribuan ikan dan invertebrata serta hilangnya daya tarik wisata bawah laut. Lebih dari 50.000 penduduk yang tersebar di 117 kampung pesisir menggantungkan hidupnya pada perikanan tradisional dan ekowisata. 

Jika laut dan terumbu rusak, pendapatan keluarga dan kelestarian budaya turun-temurun terancam punah. Dari 610 pulau, pulau-pulau kecil karst dan ribuan hektare hutan tropis (termasuk mangrove) berfungsi sebagai penyangga ekologis, penahan abrasi, dan habitat satwa endemik. Tanpa hutan dan mangrove, stabilitas pesisir hilang, karbon meningkat, dan fauna darat kehilangan rumahnya. 

Raja Ampat sering disebut “Surga dari Timur” karena keindahan alam bawah lautnya yang tiada duanya. Gugusan pulau-pulau karst dengan air laut yang jernih dan terumbu karang berwarna-warni menjadikan wilayah ini destinasi impian para penyelam dan peneliti internasional. Ekosistem laut di kawasan ini diakui sebagai bagian dari Segitiga Karang Dunia dan geopark global oleh UNESCO. 

Di sela-sela karang hidup sekitar 2.500 spesies ikan laut, juga ada 47 spesies mamalia (laut dan darat), serta 274 spesies burung tercatat hidup di wilayah ini. Dari ikan kerapu raksasa, penyu hijau, paus, pari manta karang, bahkan ikan purba coelacanth pernah dijumpai di Raja Ampat. 

Deposit Nikel Tinggal Satu Dekade, Pariwisata Sepanjang Masa

Kontribusi sektor pariwisata bagi Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten Raja Ampat cukup besar. Tahun 2024 sektor pariwisata Raja Ampat yang dikunjungi 30.000 wisatawan memberikan pemasukan Rp150 miliar. Sebagian besar berasal dari wisatawan mancanegara.  Pendapatan dari pariwisata ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, seperti peningkatan pendapatan keluarga pemilik homestay, dan mendukung pembangunan infrastruktur. 

Selain itu, pariwisata juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan investasi. Raja Ampat dengan kekayaan bawah lautnya menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Dan potensinya yang besar sebagai destinasi wisata akan terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat.  Jangan salah. Cadangan nikel di Indonesia diperkirakan hanya cukup untuk 9-13 tahun lagi. 

Mengacu pada berkilaunya bisnis nikel saat ini, mungkin cuan yang bisa ditangguk jauh lebih tinggi. Tapi apalah artinya itu semua jika dalam satu dekade ke depan lingkungan Raja Ampat sudah habis dieksploitasi. Alhasil, generasi berikut di masa depan tak akan dapat apa-apa, selain bencana akibat kerusakan alam yang ditinggalkan aktivitas pertambangan. 

Pertumbuhan Ekonomi tak Mengentaskan Kemiskinan 

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat Daya memang tinggi. Pada tahun 2021-2022 mencapai 11,97 persen, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional saat itu yang 5,37 persen. Toh angka kemiskinannya jauh lebih tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat , per Maret 2024 angka kemiskinan di provinsi itui mencapai 18,13 persen. Kerusakan di Raja Ampat boleh dibilang baru tahap awal. Lain halnya dengan yang sudah terjadi di Teluk Weda. 

Hasil penelitian Nexus 3 dan Universitas Tadulako mengungkapkan Sungai Ake Jira dan Sungai Ake Sagea di Kabuipaten Halmahera Tengah, Maluku Utara itu telah tercemar logam berat. Pencemaran itu menyebabkan sungai yang sebelumnya menjadi sumber air bersih warga tal bisa dikonsumsi. Air sungai yang berwarna coklat-oranye mengandung merkuri, nikel, kadmium dan kromium. Sedangkan sedimennya mengandung nikel, besi, kadmium, kobalt dan kromium. 

Di Halmahera Tengah, terdapat sekitar 19 izin usaha pertambangan (IUP) dengan total luas 46.129 hektare. Kondisinya saat ini telah menimbulkan dampak lingkungan seperti deforestasi dan tercemarnya sungai-sungai besar yaitu Sungai Kobe, Akejira, Waleh dan terakhir juga dialami oleh Sungai Sagea. Pencemaran perairan di Teluk Weda juga di Teluk Buli dan perairan Pulau Obi di Maluku Utara, dari aktivitas industri nikel berdampak buruk bagi nelayan. 

Hasil tangkapan ikan nelayan yang sebelumnya melimpah di perairan pesisir dan laut di wilayah itu kini terus menurun dan jarak mencari ikan makin jauh dari garis pantai. Warga pesisir di wilayah-wilayah itu mulai ragu mengonsumsi ikan yang ditangkap di perairan sekitar.  

Mereka kawatir, ikan maupun biota laut lainnya tercemar limbah dan berbahaya bagi kesehatan. Pemerintah mengklaim industri nikel memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Presiden ketujuh RI Joko Widodo, mengaitkan peningkatan ekspor nikel yang meningkat sebagai pencapaian ekonomi yang positif. Di Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi pernah melejit 27%  pada 2022.

Namun, menurut studi CREA dan CELIOS berjudul ”Membantah Mitos Nilai tambah, Menilik UIang Industri Hilirisasi Nikel (2024) klaim pertumbuhan ekonomi itu tidak mempertimbangkan berbagai faktor, misal, dampaknya terhadap sektor pertanian dan perikanan, biaya kesehatan, dan aspek keberlanjutan. Dampak pertambangan terhadap kerusakan lingkungan juga tampak nyata di Morowali, Sulawesi Tengah. Salah satunya disebabkan oleh kehadiran kawasan industri nikel PT Huabao Industrial Park (PT IHIP) di Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali. 

Praktek hilirisasi khususnya nikel menciptakan penurunan kualitas kesehatan warga, kehilangan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas ekosistem laut, penurunan ekonomi warga. Kawasan Industri Huabao Industrial Park yang dibangun dengan investasi Rp14 triliun memproduksi blok besi nikel dan nikel hidroksida. Keduanya bahan baku penting untuk stainless steel serta baterai energi baru kelas atas. 

Lebih dari setengah cadangan terbukti nikel Indonesia ada di Morowali. Kabupaten ini kerap dibanggakan sebagai simbol kesuksesan pemerintahan Joko Widodo dalam menarik investasi ke sektor hilir nikel.mzah Sebagaimana kawasan pertambangan lainnya, jumlah kasus berbagai penyakit melonjak dalam beberapa tahun terakhir, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, penyakit mata, penyakit kulit, bahkan HIV/AIDS. 

Dari Lonjakan ISPA hingga HIV/AIDS 

Warga setempat merasa kualitas hidupnya menurun drastis dalam setahun terakhir. Sebelum ada aktivitas industri, warga biasanya mengambil air dari sumur galian sedalam tiga meter untuk kebutuhan minum, masak, mandi, dan sebagainya. Kendati saat ini banyak yang beralih menggunakan sumur bor sedalam 16 meter, air tetap keruh. Dan kalau hujan warnanya menjadi cokelat. 

Tak heran jika banyak warga yang menggunakan air dari sumur bor itu hanya untuk mandi dan cuci piring. Untuk minum dan masak, mereka memilih membeli air kemasan. Debu jadi masalah lain yang menghantui warga Desa Ambunu, yang tinggal bersebelahan dengan kawasan industri Huabao. Banyak warga yang rutin mengalami sesak napas. Setelah dicek ke dokter, ternyata kena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yang diduga karena pekatnya debu dari aktivitas kawasan industri. Jumlah kasus penyakit lain di Morowali pun melonjak dalam beberapa tahun terakhir, termasuk diare, penyakit mata, penyakit kulit, bahkan HIV/AIDS. 

Pemerintah Kabupaten Morowali mencatat 62 kasus HIV/AIDS sepanjang 2023. Selama Januari-September 2024, angkanya telah menyentuh 58. Kerusakan lingkungan yang masif juga memicu angka kemiskinan. Di provinsi yang meraih pertumbuhan ekonomi rata-rata 9 persen dalam lima tahun terakhir, kaum papa mencapai 11,77 persen (2023). Ini tergolong sangat tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang 9,03 persen. 

Nah, hendaknya pemerintah mengkaji ulang strategi mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi. Betul, angka pertumbuhan di wilayah pertambangan mengalami kenaikan signifikan. Sayangnya angka kemiskinannya juga ikut melambung yang diakibatkan rusaknya lingkungan.