Apa Itu Homeless Media? Kenapa Pemerintah Merangkul Mereka?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Kamu mungkin tidak tahu namanya, tapi kamu pasti pernah nonton kontennya. Homeless media merupakan entitas media yang berbasis di media sosial tanpa memiliki rumah berupa situs web atau aplikasi sendiri.

Kontennya dikurasi secara mandiri dan disebarkan lewat Instagram, TikTok, dan YouTube. Tidak ada redaksi formal, tidak ada gedung kantor, tidak ada domain berbayar. Tapi jangkauannya mengalahkan banyak media konvensional yang sudah puluhan tahun berdiri.

Per Rabu, 6 Mei 2026, pemerintah Indonesia resmi merangkul mereka. Istilah ini pertama kali populer di kalangan industri media digital untuk menggambarkan akun-akun konten kreator yang beroperasi layaknya media, tapi tidak punya "rumah" dalam bentuk platform milik sendiri.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menjelaskan istilah homeless media sebelumnya dikenal sebagai new media yang kini sedang bertransformasi menjadi entitas yang lebih terstruktur.

"Pada kesempatan ini, sebelum masuk kepada materi, kami juga menyambut hangat kehadiran teman-teman dari New Media Forum, mitra baru dari Badan Komunikasi Pemerintah dalam ekosistem media digital di Indonesia," Jelas Qodari dalam konferensi pers di kantor Bakom, Jakarta, Rabu 6 Mei 2026.

Yang membedakan homeless media dari akun media sosial biasa bukan sekadar jumlah followers. Qodari menegaskan bahwa homeless media harus memiliki struktur yang jelas, yaitu redaksi, badan usaha, dan alamat. Mereka punya tim editorial, meski kecil, punya badan usaha terdaftar, tapi distribusinya murni digital, tanpa website sendiri.

Skala yang Tidak Bisa Diabaikan

Inilah alasan pemerintah mulai bergerak. Qodari menilai, dengan jumlah pengikut media baru (new media) yang sudah sangat besar, yang diklaim bisa mencapai 100 juta followers dengan total views 4–5 miliar per bulan, langkah terbaik bukan lagi mengabaikan, melainkan melakukan engagement agar kualitas ekosistem new media ikut meningkat.

"Dengan realita bahwa New Media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4 sampai 6 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage agar membuat kualitas New Media semakin meningkat," jelas Qadari.

Dalam konteks media, angka tersebut sangat besar. Total 5 miliar views per bulan bahkan melampaui gabungan pembaca sejumlah media nasional terbesar. Artinya, pengaruh new media terhadap pembentukan opini publik, terutama di kalangan generasi muda, sudah tidak bisa dipandang sebelah mata.

Siapa Saja yang Masuk Daftar?

Beberapa homeless media yang digandeng Bakom berasal dari berbagai segmen, mulai dari lifestyle, edukasi, ekonomi, hingga komunitas anak muda digital. Nama-nama yang disebut terlibat antara lain:

Folkative
Indozone
Dagelan
Indomusicgram
Infipop
Narasi
Muslimvlog
USS Feed
Bapak-Bapak ID
Menjadi Manusia
GNFI
Creativox
Kok Bisa
Taubaters
Pandemic Talks
Kawan Hawa
Folix
Ngomongin Uang
Big Alpha
Good States
Hai Dulu
Proud Project
Vebis
Unframe
Kumpul Leaders
CXO Media
Volix Media
How To Do Nothing
Everless Media
Geometry Media
Folks Diary
Dream
Melodi Alam
NKTSHI
Modestalk
Lead Media
Nalar TV
Mahasiswa dan Jakarta
North West
Mature Indonesia

Nama-nama tersebut bukan pemain kecil di internet Indonesia. Beberapa kanal seperti Folkative, Dagelan, dan Kok Bisa termasuk yang paling aktif dikonsumsi generasi muda, terutama di Instagram, TikTok, dan YouTube.

Kalau kamu pernah menonton video explainer ekonomi, finansial, atau isu sosial yang dibuat ringan dan mudah dipahami lalu berpikir “oh ternyata begitu”, besar kemungkinan kontennya berasal dari salah satu media tersebut.

Pertanyaan yang Belum Dijawab

Kerja sama ini tidak datang tanpa tanda tanya. Perwakilan Indonesia New Media Forum Timothy Marbun menyebut pertemuan pada 5 Mei 2026 itu tidak menghasilkan komitmen politik apapun.

Tapi fakta bahwa forum ini bertemu di markas Bakom dan langsung diumumkan sebagai "mitra baru" membuka perdebatan soal di mana batas antara penyebaran informasi publik dan sosialisasi kebijakan pemerintah.

Qodari sendiri mengakui salah satu tantangan utama di ekosistem new media adalah penerapan prinsip keberimbangan informasi atau cover both side yang belum sepenuhnya berjalan. "Kalau misalnya belum memungkinkan, metode apa lagi yang bisa dipakai, misalnya metode verifikasi," kata Qodari.

Pertanyaannya sederhana, apakah media yang mengandalkan pendapatan dari kerja sama dengan pemerintah bisa tetap kritis terhadap pemerintah yang sama? Ini bukan pertanyaan baru di industri media.

Tapi relevansinya sangat nyata untuk ekosistem yang audiensnya mayoritas Gen Z dan Milenial yang selama ini menganggap kanal-kanal ini sebagai alternatif dari media mainstream.