Mendamba Program Makan Gratis Nasional Berbasis Komunitas

JAKARTA, TRENASIA.ID — Penetapan tersangka keenam dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberi sinyal bahwa masalah program ini jauh lebih dalam dari sekadar ulah segelintir oknum.

Kejaksaan Agung pada Kamis malam, 18 Juni 2026, menetapkan Glory Harimas Sihombing, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. 

Penyidik menemukan Glory diduga bekerja sama dengan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam praktik jual-beli akses titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Harga per titik dapur disebut mencapai sekitar Rp100 juta, bahkan dalam beberapa kasus nilainya bisa menembus ratusan juta rupiah.  Yayasan yang memiliki afiliasi dengan pejabat atau pihak tertentu tetap lolos verifikasi meski diduga tidak memenuhi syarat administratif maupun operasional.

Kasus ini penting karena menunjukkan satu hal mendasar: Masalah MBG bukan lagi sekadar penipuan dari luar, melainkan persoalan desain sistem.

Masalah Utama MBG: Terlalu Top-Down

Selama ini MBG dibangun dengan model yang sangat tersentralisasi. BGN menjadi aktor utama yang:

• menunjuk mitra,
• memverifikasi yayasan,
• menentukan titik dapur,
• sekaligus mengawasi implementasi.

Sejumlah riset menyebut struktur seperti ini sering kali menciptakan single point of failure. Ketika akses ke verifikator pusat bisa dipengaruhi, maka aktor tertentu dapat “menciptakan” mitra dari nol, lalu menjual akses tersebut.

Dengan anggaran yang sangat besar, insentif korupsinya pun ikut membengkak. Anggaran MBG pada 2025 tercatat sekitar Rp85,27 triliun. Pada 2026, angkanya melonjak menjadi Rp268 triliun. Itu setara lebih dari:

• 10% belanja APBN untuk pendidikan,
• atau hampir menyamai total anggaran beberapa kementerian besar digabung.

Ekonom kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, dalam sebuah forum manajemen publik kerap mengingatkan bahwa semakin tersentralisasi pengelolaan anggaran besar, semakin tinggi pula risiko rent-seeking. “Korupsi besar biasanya tidak lahir dari kebutuhan masyarakat bawah, tetapi dari bottleneck pengambilan keputusan di atas.”

Lalu, adakah model lain yang lebih tahan terhadap korupsi? Brasil dan India menawarkan dua contoh menarik.

Brasil: 40 Juta Siswa, Tapi Dapur Tak Dikendalikan Pusat

Brasil menjalankan salah satu program makan sekolah terbesar di dunia melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Program ini melayani lebih dari 40 juta siswa di sekitar 150.000 sekolah negeri. Skalanya mirip program raksasa. Namun desainnya sangat berbeda dengan MBG Indonesia.

Sejak 2009, Brasil mewajibkan minimal 30% dana federal untuk makanan sekolah dibelanjakan langsung dari petani keluarga (family farmers) dan koperasi lokal. Artinya, pasokan bahan makanan tidak bergantung sepenuhnya pada tender besar yang rawan dimainkan elite.

Petani lokal langsung menjadi bagian rantai pasok. Menurut riset Food and Agriculture Organization (FAO) dan Universidade de Brasília, kebijakan ini menghasilkan dampak ekonomi nyata selama satu dekade:

• menciptakan sekitar 24.000 lapangan kerja
• meningkatkan aktivitas ekonomi lokal senilai sekitar US$8 juta
• meningkatkan pendapatan petani keluarga sekitar R$39 juta

Pengawasannya juga tidak bertumpu pada pemerintah pusat. Brasil mewajibkan keberadaan Conselho de Alimentação Escolar (CAE) atau Dewan Gizi Sekolah. Anggotanya berasal dari:

• masyarakat sipil,
• orang tua murid,
• guru,
• dan perwakilan komunitas.

Mereka mengawasi:

• kualitas makanan,
• distribusi,
• higienitas,
• kepatuhan regulasi.

Pakar kebijakan pangan dari Universidade de São Paulo, Renato Maluf, menegaskan program makanan gratis di sekolah akan berjalan optimal jika komunitas mengelola setiap prosesnya. “Tidak hanya menerima,” ujarnya, dikutip dari ijaers.com, Jumat, 19 Juni 2026. 

Namun model Brasil bukan tanpa masalah. PNAE juga menghadapi:

• birokrasi pengadaan yang lambat,
• kapasitas produksi petani kecil yang kadang tak mencukupi,
• ketimpangan kapasitas antarwilayah.

Artinya, desentralisasi bukan solusi tanpa celah. Tetapi ia memperkecil peluang jual-beli akses terpusat.

India: Ketika Ibu-ibu jadi Pengawas Terbaik

India memberi pelajaran lain. Program makan sekolah mereka, kini dikenal sebagai PM POSHAN, menjangkau lebih dari 110 juta anak. Beberapa negara bagian mengembangkan model berbasis komunitas yang sangat menarik. Salah satunya Odisha.

Lewat program Mission Shakti, pemerintah melibatkan lebih dari 6.500 kelompok swadaya perempuan (Self-Help Groups/SHG) untuk memasak dan mendistribusikan makanan sekolah. Artinya, dapur tidak dikelola korporasi besar, melainkan komunitas.

Audit Comptroller and Auditor General (CAG) Odisha menunjukkan model ini konsisten mencatat skor tertinggi dalam:

• higienitas,
• kepuasan penerima,
• efisiensi distribusi.

Kelompok SHG juga mendapat pendapatan rutin yang memperkuat ekonomi lokal. Model serupa diterapkan Rajasthan lewat Annapurna Mata. Dalam model ini, ibu-ibu warga sekitar sekolah bergiliran mengawasi proses memasak dan distribusi.

Evaluasi kebijakan daerah menunjukkan kebocoran dan penyelewengan menurun hingga 80% setelah pengawasan komunitas diperkuat. Mengapa? Karena jauh lebih sulit “menjual” akses komunitas dibanding menjual izin sebuah yayasan.

Ekonom pembangunan dari Indian Institute of Management Ahmedabad, Prof. Anil Gupta, menjelaskan kepemilikan komunitas menciptakan akuntabilitas sosial. “Warga akan menjaga apa yang mereka rasa miliki,” ujarnya dalam sebuah riset, dikutip dari Research Gate. 

Namun India juga punya masalah. Laporan 2025 mencatat:

• kasus keracunan makanan di Bihar
• korupsi dana sekitar ₹11 crore di Uttar Pradesh
• sekitar 25% sekolah menyajikan makanan di bawah standar akibat pencairan dana terlambat

Apa yang Bisa Diadaptasi Indonesia?

Pelajaran dari Brasil dan India bukan berarti Indonesia harus menyalin mentah-mentah. Namun ada beberapa prinsip yang sangat relevan untuk MBG.

1. Kuota Wajib Pengadaan Lokal

Alih-alih sekadar imbauan, Indonesia dapat menetapkan aturan seperti Brasil. Minimal persentase tertentu bahan pangan MBG wajib berasal dari:

• petani lokal
• koperasi
• UMKM pangan desa

Bukan dari vendor besar saja. Ini membuat manfaat ekonomi MBG mengalir ke komunitas.

2. Dewan Pengawas Tingkat Sekolah atau Desa

Model CAE Brasil sangat relevan. Indonesia bisa membentuk dewan pengawas lokal berisi:

• wali murid
• guru
• kader posyandu
• tokoh masyarakat

Bukan hanya auditor dari pusat.

3. Dapur Dikelola Kelompok Komunitas

Model SHG India menarik. Daripada yayasan korporat yang bisa diperjualbelikan aksesnya, dapur bisa dikelola oleh:

• koperasi perempuan
• BUMDes
• kelompok PKK
• komunitas lokal

Kepemilikan sosial membuat insentif korupsi lebih rendah.

4. Verifikasi Terdesentralisasi

Kasus Glory memperlihatkan bahaya kontrol yang terlalu terpusat. Jika verifikasi titik SPPG dilakukan hingga level:

• kecamatan
• desa
• sekolah

dengan partisipasi publik, modus manipulasi dari pusat akan jauh lebih sulit.

Insight

Penambahan tersangka memang penting untuk penegakan hukum. Namun itu tidak otomatis menyelesaikan akar masalah. Selama desain MBG tetap:

• top-down,
• verifikasi tersentralisasi,
• mitra ditentukan dari atas,

maka insentif bagi kasus serupa akan tetap ada. Inilah pertanyaan paling penting yang kini harus dijawab pemerintah: Apakah MBG akan tetap menjadi program yang dikontrol dari pusat oleh segelintir pejabat? Atau bertransformasi menjadi program berbasis komunitas yang diawasi masyarakat sendiri?