Tanpa AS, Kepemimpinan Iklim Global Beralih ke Negara Ini

JAKARTA TRENASIA.ID - Peta kepemimpinan aksi iklim global mengalami pergeseran besar. Amerika Serikat resmi menjadi satu-satunya negara di dunia yang sepenuhnya menarik diri dari Perjanjian Paris dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan semua perjanjian iklim dunia. 

Langkah ini menandai absennya AS dari seluruh kerangka kerja iklim internasional, termasuk dukungan terhadap sains iklim dan pendanaan global.

Meski demikian, tidak ada indikasi negara-negara ekonomi utama lain akan mengikuti jejak Washington. Sebaliknya, mayoritas negara dunia tetap berkomitmen pada aksi iklim, dan kepemimpinan global kini diambil alih oleh sederet negara serta blok ekonomi besar.

Setelah keluarnya AS, beberapa negara berpotensi menempatkan diri sebagai pemimpik aksi iklim Global. Brazil, China, dan Uni Eropa muncul diperkirakan akan berperan sebagai poros utama kepemimpinan iklim global, dengan pendekatan dan fokus yang saling melengkapi.

Baca juga : Ladang Farm: Urban Farming Modern Viral di Jakarta

Siapa Pemimpin Baru?

Brazil telah lama mencoba menampilkan diri sebagai pemimpin diplomatik iklim global. Negara Amerika Latin terbesar itu tidak hanya ditunjuk sebagai tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30, tetapi juga secara aktif mendorong agenda keadilan iklim, pembangunan hijau, dan perlindungan hutan tropis, terutama hutan Amazon yang berperan vital sebagai paru-paru dunia.

Dikutip laman publikasi daring yang fokus pada political economy , Phenomenal World, Jumat, 9 Januari 2025, Pemerintah Brazil memperkuat posisinya dengan membentuk dana perlindungan hutan senilai US$6,7 miliar, yang ditujukan untuk menekan deforestasi sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. 

Di level diplomasi, Brazil juga menginisiasi pembentukan “koalisi negara-negara yang bertindak”, sebuah aliansi informal negara-negara yang ingin bergerak lebih cepat dan konkret dalam aksi iklim, terlepas dari lambannya konsensus global.

Sementara itu, China semakin mengukuhkan diri sebagai pemimpin industri dan teknologi hijau dunia. Negeri Tirai Bambu kini menjadi produsen terbesar panel surya, baterai kendaraan listrik, dan turbin angin secara global, serta investor utama dalam proyek energi bersih lintas negara, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Dominasi tersebut menempatkan China sebagai aktor kunci transisi energi global. Banyak negara berkembang kini bergantung pada teknologi dan pendanaan hijau dari China untuk menurunkan emisi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi. 

Dalam konteks ini, Beijing secara de facto mengisi kekosongan kepemimpinan teknologi iklim yang sebelumnya banyak dipegang oleh Amerika Serikat.

Di sisi lain, Uni Eropa (UE) tetap mempertahankan reputasinya sebagai pemimpin kebijakan dan regulasi iklim paling ambisius di dunia. 

Melalui Paket Iklim dan Energi, UE menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 55% pada 2030 dibandingkan level 1990, serta mencapai netral iklim pada 2050.

Instrumen utama UE, Sistem Perdagangan Emisi (Emissions Trading System/ETS), telah menjadi referensi global dalam pengendalian karbon berbasis mekanisme pasar.

 Skema ini mendorong industri menekan emisi melalui insentif ekonomi, sekaligus menciptakan harga karbon yang menjadi sinyal kuat bagi pelaku usaha.

Peran UE semakin diperkuat oleh negara-negara anggotanya yang berpengaruh seperti Jerman, Prancis, dan Inggris. 

Baca juga : IHSG Berpotensi Lanjut Koreksi, ASII hingga BRPT Diminati

Negara-negara ini aktif menyalurkan pendanaan iklim, menjalankan diplomasi lingkungan, serta membentuk berbagai koalisi lintas negara, termasuk kerja sama pengendalian polutan super seperti metana dan hidrofluorokarbon yang berdampak besar terhadap percepatan pemanasan global.

Di luar negara maju, kelompok negara berkembang dan negara kepulauan kecil tetap menjadi suara moral utama dalam diplomasi iklim internasional. Kelompok ini secara konsisten menyoroti isu keadilan iklim, mengingat mereka menanggung dampak perubahan iklim paling berat meski kontribusi emisinya relatif kecil.

Mereka mendorong peningkatan pendanaan adaptasi, alih teknologi, serta mekanisme dukungan yang lebih adil bagi negara rentan. Secara kolektif, kelompok ini menekan negara maju untuk merealisasikan komitmen seperti pelipatan tiga dana adaptasi iklim hingga 2035, yang kini menjadi salah satu agenda krusial menuju COP30 di Brazil.

Dengan konfigurasi ini, kepemimpinan iklim global semakin bersifat multipolar. Tanpa Amerika Serikat, dunia tetap bergerak, dengan Brazil, China, Uni Eropa, dan negara-negara berkembang memainkan peran sentral dalam menentukan arah masa depan aksi iklim internasional.

Tantangan Tanpa Amerika Serikat

Keluarnya AS dari UNFCCC dan IPCC membawa konsekuensi serius. Kontribusi besar AS dalam pendanaan iklim, keahlian ilmiah, serta penyediaan data iklim global terhenti. Hal ini menjadi tantangan khusus bagi negara berkembang yang selama ini bergantung pada dukungan tersebut.

Namun, momentum global dinilai belum surut. Dikutip laman United Nation, sebanyak 195 pihak,194 negara dan Uni Eropa tetap menjadi anggota Perjanjian Paris, menegaskan kuatnya konsensus internasional untuk menahan laju pemanasan global.

Konferensi iklim PBB tetap berjalan tanpa AS, termasuk persiapan menuju COP30 di Brazil. Urgensi aksi juga semakin nyata setelah tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah, dengan suhu global untuk pertama kalinya melampaui 1,5 derajat Celsius di atas level pra-industri.

Meski menghadapi tantangan pendanaan dan ketegangan geopolitik, kerja sama iklim global terus berlangsung melalui jalur baru. Pergeseran kepemimpinan ini menunjukkan aksi iklim internasional tidak berhenti meski tanpa Amerika Serikat.