Riset CELIOS, 67 Persen Warga Stres Kelakuan Presiden Prabowo

JAKARTA, TRENASIA.ID – Tekanan biaya hidup, kebutuhan mencari pekerjaan, dan besarnya pengeluaran rumah tangga menjadi konteks penting untuk membaca penilaian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. 

Di tengah persoalan tersebut, survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan mayoritas responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam laporan evaluasi yang dipaparkan pada Minggu, 11 Oktober 2026, CELIOS mencatat 75% responden mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Sebanyak 17% menyatakan tidak mengalami stres, sedangkan 8% lainnya tidak memberikan kepastian.

Tekanan juga dikaitkan dengan perilaku Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 67% responden mengaku mengalami stres akibat perilaku Presiden, sementara 23% menyatakan tidak mengalami stres dan 9% menjawab tidak tahu. 

Temuan tersebut menjadi salah satu indikator persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan kepemimpinan pemerintah. Namun, angka stres dalam survei merupakan jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan peneliti, bukan hasil pemeriksaan klinis mengenai kondisi kesehatan mental masyarakat.

Pajak dan Pungutan Dinilai Bebani Masyarakat

Salah satu temuan yang paling menonjol dalam survei CELIOS adalah penilaian responden terhadap kebijakan penerimaan negara.

Sebanyak 82% responden menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat. Hanya 11% yang tidak sependapat, sedangkan 7% lainnya tidak mengetahui atau belum menentukan sikap.

CELIOS menilai persepsi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan penerimaan negara berisiko menambah tekanan ekonomi masyarakat, terutama ketika kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari masih menjadi tantangan. 

Persoalan ini berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan negara membiayai program pembangunan dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi pekerja, pelaku usaha kecil, dan kelompok kelas menengah, perubahan beban pajak maupun pungutan dapat memengaruhi ruang belanja, tabungan, serta kemampuan mengembangkan usaha.

Sentralisasi Kebijakan dan Ekonomi Daerah

Survei CELIOS juga menyoroti persepsi masyarakat mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebanyak 60% responden menilai sentralisasi kebijakan pemerintah merugikan perekonomian daerah. Sebanyak 18% tidak sependapat, sementara 22% lainnya tidak memberikan kepastian.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran responden terhadap dampak kebijakan yang semakin terpusat terhadap kegiatan ekonomi daerah. Dalam praktiknya, daerah memiliki karakteristik ekonomi, kebutuhan pembangunan, dan kapasitas fiskal yang berbeda sehingga kebijakan nasional dapat menghasilkan dampak yang tidak seragam.

Bagi pelaku usaha lokal, pekerja, dan pemerintah daerah, persoalan ini berkaitan dengan ruang pengambilan keputusan, alokasi anggaran, serta kemampuan menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Di sisi lain, sentralisasi tidak selalu berarti merugikan. Kebijakan nasional juga dapat digunakan untuk menyelaraskan program, memperbaiki pemerataan layanan, dan mengurangi kesenjangan antardaerah. 

Survei yang sama mencatat 51% responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mengarah pada tata kelola militeristik. Sebanyak 30% menolak penilaian tersebut, sedangkan 19% lainnya tidak mengetahui atau tidak menentukan sikap. 

Manfaat Utang Negara Bagi Generasi Mendatang Dipertanyakan

Selain pajak, CELIOS mengukur persepsi responden terhadap manfaat utang pemerintah bagi generasi berikutnya. Hasilnya, hanya 16% responden menilai utang yang dibuat pemerintah saat ini memberikan manfaat bagi generasi mendatang. 

Sebaliknya, 66% menilai utang tersebut tidak memberikan manfaat, sementara 18% lainnya tidak mengetahui atau belum menentukan sikap.

Temuan ini menyoroti persoalan penting dalam pengelolaan fiskal, yakni bagaimana pembiayaan melalui utang diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Utang pemerintah pada dasarnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program yang mendukung produktivitas. Namun, manfaatnya bergantung pada penggunaan dana, kualitas proyek, biaya pembiayaan, serta kemampuan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang sepadan.

Jika pembiayaan utang tidak menghasilkan manfaat yang memadai, pembayaran bunga dan pokok pada masa mendatang dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah. Sebaliknya, jika digunakan secara produktif, utang dapat membantu membangun aset dan kapasitas ekonomi yang manfaatnya berlangsung lebih lama.

Kunjungan Luar Negeri Presiden Disorot

Persepsi responden terhadap penggunaan anggaran negara juga terlihat dari penilaian mengenai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo.

Sebanyak 21% responden menilai kunjungan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, 63% menilai kunjungan luar negeri itu tidak memberikan manfaat nyata, sedangkan 16% lainnya tidak menentukan sikap.

CELIOS juga melaporkan penilaian negatif dari kelompok ahli terhadap manfaat kunjungan luar negeri tersebut. Dalam laporannya, lembaga itu menyatakan hanya 4% ahli yang melihat manfaatnya cukup besar atau sangat besar. 

Namun, manfaat diplomasi tidak selalu dapat dinilai hanya dari pengeluaran langsung perjalanan. Kunjungan kenegaraan dapat mencakup pembahasan perdagangan, investasi, kerja sama teknologi, dan hubungan bilateral yang hasilnya mungkin baru terlihat dalam jangka panjang.

Enggan Pilih Prabowo Lagi

Survei CELIOS juga mengukur perubahan niat memilih di antara responden yang mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Sebanyak 55% responden dari kelompok tersebut menyatakan tidak akan memilih Prabowo kembali jika pemilihan presiden berlangsung saat survei dilakukan. 

Sebanyak 27% menyatakan akan kembali memilihnya, sementara 19% belum menentukan pilihan. CELIOS menilai temuan tersebut menunjukkan adanya potensi perubahan dukungan di antara responden yang sebelumnya memilih Prabowo. 

Meski demikian, angka tersebut merupakan jawaban responden dalam survei, bukan hasil pemilu atau prediksi pasti mengenai pilihan pemilih pada Pilpres mendatang. Niat memilih juga dapat berubah seiring perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, dinamika politik, dan pilihan kandidat.

Rapor Prabowo dan Gibran di Bawah Lima

Dalam evaluasi yang sama, CELIOS meminta masyarakat dan kelompok ahli memberikan penilaian terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden menggunakan skala 1 hingga 10.

Dari masyarakat umum, Prabowo Subianto memperoleh nilai rata-rata 4,6 dari 10. Sebanyak 48% responden memberikan nilai dalam rentang 1–4, sementara 23% memberikan nilai 5–6 dan 28% memberikan nilai 7–10.

Adapun Gibran memperoleh nilai rata-rata 4,9 dari 10. Sebanyak 45% responden memberikan nilai 1–4, 21% memberikan nilai 5–6, dan 34% memberikan nilai 7–10.

Penilaian kelompok ahli menunjukkan angka yang lebih rendah. Prabowo memperoleh nilai rata-rata 2,8, sedangkan Gibran memperoleh 2,2 dari 10. Sebanyak 32% ahli memberikan nilai 1 kepada Prabowo, sementara 52% memberikan nilai 1 kepada Gibran. 

Mekanisme Survei CELIOS

CELIOS mengumpulkan data masyarakat umum dan kelompok ahli pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei masyarakat melibatkan 1.142 responden dari berbagai provinsi di Indonesia melalui metode non-probability sampling dengan rekrutmen melalui Meta Ads.

Peneliti kemudian menerapkan pembobotan untuk menyesuaikan komposisi sampel dengan karakteristik populasi yang menjadi acuan. Sementara itu, survei kelompok ahli melibatkan 129 responden melalui metode snowball sampling, yakni perekrutan responden berdasarkan rekomendasi dari responden awal yang memenuhi kriteria keahlian. 

CELIOS juga menyebut melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen serta penelaahan eksternal. Secara keseluruhan, survei CELIOS menempatkan persoalan ekonomi, penerimaan negara, penggunaan utang, dan kepercayaan terhadap kepemimpinan sebagai bagian dari evaluasi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bagi pekerja dan rumah tangga usia produktif, temuan tersebut membuka ruang untuk melihat bagaimana kebijakan fiskal dan arah pembangunan dinilai dari sisi kehidupan sehari-hari. 

Namun, untuk menilai kondisi ekonomi secara utuh, persepsi responden tetap perlu dibaca bersama data objektif mengenai pendapatan, harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, beban pajak, serta hasil belanja pemerintah.