Tren Global

Pemilu Sela AS 2026 Jadi Ujian Trump, Arah Ekonomi Global Dipertaruhkan

  • Pemilu Sela AS pada 3 November 2026 menjadi ujian bagi Donald Trump. Hasilnya dapat memengaruhi kebijakan ekonomi dan pasar keuangan global.
TRUMP,, (1).jpg
Donald Trump berpidato di forum ekonomi dunia (weforum)

JAKARTA, TRENASIA.ID – Pemilu Sela Amerika Serikat (AS) pada 3 November 2026 menjadi ujian politik bagi Presiden Donald Trump dan Partai Republik yang saat ini menguasai pemerintahan serta Kongres. 

Hasil pemungutan suara tersebut akan menentukan komposisi legislatif AS dan ruang gerak pemerintahan Trump dalam menjalankan kebijakan selama dua tahun berikutnya.

Pemilu Sela atau midterm elections berlangsung di tengah masa jabatan presiden. Tahun ini, warga AS akan memilih seluruh 435 anggota DPR serta 35 anggota Senat. Selain itu, sejumlah pemilihan gubernur dan pejabat daerah juga berlangsung secara bersamaan.

Bagi Trump, pemilu ini bukan sekadar persaingan memperebutkan kursi legislatif. Hasilnya dapat menjadi tolok ukur penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintahannya, terutama dalam menghadapi persoalan ekonomi, biaya hidup, tarif perdagangan, dan konflik dengan Iran.

Menurut laporan New York Times/Siena College yang dirilis pada 21 Oktober 2026, tingkat persetujuan terhadap kinerja Trump hanya mencapai 36%, sedangkan 59% responden menyatakan tidak menyetujui kinerjanya. Survei tersebut melibatkan 3.494 pemilih yang kemungkinan besar akan memberikan suara, dengan pengumpulan data pada 12–19 Oktober 2026.

Baca juga : Mencegah Tertipu Klaim Produk Ramah Lingkungan

Temuan itu memperlihatkan besarnya tantangan yang dihadapi Partai Republik menjelang pemungutan suara. Namun, hasil jajak pendapat bukanlah hasil pemilu dan belum memastikan perubahan penguasaan Kongres.

Pemilu Sela AS merupakan pemilihan legislatif yang berlangsung setiap dua tahun, termasuk di tengah masa jabatan presiden. Pemilu ini menentukan partai yang menguasai dua kamar Kongres, yakni DPR dan Senat.

Seluruh 435 kursi DPR diperebutkan karena anggota lembaga tersebut memiliki masa jabatan dua tahun. Sementara itu, pemilihan Senat berlangsung secara bertahap karena senator memiliki masa jabatan enam tahun.

Pada pemilu 2026, sebanyak 35 dari 100 kursi Senat diperebutkan. Pemilihan gubernur juga berlangsung di 36 negara bagian, disertai sejumlah pemilihan pejabat lokal.

Komposisi Kongres menjadi penting karena lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang, persetujuan anggaran, pengawasan pemerintahan, serta berbagai keputusan kebijakan nasional.

Informasi resmi pemerintah AS menjelaskan bahwa pemilu Kongres menentukan partai yang memegang mayoritas di masing-masing kamar untuk dua tahun berikutnya. Dengan demikian, perubahan komposisi kursi dapat memengaruhi kemampuan presiden menjalankan agenda pemerintahannya.

Popularitas Trump Tertekan Biaya Hidup dan Konflik Iran

Salah satu tantangan Partai Republik menjelang Pemilu Sela 2026 adalah penilaian pemilih terhadap kinerja Trump, terutama dalam menangani ekonomi dan kenaikan biaya hidup.

Survei New York Times menunjukkan bahwa tingkat persetujuan Trump berada di angka 36%, berbanding 59% yang tidak menyetujui kinerjanya. Penilaian responden juga cenderung negatif terhadap penanganan biaya hidup, harga bensin, dan konflik dengan Iran.

Dalam survei tersebut, sebanyak 69% responden tidak menyetujui penanganan Trump terhadap biaya hidup, sementara 73% menyatakan tidak menyetujui penanganannya terhadap harga bensin.

Tekanan terhadap daya beli masyarakat dapat menjadi isu penting dalam menentukan pilihan pemilih. Harga kebutuhan sehari-hari dan energi memiliki dampak langsung terhadap rumah tangga, sementara kebijakan tarif perdagangan berpotensi memengaruhi biaya produksi serta harga barang.

Di sisi lain, persoalan konflik Iran turut menjadi perhatian pemilih. Kebijakan luar negeri dan risiko geopolitik dapat berpengaruh terhadap pasar energi, pengeluaran pemerintah, serta persepsi masyarakat terhadap arah pemerintahan.

Meski demikian, tingkat persetujuan presiden tidak secara otomatis menentukan hasil pemilu. Persaingan di setiap daerah, kualitas kandidat, isu lokal, dan tingkat partisipasi pemilih juga dapat memengaruhi hasil akhir.

Partai Demokrat berupaya memanfaatkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Trump untuk meningkatkan dukungan dalam pemilihan legislatif.

Baca juga : Hanya 4 Saham yang Naik di Pembukaan LQ45 Hari Ini, Ada AMRT

Dalam survei New York Times/Siena College tersebut, kandidat Demokrat unggul 11 poin persentase atas kandidat Republik dalam pertanyaan preferensi pemilih untuk pemilihan Kongres. Survei itu juga mencatat keunggulan Demokrat sebesar lima poin dalam persaingan Senat di 35 negara bagian yang menyelenggarakan pemilihan senator.

Angka tersebut menggambarkan preferensi responden pada periode survei, bukan proyeksi pasti mengenai jumlah kursi yang akan diperoleh masing-masing partai.

Jika Demokrat berhasil merebut mayoritas DPR, agenda legislatif pemerintahan Trump berpotensi menghadapi pengawasan dan hambatan yang lebih besar. Apabila perubahan mayoritas juga terjadi di Senat, dinamika pembahasan kebijakan dan pengambilan keputusan di Kongres dapat semakin kompleks.

Sebaliknya, jika Partai Republik mempertahankan mayoritasnya, Trump berpeluang memiliki ruang politik yang lebih besar untuk melanjutkan agenda pemerintahannya.

Perbedaan penguasaan partai di DPR dan Senat juga dapat memengaruhi proses legislasi. Kebijakan yang membutuhkan persetujuan kedua kamar berpotensi menghadapi negosiasi lebih panjang apabila mayoritas politik di antara keduanya berbeda.

Kebijakan Tarif dan Perdagangan AS Jadi Perhatian Investor

Hasil Pemilu Sela 2026 berpotensi memengaruhi arah kebijakan ekonomi AS, terutama perdagangan internasional, perpajakan, investasi, dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan tarif menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi hubungan dagang AS dengan mitra ekonominya, termasuk China. Perubahan arah kebijakan perdagangan berpotensi memengaruhi biaya impor, keputusan produksi, serta strategi perusahaan multinasional dalam mengelola rantai pasok.

Apabila Kongres menjadi lebih kritis terhadap agenda Trump, sejumlah kebijakan dapat menghadapi pengawasan politik yang lebih ketat. Namun, besarnya perubahan kebijakan akan bergantung pada kewenangan hukum presiden, ketentuan yang berlaku, serta keputusan Kongres dan lembaga terkait.

Bagi investor, ketidakpastian mengenai arah kebijakan dapat menjadi faktor yang memengaruhi penilaian risiko. Perusahaan dapat menunda investasi atau menyesuaikan strategi bisnis ketika prospek tarif, regulasi, dan permintaan pasar belum jelas.

Pasar keuangan juga dapat merespons perubahan ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan fiskal. Meski demikian, pergerakan saham, obligasi, dan mata uang tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh kondisi ekonomi, kebijakan bank sentral, dan perkembangan geopolitik.

Baca juga : Kebakaran Hutan dan Potret Buram Pasar Tradisional

Sebagai salah satu pusat utama perekonomian dunia, perubahan kebijakan AS dapat memengaruhi aktivitas perdagangan, investasi, dan pasar keuangan internasional.

Bagi negara-negara yang memiliki hubungan dagang erat dengan AS, perubahan tarif atau regulasi impor dapat memengaruhi daya saing produk ekspor. Perusahaan juga perlu memperhitungkan kemungkinan perubahan biaya produksi, akses pasar, dan kebutuhan diversifikasi rantai pasok.

Indonesia turut memiliki kepentingan dalam mencermati perkembangan tersebut. Perubahan kebijakan perdagangan AS dapat memengaruhi peluang ekspor produk Indonesia, terutama apabila terjadi penyesuaian tarif atau pergeseran sumber pasokan global.

Di pasar keuangan, perubahan ekspektasi terhadap kebijakan fiskal dan perdagangan AS berpotensi memengaruhi sentimen investor internasional. Perubahan persepsi risiko juga dapat berdampak pada aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Namun, dampaknya tidak selalu negatif. Perubahan rantai pasok global dapat membuka peluang bagi negara yang mampu menawarkan biaya produksi kompetitif, kepastian regulasi, dan akses perdagangan yang memadai.

Karena itu, pelaku usaha dan investor perlu mencermati hasil pemilu bersama perkembangan kebijakan konkret yang muncul setelahnya, bukan hanya mengandalkan hasil penghitungan suara.