Ketika Murka Tapak Soroti Ironi Ketahanan Energi Sumatera

Malam itu, di halaman belakang Rumah Sintas, di tengah Kota Palembang, puluhan pasang mata menatap layar proyektor putih. Suasana begitu ramai dan hidup. Akademisi, aktivis, mahasiswa, warga, hingga tim produksi tampak tertib mengisi kursi-kursi yang telah disediakan

Di sudut layar, pancaran proyektor turut menampilkan sambungan hibrida melalui Zoom Meeting yang menghubungkan ruang diskusi di Palembang dengan titik-titik nonton bersama (nobar) serentak di empat provinsi di Pulau Sumatera. 

Bengkulu menjadi host utama di Kantor Kanopi Hijau Indonesia (KHI), sementara Aceh di Nagan Raya, Sumatera Barat di Padang, hingga wilayah terdampak di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, turut bergabung dalam peluncuran film tersebut.

Malam itu, aku hadir untuk mencatat denyut perlawanan dari dekat. Acara di Palembang yang diorganisir oleh komunitas Arus Aksara Perempuan (AAP) ini dibuka oleh Juru Bicara AAP, Luthfiah Revalina. Selanjutnya, acara dipandu oleh Nila Ertina selaku Ketua AAP yang juga bertindak sebagai moderator sekaligus Konsultan Yayasan Anak Padi.

"Kalau bahas batu bara, mungkin yang sering kita dengar adalah soal energi, industri, dan pembangunan. Tapi pernahkah kita melihat lebih jauh tentang bagaimana dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri tersebut?" ujar Reva membuka ruang kesadaran audiens sebelum Nila Ertina mengambil alih jalannya pemutaran film dan diskusi.

Reva menjelaskan bahwa film dokumenter investigatif Murka Tapak yang disutradarai sekaligus diproduseri oleh Ali Akbar, dengan naskah yang ditulis Dhanny Wijaya dan Husni serta didukung Asisten Sutradara Totok, mengajak penonton menelusuri rantai industri batu bara di empat wilayah Sumatera, yakni Bengkulu, Aceh, Padang, dan Lahat. 

Penelusuran selama lima bulan itu membedah secara utuh mulai dari wilayah pertambangan, jalur distribusi, pelabuhan, operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), hingga respons korporasi yang dinilai kerap membungkam suara kritis masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial (CSR) maupun berbagai bentuk intimidasi.

Tiga Realitas Pahit di Layar Kaca

Begitu lampu di halaman belakang Rumah Sintas diredupkan, film dokumenter berdurasi 35 menit itu mulai diputar. Selama penayangan, layar memvisualisasikan tiga realitas pahit yang selama ini luput dari narasi besar ketahanan energi nasional, yakni potret penderitaan rakyat, perjuangan warga di tingkat tapak, serta respons korporasi dan negara.

Toto Hardiyanto, mewakili Kanopi Hijau Indonesia selaku inisiator utama, dalam sambutannya secara hibrida menyebut bahwa benang merah dari empat provinsi dengan latar geografis yang berbeda adalah satu, yakni masyarakat dan lingkungan yang dikorbankan.

"Proses produksi film ini cukup panjang karena kami ingin menyajikan fakta dan kondisi terkini yang dialami masyarakat korban PLTU. Masyarakat dan lingkungan terpinggirkan menjadi korban," tegas Toto.

Di antara para penonton di Palembang, tampak hadir jajaran tim produksi yang terlibat langsung dalam pembuatan film ini, yakni Kameramen Joka Misbakhul Munir, Asisten Kameramen Miftahur Rizki, Pilot Drone Fathul Salbani Ihsan, serta anggota tim produksi  Tanya Zalzabilla, dan Rahayu Redho Ningsih. Sementara itu, Production Manager, Sahwan  berada di Lahat.

Rahayu dari Yayasan Anak Padi, yang turut berbicara dalam forum diskusi usai pemutaran film, membawa kesaksian langsung dari Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, salah satu desa yang terdampak operasional PLTU Keban Agung selain Desa Telatang dan Desa Kebur.

"Di Desa Muara Maung itu, menghirup debu sudah seperti makanan sehari-hari. Kalau menyapu lantai rumah, harus lebih dari tiga kali sehari, bahkan sampai lima kali sehari," tutur Rahayu.

Ia juga mengungkapkan adanya rencana perusahaan mengalihkan aliran Sungai Kungkilan yang masih mendapat penolakan dari warga. Selain itu, ia menceritakan kondisi kebun-kebun warga di Desa Telatang yang mulai mengering, sementara daun-daun tanaman tertutup debu batu bara hingga tidak lagi layak ditanami.

Perempuan di Garis Depan Krisis

Usai pemutaran film, moderator Nila Ertina memandu sesi diskusi yang langsung memantik antusiasme para peserta.

Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Palembang, Mutia Maharani, memberikan apresiasi atas keberanian tim produksi yang menyorot persoalan industri ekstraktif secara menyeluruh. Namun, ia juga menyoroti satu ironi yang menurutnya paling nyata, yakni perempuan menjadi kelompok yang paling banyak menanggung dampak krisis ekologis.

"Ada kesakitan, ada kemarahan, ada perlawanan, tapi ditampilkan dengan smooth. Penonton merasakan itu," kata Mutia.

Menurutnya, perempuan berada di garis depan dalam menghadapi dampak proyek energi fosil. Ketika kebun rusak dan tanaman tidak lagi produktif, saat air bersih sulit diperoleh, perempuanlah yang harus bekerja lebih keras merawat anggota keluarga yang rentan mengalami infeksi saluran pernapasan (ISPA), sekaligus berulang kali membersihkan debu di rumah.

"Pertanyaan besarnya, apakah orang-orang di tingkat tapak ini juga menikmati energi listrik dari proyek tersebut? Bahkan di beberapa kebun milik perempuan, hasilnya sudah sangat tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Mungkin ke depan perlu juga melibatkan pihak pemilik proyek untuk dimintai pernyataannya," tambah Mutia.

81 Tahun Merdeka, Masih Terjajah Secara Ekologis

Suara lantang juga datang dari Ketua Perkumpulan Sumsel Bersih, Arlan. Menurutnya, kondisi yang dialami masyarakat di Kabupaten Lahat dan Muara Enim, termasuk di kawasan Niru, merupakan bentuk penjajahan baru dalam aspek keadilan lingkungan.

"Kita ini sudah merdeka 81 tahun, namun masih ada penjajahan soal keadilan lingkungan. Di sana buminya begitu kaya, di bawahnya ada jutaan ton batu bara dan ada PLTU, tapi masyarakat sekitar tidak menikmati itu secara ekonomi. Justru merekalah yang paling merasakan dampaknya," ujar Arlan.

Ia menyoroti kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) dari kategori limbah B3, padahal dampaknya masih dirasakan langsung oleh masyarakat.

Arlan mengenang bagaimana Sungai Lematang dan Sungai Kungkilan dahulu menjadi sumber kehidupan warga untuk mandi, memasak, hingga mencari ikan. Kini, jangankan untuk memasak, untuk mandi pun airnya sudah tidak layak, sementara populasi ikan semakin berkurang.

"Di mana fungsi AMDAL itu sendiri? Jangan cuma mengejar pajak dan eksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya, tetapi rakyatnya jauh dari hidup sehat dan layak. Negara harus hadir. Kampanye suntik mati PLTU menjadi sangat penting untuk terus digaungkan," tegas Arlan.

Jurnalisme yang Tidak Netral

Dari sudut pandang dunia pers dan akademik, peluncuran Murka Tapak menjadi bukti bagaimana jurnalisme dapat berpihak pada masyarakat terdampak.

Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palembang, Nefri Inge, membagikan pengalamannya saat meliput langsung kawasan Merapi pada 2025 bersama Yayasan Anak Padi.

"Sungai Pule dan Sungai Pendian yang rusak akibat aktivitas PLTU itu nyata. Saya menyaksikan langsung," ungkap Inge.

Ia menceritakan sulitnya memperoleh data dari sejumlah instansi. Namun, melalui kolaborasi riset dan pengambilan sampel air yang diuji di Laboratorium Kimia FMIPA Universitas Sriwijaya (Unsri), mereka berhasil mengungkap kondisi pencemaran  anak-anak Sungai Lematang.

"Penelusuran yang kami lakukan membuktikan bahwa warga desa dan petani tidak bisa lagi beraktivitas dengan normal."

Pernyataan itu diperkuat Ketua Program Studi Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang, Jufrizal, MA. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa jurnalistik bersama Yayasan Anak Padi dalam produksi film ini merupakan praktik nyata jurnalisme advokasi.

"Film ini menunjukkan bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat tapak menjadi langkah tepat yang dipilih dengan menerapkan jurnalisme advokasi," ujar Jufrizal.

Ia menambahkan bahwa jurnalisme tidak mengajarkan untuk bersikap netral ketika berhadapan dengan ketidakadilan. "Kalau kita bersikap netral, representasi dari korban tidak akan pernah terbaca oleh ruang-ruang media."

Sebagai perantau asal Aceh yang kampung halamannya juga terus menghadapi bencana ekologis, Jufrizal mengingatkan bahwa alam ibarat timbangan. Jika terus-menerus dikeruk, keseimbangannya akan hilang dan manusia akan merasakan kemurkaan alam itu sendiri.

Sementara itu, melalui sambungan daring dari Desa Muara Maung, Lahat, Ketua Yayasan Anak Padi sekaligus Production Manager, Sahwan, menyampaikan bahwa pemutaran serentak film ini menjadi penyemangat bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun berjuang menghadapi dampak PLTU Keban Agung.

"Kami, masyarakat korban PLTU di Lahat, tidak sendirian. Kawan-kawan di Aceh, Sumbar, dan Bengkulu juga terus berjuang. Ini menjadi penyemangat untuk terus bertahan," kata Sahwan. (*Nur Izzati Kharisma)

*Mahasiswa Magang MBKM Prodi Jurnalistik, UIN Raden Fatah Palembang, Angkatan 2024

Tulisan ini telah tayang di wongkito.co oleh Redaksi Wongkito pada 15 Nov 2026