Kenapa Minyak Berlimpah Gagal Sejahterakan Venezuela?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Venezuela tercatat sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, mencapai sekitar 303 miliar barel. Jumlah tersebut melampaui cadangan negara-negara produsen utama seperti Arab Saudi dan Iran.

Namun, kekayaan sumber daya alam ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya. Dalam satu dekade terakhir, Venezuela justru mengalami krisis ekonomi berkepanjangan yang ditandai oleh hiperinflasi, kelangkaan barang kebutuhan pokok, serta runtuhnya layanan publik.

Para ekonom menilai kontradiksi ini bukan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, melainkan oleh kegagalan tata kelola negara.

Cadangan Raksasa, Produksi Terjun Bebas

Meskipun memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, produksi minyak Venezuela mengalami penurunan drastis. Dari lebih dari 3 juta barel per hari pada akhir 1990-an, produksi anjlok menjadi sekitar 1–1,2 juta barel per hari pada 2025.

Menurut laman analisis ekonomi berbasis akademik, Economics Observatory, penurunan ini dipicu oleh minimnya investasi di sektor hulu, kerusakan infrastruktur migas, serta keterbatasan akses terhadap teknologi modern. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh sanksi internasional yang membatasi ruang gerak industri energi Venezuela.

Ketergantungan ekonomi terhadap minyak juga menjadi persoalan struktural. Sekitar 95 persen pendapatan ekspor Venezuela berasal dari sektor migas, menjadikan perekonomian nasional sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

Ketika harga minyak turun, pendapatan negara langsung merosot tajam. Di sisi lain, karakteristik minyak Venezuela yang berat dan berkadar sulfur tinggi membuat biaya produksi menjadi lebih mahal, sehingga membutuhkan modal dan teknologi tinggi yang semakin sulit diakses.

Kebijakan Fiskal Salah Arah

Economics Observatory menyebut akar persoalan ekonomi Venezuela terletak pada kebijakan fiskal yang bersifat pro-siklus. Pada periode lonjakan harga minyak global di era 2000-an, pemerintah memilih untuk menghabiskan hampir seluruh pendapatan minyak untuk belanja negara, tanpa menyiapkan cadangan fiskal jangka panjang.

Alih-alih membangun dana stabilisasi seperti yang dilakukan sejumlah negara produsen minyak lainnya, Venezuela justru memperluas belanja sosial dan proyek infrastruktur secara agresif.

Akibatnya, negara tetap mencatat defisit fiskal yang besar meskipun berada dalam masa boom komoditas. Defisit tersebut dibiayai melalui pencetakan uang dan peningkatan utang, yang pada akhirnya memicu hiperinflasi.

Subsidi energi yang sangat besar, termasuk harga bensin yang nyaris gratis dan listrik murah, turut membebani anggaran negara hingga lebih dari 10 persen produk domestik bruto, sekaligus mendorong praktik penyelundupan lintas negara.

Minyak Jadi Alat Politik

Perusahaan minyak nasional PDVSA yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian Venezuela justru mengalami kemunduran serius akibat politisasi.

Banyak tenaga ahli dan profesional berpengalaman disingkirkan dan digantikan oleh kader politik yang minim kompetensi teknis. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kapasitas operasional perusahaan secara signifikan.

Selain itu, investasi di sektor hulu diabaikan dalam jangka panjang. Perawatan kilang dan ladang minyak tertunda, sementara ladang-ladang dengan kualitas terbaik mengalami penurunan produksi.

Dalam situasi tersebut, PDVSA tidak hanya gagal menopang anggaran negara, tetapi juga kesulitan mempertahankan keberlanjutan produksinya sendiri.

Korupsi Sistemik dan Sanksi

Krisis Venezuela semakin diperparah oleh kebijakan intervensi pasar yang berlebihan. Pemerintah menerapkan kontrol harga, kontrol valuta asing, serta nasionalisasi aset swasta secara luas.

Kebijakan ini menciptakan distorsi pasar, mematikan insentif investasi, dan menyebabkan kelangkaan barang kebutuhan pokok.

Sistem kontrol valuta asing menjadi sumber korupsi sistemik. Berbagai laporan memperkirakan hingga 300 miliar dolar AS hilang akibat penyelewengan dalam mekanisme kurs dan perizinan impor.

Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi justru mengalir keluar negeri, memperlemah fondasi ekonomi nasional.

Sejak 2017, sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat semakin mempersempit akses Venezuela terhadap pembiayaan internasional dan teknologi migas.

Sanksi tersebut memang bukan penyebab utama krisis ekonomi, namun berperan mempercepat penurunan produksi minyak dan memperbesar tekanan terhadap perekonomian yang sudah rapuh.

Di luar sektor migas, Venezuela sebenarnya memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, terutama tenaga air, surya, dan angin. Namun, pemanfaatannya masih sangat terbatas.

Kontribusi energi terbarukan terhadap konsumsi energi final nasional hanya sekitar 15%, dengan capaian tertinggi terjadi pada 2007. Beberapa proyek energi surya skala kecil mulai dikembangkan, termasuk pembangkit listrik tenaga surya di Mérida serta pemasangan panel surya di fasilitas industri swasta.

Meski demikian, transisi energi berjalan lambat akibat ketiadaan kerangka regulasi yang jelas, minimnya investasi, serta tingginya ketidakpastian politik dan ekonomi. Kisah Venezuela menunjukkan kekayaan sumber daya alam tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan.

Kemiskinan yang dialami rakyat Venezuela bukan disebabkan oleh kekurangan minyak, melainkan oleh kegagalan tata kelola negara, termasuk kebijakan fiskal yang tidak disiplin, salah urus perusahaan negara, intervensi pasar yang berlebihan, dan korupsi yang masif.

Energi terbarukan berpotensi menjadi jalan diversifikasi ekonomi, namun hanya dapat berkembang jika didukung oleh reformasi tata kelola yang transparan, stabil, dan berorientasi jangka panjang.