Kenapa Lulusan S1 Sulit Dapat Kerja di Indonesia?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Mendapatkan gelar sarjana tidak lagi otomatis menjadi tiket untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Di tengah meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, lulusan perguruan tinggi justru menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar kerja Indonesia.

Fenomena tersebut tercermin dari jumlah pengangguran berpendidikan universitas yang masih mencapai ratusan ribu orang.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penganggur dengan pendidikan terakhir universitas mencapai 1.010.652 orang pada Februari 2025 dan turun menjadi 904.440 orang pada Agustus 2025.

Sementara itu, pasar kerja secara keseluruhan membaik pada 2026. Pada Februari 2026, jumlah angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang dengan TPT 4,68%, kemudian turun menjadi 4,65% pada Mei 2026, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang.

Meski demikian, membaiknya angka pengangguran nasional belum otomatis menyelesaikan persoalan pengangguran terdidik. Tantangannya bukan hanya apakah lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan, tetapi juga apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan tingkat pendidikan, bidang studi, kompetensi, serta memberikan kualitas dan pendapatan yang memadai.

Karena itu, persoalan lulusan S1 perlu dilihat lebih jauh dari sekadar angka pengangguran. Education-job mismatch, terbatasnya pekerjaan profesional, serta perubahan kebutuhan industri menjadi faktor penting yang menentukan apakah gelar sarjana benar-benar mampu meningkatkan peluang seseorang di pasar kerja.

Akar Masalah: Education-Job Mismatch

Education-job mismatch merupakan kondisi ketika pendidikan atau bidang studi seseorang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijalani.

Mismatch dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yakni vertical mismatch dan horizontal mismatch. Vertical mismatch terjadi ketika tingkat pendidikan pekerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan pekerjaannya.

Seseorang yang memiliki gelar sarjana tetapi bekerja pada posisi yang sebenarnya tidak membutuhkan pendidikan tinggi dapat dikategorikan sebagai overeducated.

Sebaliknya, seseorang yang bekerja pada pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih tinggi dibandingkan pendidikan yang dimilikinya mengalami undereducation.

Persoalan tersebut bukan hanya terjadi pada kelompok kecil pekerja. Penelitian Ernawaty Hasibuan dan Dwini Handayan yang diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan menggunakan data Sakernas 2018 menemukan bahwa 27,9% tenaga kerja mengalami overeducation, sedangkan 4,6% mengalami undereducation. Penelitian tersebut juga menemukan field-of-study mismatch mencapai 68,4%.

Artinya, memiliki pendidikan tinggi tidak selalu berarti seseorang bekerja pada posisi yang membutuhkan tingkat pendidikan tersebut.

Sarjana Bisa Bekerja di Bawah Kualifikasi

Fenomena overeducation menjadi salah satu penjelasan mengapa gelar sarjana tidak otomatis menghasilkan pekerjaan dengan status dan pendapatan yang lebih tinggi.

Ketika pekerjaan profesional yang tersedia terbatas, lulusan perguruan tinggi dapat mengambil pekerjaan yang sebenarnya dapat dilakukan dengan tingkat pendidikan lebih rendah.

Situasi tersebut mungkin lebih baik daripada menganggur, tetapi menciptakan persoalan lain, investasi pendidikan belum sepenuhnya digunakan dalam pekerjaan.

Penelitian Hasibuan dan Handayan bahkan menemukan adanya konsekuensi terhadap pendapatan. Pekerja yang mengalami overeducation menghadapi wage penalty sekitar 6,28%-7,52%, sementara pekerja yang mengalami ketidaksesuaian bidang studi menghadapi penalti upah sekitar 5,89%-6,80%.

Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar sarjana mendapatkan pekerjaan atau tidak. Pertanyaan yang juga penting adalah apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki?

Kuliah, tetapi Bekerja di Luar Jurusan

Mismatch juga terjadi secara horizontal, yakni ketika bidang pekerjaan seseorang tidak sesuai dengan bidang studi yang ditempuh. Seorang lulusan komunikasi dapat bekerja di bidang pemasaran, lulusan ekonomi masuk ke industri teknologi, atau lulusan teknik berpindah ke bidang penjualan.

Perpindahan semacam itu sebenarnya tidak selalu buruk. Dunia kerja memang membutuhkan kemampuan lintas bidang.

Masalah muncul ketika lulusan bekerja di luar bidang studinya bukan karena pilihan karier, melainkan karena tidak menemukan pekerjaan yang relevan dengan kompetensinya.

Penelitian Dani Rahman Hakim, Disman dan Dadang Dahlan yang diterbitkan dalam jurnal Education Economics menemukan bahwa hampir separuh pekerja Indonesia mengalami ketidaksesuaian antara bidang studi dan pekerjaan. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa dampak mismatch terhadap pendapatan berbeda-beda menurut kelompok bidang studi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pendidikan dan pekerjaan di Indonesia tidak selalu linear. Lulus dari jurusan tertentu tidak otomatis berarti bekerja pada bidang yang sama.

Ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan bahkan dapat berkaitan dengan proses seseorang memasuki pasar kerja.

Kajian LPEM FEB UI dalam Labor Market Brief Mei 2026 menunjukkan pekerja yang bidang pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusan pendidikan terakhir memiliki durasi pencarian kerja sekitar 17,07 bulan, sedikit lebih lama dibandingkan pekerja yang pekerjaannya sesuai dengan bidang pendidikan.

Temuan ini memperkuat indikasi bahwa persoalan pasar kerja tidak hanya berada pada sisi pencari kerja, tetapi juga pada seberapa baik sistem pendidikan bertemu dengan kebutuhan dunia kerja.

Persoalan mismatch semakin kompleks karena kebutuhan industri terus berubah. Perusahaan saat ini membutuhkan kombinasi kompetensi yang semakin beragam, mulai dari kemampuan analisis data, pemanfaatan artificial intelligence (AI), literasi digital, komunikasi, manajemen proyek hingga kemampuan beradaptasi.

Sementara itu, perubahan kurikulum pendidikan membutuhkan proses yang tidak singkat. Akibatnya, terdapat kemungkinan munculnya jarak antara apa yang dipelajari mahasiswa dan apa yang dibutuhkan perusahaan ketika mereka lulus.

Namun, persoalan ini tidak berarti perguruan tinggi hanya perlu mengejar keterampilan yang sedang populer. Pendidikan tinggi tetap memiliki fungsi membangun kemampuan berpikir kritis, analitis, komunikasi dan pemecahan masalah.

Tantangannya adalah bagaimana kompetensi tersebut diterjemahkan menjadi kemampuan yang dapat digunakan dalam dunia kerja.

Gelar Sarjana Bukan Lagi Pembeda Tunggal

Meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi juga mengubah posisi gelar sarjana dalam proses rekrutmen. Jika sebelumnya gelar S1 dapat menjadi pembeda utama, perusahaan kini dapat menerima ratusan pelamar dengan kualifikasi pendidikan serupa.

Akibatnya, faktor lain menjadi semakin penting, seperti pengalaman kerja, portofolio, sertifikasi, kemampuan teknis, kemampuan komunikasi, pengalaman organisasi dan penguasaan teknologi.

Mahasiswa tidak lagi cukup hanya mengejar IPK dan ijazah. Mereka perlu membangun bukti bahwa pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyata.

Magang, proyek, riset, organisasi, freelance dan pengalaman kerja dapat menjadi pelengkap penting pendidikan formal.

Perkembangan AI membuat persoalan tersebut semakin kompleks. Sejumlah pekerjaan administratif, analitis maupun kreatif mulai mengalami perubahan akibat otomatisasi dan penggunaan AI.

Namun, pada saat yang sama, teknologi tersebut menciptakan kebutuhan baru terhadap pekerja yang mampu menggunakannya.

Artinya, lulusan perguruan tinggi tidak hanya perlu memiliki satu keahlian, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi.

Konsep upskilling dan reskilling menjadi semakin penting karena kompetensi yang relevan hari ini belum tentu memiliki nilai yang sama beberapa tahun mendatang.