Kekhawatiran Warga Dunia Usai Suburnya Proyek Data Center AI

JAKARTA, TRENASIA.ID – Ledakan pembangunan pusat data untuk menopang pertumbuhan kecerdasan buatan (AI) mulai menghadapi penolakan masyarakat di sejumlah negara.

Persoalan yang muncul bukan hanya soal tata ruang, tetapi juga kebutuhan listrik, konsumsi air, emisi, kebisingan hingga dampaknya terhadap infrastruktur dan lingkungan sekitar.

Fenomena tersebut terlihat di Amerika Serikat (AS), Skotlandia, Australia hingga Malaysia. Di sejumlah wilayah, penolakan bahkan mendorong pemerintah dan parlemen untuk memperketat aturan pembangunan pusat data.

Di Amerika Serikat, misalnya, Data Center Watch mencatat sedikitnya 45 proyek pusat data dengan nilai sekitar US$68 miliar mengalami penundaan atau pemblokiran akibat penolakan lokal sepanjang April-Juni 2026.

Jumlah kelompok oposisi yang dipantau organisasi tersebut telah mencapai 843 kelompok di 49 negara bagian. Sekitar 30 badan legislatif negara bagian juga telah memperkenalkan atau mengadopsi aturan mengenai lokasi pusat data, konsumsi listrik dan air, serta pembebanan biaya infrastruktur.

Sejumlah Negara Tolak Data Center

Penolakan tersebut juga tercermin dalam survei Gallup. Survei pada 2-18 Maret 2026 menunjukkan sekitar 70% warga Amerika menentang pembangunan pusat data AI di wilayah mereka. Sebanyak 48% bahkan menyatakan sangat menentang.

Gallup mencatat kekhawatiran masyarakat terutama berkaitan dengan luas lahan yang dibutuhkan pusat data, konsumsi listrik yang besar, kebutuhan air untuk mendinginkan peralatan serta kemungkinan dampaknya terhadap tagihan listrik lokal.

Perlawanan juga muncul di Silicon Valley. Reuters melaporkan warga dan kelompok lingkungan di San Jose menentang sejumlah proposal pusat data AI karena persoalan penggunaan listrik, air dan polusi. Di sisi lain, pemerintah kota melihat pusat data sebagai bagian dari strategi mempertahankan posisi San Jose sebagai pusat industri AI.

Kondisi tersebut memperlihatkan munculnya persoalan baru dalam ekspansi AI. Infrastruktur digital yang sebelumnya identik dengan teknologi dan ekonomi digital kini bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama listrik dan air.

Tekanan serupa terjadi di Skotlandia. Pada September 2026, Parlemen Skotlandia menyetujui penghentian sementara izin perencanaan untuk pusat data AI baru hingga satu tahun sembari pemerintah menyusun panduan nasional dan strategi pembangunan pusat data hyperscale.

Langkah tersebut diambil ketika lebih dari 20 proyek pusat data telah masuk dalam tahap pengajuan atau perencanaan. Pemerintah juga mewajibkan penilaian dampak lingkungan untuk pusat data berskala besar.

Kekhawatiran yang muncul mencakup kebutuhan energi, penggunaan air dan emisi karbon. Dengan semakin besarnya kebutuhan komputasi AI, pembangunan pusat data berkapasitas besar dapat meningkatkan tekanan terhadap sistem energi lokal.

Artinya, pembangunan pusat data tidak lagi hanya dinilai berdasarkan nilai investasi atau kapasitas komputasi, tetapi juga berdasarkan kemampuan wilayah menyediakan energi dan sumber daya secara berkelanjutan.

Di Australia, penolakan masyarakat salah satunya terjadi di Moss Vale, New South Wales. Lebih dari 200 warga memprotes rencana pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas yang dirancang untuk memasok energi ke kompleks pusat data.

Proyek tersebut mencakup tiga pembangkit dengan kapasitas gabungan lebih dari 700 megawatt (MW). Pembangkit terbesar memiliki kapasitas 673 MW dan diproyeksikan mampu menghasilkan listrik setara kebutuhan sekitar 70.000 rumah.

Warga mengkhawatirkan dampak partikulat, emisi, kesehatan serta penggunaan bahan bakar fosil untuk menopang pusat data.

“Masyarakat khawatir terhadap dampak kesehatan dari seluruh partikulat yang masuk ke udara. Mereka juga khawatir pembangunan ini akan membuat industri berat semakin mengakar di kawasan Highlands, serta khawatir terhadap emisi yang dihasilkan,” kata Heather Champion, anggota Dewan Wingecarribee Shire, dikutip ABC News.

Perdebatan di Australia menunjukkan bahwa persoalan pusat data tidak berhenti pada bangunan server. Sumber energi yang digunakan untuk mengoperasikan fasilitas tersebut juga menjadi bagian penting dalam menentukan dampak lingkungannya.

Malaysia menghadapi persoalan yang berbeda. Negara tersebut berkembang menjadi salah satu pusat investasi data center terbesar di Asia, terutama di Johor. Namun, pertumbuhan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran mengenai konsumsi air dan listrik.

Reuters melaporkan Malaysia menjadi salah satu lokasi dengan pertumbuhan pusat data tercepat di Asia karena biaya lahan dan energi yang relatif kompetitif. Investasi dari perusahaan teknologi besar turut mendorong ekspansi tersebut, tetapi peningkatan penggunaan air, listrik dan tekanan terhadap infrastruktur mulai memicu penolakan masyarakat.

Johor kemudian memperketat kebijakan terhadap proyek yang sangat boros air. Operator pusat data juga diarahkan untuk menunjukkan penggunaan energi terbarukan dan menerapkan teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan air.

Dari Moratorium hingga Pengetatan Aturan

Persoalan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah negara sebelumnya telah mengambil langkah pembatasan terhadap pembangunan pusat data.

Singapura pernah memberlakukan moratorium pembangunan pusat data baru pada 2019 karena keterbatasan lahan dan kebutuhan energi. Pemerintah kemudian kembali membuka peluang pembangunan dengan persyaratan efisiensi dan keberlanjutan yang lebih ketat.

Irlandia juga pernah membatasi koneksi pusat data baru di Dublin karena tekanan terhadap jaringan listrik. Sementara itu, Belanda memberlakukan pembatasan terhadap pembangunan pusat data hyperscale.

Fenomena tersebut memperlihatkan pola yang semakin jelas. Ketika kebutuhan komputasi AI meningkat, kebutuhan terhadap pusat data juga ikut membesar. Namun, kapasitas listrik, air, lahan dan infrastruktur di setiap wilayah tidak selalu tumbuh dengan kecepatan yang sama.

Akibatnya, pembangunan pusat data mulai menghadapi pertanyaan baru: siapa yang menanggung biaya infrastrukturnya, dari mana listrik dan air diperoleh, serta seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar diterima masyarakat sekitar.

Bagi industri teknologi, pusat data merupakan infrastruktur penting untuk menopang AI, cloud computing dan berbagai layanan digital. Namun bagi pemerintah daerah dan masyarakat, proyek tersebut juga berarti tambahan permintaan terhadap sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri lainnya.