Jadi Orang "Tersibuk" RI, Hashim Djojohadikusumo Punya 26 Jabatan Tinggi
- Hashim Djojohadikusumo memiliki sejumlah posisi di pemerintahan hingga dunia usaha. Simak 26 jabatan yang berkaitan dengan konsentrasi peran dan tata kelola.

Muhammad Imam Hatami
Author


JAKARTA, TRENASIA.ID – Banyaknya jabatan yang diemban Hashim Djojohadikusumo di berbagai sektor pemerintahan, politik, organisasi, hingga bisnis menjadi fenomena menarik untuk dicermati dari perspektif tata kelola pemerintahan. Adik Presiden Prabowo Subianto tersebut tercatat menduduki sedikitnya 26 posisi strategis di berbagai lembaga dan organisasi.
Sejumlah jabatan yang diembannya berkaitan langsung dengan agenda strategis pemerintah. Di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, serta Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.
Di luar pemerintahan, Hashim juga memegang posisi di sejumlah organisasi, seperti Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII), dan Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).
Keterlibatannya juga meluas ke ranah politik melalui jabatan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan yayasan sosial.Sementara di sektor bisnis, Hashim dikenal sebagai pendiri sekaligus Chairman Arsari Group. Namanya juga tercatat pernah menduduki posisi Komisaris Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).
Baca juga : Tren Outfit Repeater Kian Diminati, Luna Maya Tak Malu Thrifting
26 Jabatan Hashim Djojohadikusumo
Jika dikelompokkan berdasarkan bidang aktivitasnya, posisi yang dikaitkan dengan Hashim tersebar dalam lima kategori, yakni pemerintahan, organisasi, politik, yayasan sosial, dan bisnis. Berikut daftar 26 jabatan tersebut,
Pemerintahan
1. Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi.
2. Ketua Satgas Perumahan.
3. Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.
4. Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya.
Organisasi
5. Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia.
6. Ketua Umum Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII).
7. Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).
8. Anggota Dewan Pengawas Indonesian Petroleum Association (IPA).
9. Ketua Penasihat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI).
10. Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI).
11. Anggota Dewan Penasihat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
12. Anggota Dewan Penasihat Prasasti Center for Policy Studies.
Politik dan kemasyarakatan
13. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
14. Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA).
15. Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara (GEMA SADHANA).
16. Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS).
17. Ketua Dewan Kehormatan Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI).
18. Ketua Dewan Kehormatan Rembuk Pemuda.
Baca juga : Geser Uang Tunai, Sejak Kapan Uang Digital Berkembang di RI?
Yayasan dan sosial
19. Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
20. Anggota Pembina Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN).
21. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pahlawan Harapan Sejahtera Indonesia Emas (PHSI).
22. Ketua Pembina Yayasan Wadah Titan Harapan.
23. Ketua Pengurus Yayasan Arsari Djojohadikusumo.
24. Pembina Yayasan Prabu Center Kosong Delapan.
Bisnis
25. Pendiri dan Chairman Arsari Group.
26. Komisaris Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).
Daftar tersebut menggambarkan keterlibatan Hashim dalam berbagai jaringan kelembagaan. Namun, perlu dibedakan antara jabatan formal pemerintahan, posisi organisasi, jabatan sosial, dan aktivitas bisnis karena masing-masing memiliki dasar hukum serta konsekuensi tata kelola yang berbeda.
Konsentrasi Jabatan dalam Perspektif Teori Elit
Fenomena banyaknya jabatan yang terkonsentrasi pada satu figur dapat dibaca melalui teori elit dalam ilmu politik. Pemikir seperti Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca menjelaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat modern cenderung dikuasai oleh kelompok minoritas yang memiliki akses terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan sosial.
Dalam konteks tersebut, konsentrasi posisi Hashim menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan keterhubungan sejumlah lingkaran kekuasaan sekaligus. Posisi pemerintahan memberikan akses terhadap proses perumusan kebijakan, sementara keterlibatan dalam organisasi bisnis dan kemasyarakatan memperluas jaringan komunikasi dengan berbagai kelompok kepentingan.
Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep politico-capitalist, yakni kondisi ketika kekuatan ekonomi dan politik bertemu dalam diri aktor yang sama.
Kajian mengenai hubungan antara kepentingan bisnis dan politik di Indonesia yang dipublikasikan dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies pada 2025 turut mengangkat persoalan keterlibatan politisi dan pejabat dalam kepemilikan maupun jaringan perusahaan.
Dalam perspektif tersebut, persoalan utamanya bukan semata-mata banyaknya jabatan yang dimiliki seseorang. Hal yang lebih penting adalah bagaimana hubungan antarkepentingan tersebut dikelola agar tidak memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan publik.
Konsentrasi jabatan Hashim juga relevan dikaji melalui prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan pengelolaan konflik kepentingan.
Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah keterlibatannya dalam agenda perubahan iklim dan energi. Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim memiliki peran dalam mendukung agenda pemerintah di sektor tersebut.
Baca juga : Menjamurnya Risiko Baru Akibat Ketergantungan Uang Digital
Pada saat yang sama, keterlibatannya dalam dunia usaha dan organisasi yang berkaitan dengan energi menimbulkan kebutuhan akan mekanisme pengelolaan konflik kepentingan yang jelas.
Hal serupa dapat dilihat dari keterlibatannya dalam Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Agenda pembiayaan konservasi, pengembangan potensi ekonomi kawasan, serta perdagangan kredit karbon merupakan bidang yang membutuhkan transparansi tinggi karena melibatkan sumber daya alam dan kepentingan publik.
Kondisi tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan. Namun, persinggungan antara mandat publik dan kepentingan bisnis perlu dikelola secara hati-hati, terutama apabila terdapat hubungan langsung antara kebijakan yang dirumuskan dengan aktivitas ekonomi pihak yang bersangkutan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan landasan mengenai konflik kepentingan. Pasal 1 angka 14 mendefinisikannya sebagai kondisi ketika pejabat pemerintahan memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan.
Artinya, ukuran konflik kepentingan tidak hanya terletak pada terbukti atau tidaknya seseorang memperoleh keuntungan. Potensi pengaruh kepentingan pribadi terhadap pelaksanaan kewenangan publik juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Standar internasional juga memberikan perhatian terhadap persoalan ini. OECD melalui Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service menekankan pentingnya mekanisme identifikasi, pengungkapan, pencegahan, dan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan pelayanan publik.
Dengan demikian, keterbukaan mengenai hubungan bisnis, kepemilikan perusahaan, serta mekanisme pengunduran diri dari proses pengambilan keputusan tertentu menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Chrisna Chanis Cara
Editor
