Info Grafis: Deretan Skandal Dana Haji Sejak 2005

JAKARTA, TRENASIA.ID—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetok palu persetujuan revisi Undang-Undang Haji dan Umrah. Keputusan dalam rapat paripurna akhir Agustus lalu. Kebijakan itu menjadi landasan hukum bagi transformasi besar: lahirnya Kementerian Haji dan Umrah.

Langkah bersejarah ini menandai dimulainya era baru dalam tata kelola haji di Indonesia. Pembentukan sebuah kementerian khusus diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, menjawab keresahan publik selama ini.

Namun, di balik optimisme ini, ada sejarah kelam yang menjadi latar belakangnya. Pembentukan kementerian ini tidak lepas dari noda hitam korupsi yang pernah menjerat penyelenggara haji di tanah air, dari level menteri hingga birokrasi bawahannya.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Naskah: M. Imam Hatami/Desain: M. Faiz Amali