Hakim Sidang Nicolas Maduro Pernah Tak Akur dengan Trump

JAKARTA, TRENASIA.ID - Hakim federal Alvin K. Hellerstein, yang kini menangani perkara Nicolás Maduro, bukanlah sosok asing dalam pusaran perkara-perkara sensitif yang menyentuh kepentingan politik Amerika Serikat.

Rekam jejaknya menunjukkan relasi yang panjang, kompleks, dan kerap berseberangan dengan Presiden AS Donald Trump, sebuah fakta yang kembali menyedot perhatian publik.

Hubungan Hellerstein dengan Trump bermula pada awal 1990-an, ketika ia masih berpraktik sebagai pengacara swasta dan pernah menangani pekerjaan hukum untuk Trump Equitable Fifth Avenue.

Kendati demikian, baik kubu Trump maupun jaksa penuntut dalam berbagai perkara sepakat bahwa relasi profesional masa lalu itu tidak memengaruhi independensi Hellerstein sebagai hakim federal.

Seiring waktu, independensi tersebut justru tampak nyata dalam sejumlah putusan yang tidak sejalan dengan kepentingan hukum Trump.

Putusan-Putusan yang Berseberangan

Relasi Hellerstein dan Trump kian menjadi sorotan publik karena serangkaian perkara penting yang secara langsung maupun tidak langsung menyentuh kepentingan hukum dan politik Trump.

Dalam sejumlah kasus krusial, Hellerstein tampil sebagai hakim yang konsisten menegakkan batas konstitusional, meski berhadapan dengan presiden. Sejumlah kasus tersebut diantaranya sebagai berikut

Kasus “Hush Money” (2023–2025)

Dalam perkara dugaan pembayaran uang tutup mulut kepada bintang film dewasa, Trump berupaya memindahkan kasus dari pengadilan negara bagian ke pengadilan federal.

Hellerstein dua kali menolak permohonan tersebut, dengan argumentasi bahwa tindakan yang dipersoalkan merupakan urusan pribadi Trump, bukan bagian dari tugas resmi presiden.

Putusan ini memiliki implikasi penting, seorang presiden tidak otomatis dapat mengalihkan perkara pidana pribadi ke ranah federal hanya karena status jabatannya.

Meski pada November 2025 pengadilan banding meminta peninjauan ulang, penolakan awal Hellerstein dipandang sebagai penegasan prinsip bahwa jabatan publik tidak memberikan kekebalan absolut.

Kasus Michael Cohen (2020)

Dalam perkara yang melibatkan mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen, Hellerstein memerintahkan pembebasan Cohen dari penjara rumah setelah pemerintah memberlakukan pembatasan komunikasi yang ketat.

Hellerstein menilai pembatasan tersebut sebagai upaya membungkam kritik terhadap Trump, sehingga melanggar Amendemen Pertama Konstitusi AS tentang kebebasan berbicara.

Putusan ini bukan hanya berdampak pada Cohen, tetapi juga dipandang sebagai sinyal kuat bahwa aparat negara tidak boleh menggunakan sistem pemasyarakatan untuk tujuan politik.

Kebijakan Imigrasi dan Due Process (2025)

Pada masa pemerintahan Trump berikutnya, Hellerstein kembali mengeluarkan putusan yang berseberangan dengan Gedung Putih. Ia membatalkan upaya pemerintah mendeportasi anggota geng Venezuela tanpa pemberitahuan resmi dan kesempatan hadir di pengadilan.

Menurut Hellerstein, langkah tersebut melanggar prinsip due process of law, yang menjamin setiap individu, termasuk non warga negara hak dasar untuk didengar di hadapan hakim. Putusan ini menegaskan kebijakan keamanan sekalipun tidak boleh mengorbankan prosedur hukum.

Pola Putusan: Membatasi Kekuasaan Eksekutif

Rangkaian perkara tersebut membentuk pola yang jelas, Hellerstein secara konsisten menempatkan konstitusi dan hak sipil di atas kepentingan politik jangka pendek.

Dalam konteks Trump, hal ini membuatnya kerap dipersepsikan sebagai hakim yang “tidak ramah”, meski sesungguhnya ia hanya menerapkan standar hukum yang sama.

Sikap ini pula yang menjelaskan mengapa, meski berulang kali kalah di hadapannya, Trump tetap menyebut Hellerstein sebagai hakim yang “sangat dihormati.”

Menariknya, meskipun kerap kalah dalam putusan yang ditangani Hellerstein, Trump sendiri pernah menyebutnya sebagai hakim yang “sangat dihormati.”

Pernyataan ini mencerminkan posisi unik Hellerstein dalam lanskap hukum AS, seorang hakim yang dikenal tegas, berpengalaman, dan berpegang pada prinsip konstitusional, bahkan ketika putusannya merugikan tokoh politik paling berpengaruh sekalipun.