Duduk Perkara Rencana Klinik Koperasi Desa, Apa Urgensinya?
- Klinik Kopdes berpeluang menjadi mitra BPJS Kesehatan sebagai FKTP. Namun, koperasi harus memenuhi syarat tenaga medis, fasilitas, dan standar mutu

Muhammad Imam Hatami
Author


JAKARTA, TRENASIA.ID – Rencana pemerintah mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi fasilitas pelayanan kesehatan atau klinik pratama menuai sorotan.
Program untuk memperluas akses kesehatan masyarakat desa ini menghadapi tantangan ketersediaan dokter, kebutuhan investasi, hingga potensi tumpang tindih dengan fasilitas kesehatan yang sudah ada.
Rencana pembentukan klinik dan apotek Kopdes memiliki dasar hukum melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025. Dalam Pasal 17, regulasi tersebut mengatur Klinik Desa/Kelurahan sebagai unit usaha yang menyediakan pelayanan kesehatan primer bagi anggota koperasi dan masyarakat.
Klinik tersebut dapat bekerja sama dengan puskesmas, klinik swasta, serta BPJS Kesehatan. Pemerintah juga menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/737/2025 sebagai petunjuk teknis penyelenggaraan klinik dan apotek desa percontohan.
Dalam aturan tersebut, klinik dirancang sebagai bagian dari jejaring pelayanan kesehatan primer yang dikoordinasikan puskesmas. Pengembangannya dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), sehingga tidak selalu membutuhkan pembangunan gedung baru.
Baca juga : 10 Poin Krusial RUU Perampasan Aset, Siap Digedok Desember 2026
Klinik Kopdes Gunakan Model Bisnis Klinik Swasta
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa klinik Kopdes dirancang menggunakan model bisnis seperti klinik swasta, berbeda dengan puskesmas yang pembiayaan pelayanannya ditanggung pemerintah.
"Kita sudah melakukan beberapa pilot project untuk bisa melihat bisnis modelnya karena ini sama dengan klinik swasta sebenarnya, kan, kalau yang puskesmas kan tidak berbayar, kan ini sama dengan programnya klinik swasta," ujar Budi, dikutip Kamis, 19 November 2026.
Dengan model tersebut, koperasi perlu menyiapkan skema pendapatan untuk membiayai investasi awal atau capital expenditure (capex) dan biaya operasional atau operational expenditure (opex).
Biaya tersebut mencakup penyediaan bangunan, peralatan medis, obat-obatan, tenaga kesehatan, perizinan, hingga pemeliharaan fasilitas. Karena itu, keberlanjutan klinik tidak cukup bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga kemampuan koperasi mengelola layanan dan pendanaannya.
Klinik Kopdes juga direncanakan dapat menjadi mitra BPJS Kesehatan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Namun, fasilitas tersebut tidak otomatis bisa melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hanya karena dibangun oleh koperasi.
Klinik tetap harus memenuhi persyaratan perizinan, ketersediaan tenaga medis, fasilitas pelayanan, dan standar mutu yang berlaku.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa klinik Kopdes dapat melayani peserta JKN apabila telah memenuhi persyaratan sebagai FKTP. Hal senada disampaikan Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah.
Pemerintah juga telah membantah informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan dan penggantian program JKN dengan Klinik Kopdes. BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga : Bidik Peluang Investasi China, SMBC Indonesia Perkuat Dukungan bagi Pelaku Usaha
Banjir Kritik
Pada 14 Oktober 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyampaikan rencana percepatan operasionalisasi dan pemantauan terhadap 10.070 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namun, angka tersebut tidak berarti seluruh koperasi telah memiliki klinik yang beroperasi.
Pengembangan fasilitas kesehatan membutuhkan kesiapan berbeda dari unit usaha koperasi lainnya, mulai dari bangunan, peralatan medis, tenaga kesehatan, hingga sistem pelayanan dan rujukan.
Pemanfaatan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dapat menjadi alternatif untuk menekan kebutuhan investasi. Namun, pengembangannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi infrastruktur dan kebutuhan kesehatan setiap wilayah.
Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto menilai pengembangan klinik Kopdes berisiko dipaksakan jika persoalan kekurangan dokter di fasilitas kesehatan yang sudah ada belum diselesaikan.
Slamet menyebut lebih dari 400 puskesmas masih belum memiliki dokter. Persoalan tersebut diperkuat data Kementerian Kesehatan per Agustus 2026 yang menunjukkan 38% puskesmas masih mengalami kekosongan tenaga medis dan tenaga kesehatan, dengan total kebutuhan mencapai 6.927 orang.
Kritik juga disampaikan dokter sekaligus influencer kesehatan dr. Tirta Mandira Hudhi. Dalam unggahan media sosial pada 31 Oktober 2026, ia mempertanyakan perencanaan pemanfaatan bangunan Kopdes menjadi klinik.
Ia menilai penguatan puskesmas dan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) perlu menjadi perhatian pemerintah.
Kritik tersebut menyoroti pentingnya memastikan pembangunan infrastruktur diikuti kesiapan operasional dan kebutuhan masyarakat. Klinik desa seharusnya dibangun untuk mengisi kekosongan layanan, bukan sekadar memanfaatkan bangunan yang sudah tersedia.
Baca juga : Badak Kalimantan yang Terlupakan: Tinggal 2 Betina, di Ambang Kepunahan
Risiko Pembiayaan dan Tumpang Tindih dengan FKTP
Pembiayaan juga menjadi tantangan keberlanjutan Klinik Kopdes. Jika bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, klinik dapat memperoleh pembayaran melalui mekanisme kapitasi, yakni pembayaran berdasarkan jumlah peserta terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, pendapatan tersebut harus cukup untuk membiayai tenaga kesehatan, obat-obatan, fasilitas, dan operasional klinik. Penambahan klinik juga perlu mempertimbangkan jaringan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang telah tersedia, seperti puskesmas, klinik pratama, dan praktik dokter.
Jika dibangun di wilayah yang sudah memiliki fasilitas memadai, klinik Kopdes berpotensi menimbulkan tumpang tindih layanan dan persaingan mendapatkan tenaga medis maupun peserta BPJS.
Sebaliknya, penempatan di desa yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan primer.
Karena itu, pemerintah perlu mendasarkan pembangunan Klinik Kopdes pada pemetaan kebutuhan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, dan kapasitas fasilitas yang telah beroperasi.

Chrisna Chanis Cara
Editor
