Duduk Perkara Penghentian Proyek Data Center AI Jatiluhur

JAKARTA, TRENASIA.ID – Proyek data center berbasis kecerdasan buatan (AI) BDX Data Centers di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, senilai sekitar Rp3,5 triliun dihentikan sementara setelah sebelumnya mendapat dukungan dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Penghentian sementara pembangunan proyek data center AI tersebut bukan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menolak investasi. Persoalan yang ditemukan Dedi Mulyadi atau KDM saat melakukan pengecekan ke lokasi adalah kelengkapan perizinan, terutama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Karena dokumen tersebut belum tersedia ketika pembangunan hendak dilanjutkan, Dedi meminta proyek tidak terlebih dahulu dikerjakan sampai seluruh persyaratan terpenuhi. Dengan kata lain, proyek BDX Data Centers belum dinyatakan batal.

“Ketika saya tanya kemarin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan (pembangunan). Kan izinnya tidak keluar. Kesalahannya di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data,” kata Dedi.

Pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan mengapa proyek yang sebelumnya mendapat dukungan pemerintah daerah kemudian dihentikan.

Menurut Dedi, persoalannya bukan karena pemerintah daerah secara tiba-tiba berubah sikap terhadap investasi data center AI. Pembangunan diminta berhenti karena persyaratan yang diperlukan belum lengkap.

Hal ini menjadi penting karena data center AI bukan sekadar bangunan industri biasa. Fasilitas tersebut membutuhkan dukungan listrik dan air dalam jumlah besar, selain harus memperhatikan keamanan lokasi serta dampak lingkungan.

Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan dilakukan setelah seluruh aspek tersebut dinyatakan memenuhi ketentuan.

Dedi justru menyatakan dirinya terbuka apabila hasil kajian lingkungan menunjukkan proyek tersebut layak untuk dilaksanakan.

Pemprov Jabar bahkan melibatkan akademisi dari Universitas Indonesia (UI) untuk memberikan kajian independen mengenai kelayakan dan dampak lingkungan proyek.

Langkah tersebut dilakukan agar keputusan terhadap proyek tidak hanya didasarkan pada penilaian pemerintah daerah, tetapi juga mendapatkan pertimbangan akademis yang objektif. Dedi menegaskan keputusan akhir akan mengikuti hasil kajian lingkungan.

“Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan. Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu,” ujarnya.

Artinya, posisi pemerintah daerah saat ini bukan secara otomatis menolak proyek BDX Data Centers. Pemerintah memberikan ruang bagi proyek untuk dilanjutkan apabila persyaratan administrasi dan lingkungan telah dipenuhi.

Apa Kekhawatiran Terbesar dari Proyek Data Center di Jatiluhur?

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kebutuhan air. Data center membutuhkan sistem pendinginan untuk menjaga temperatur perangkat komputasi. Karena itu, ketersediaan air menjadi salah satu bagian penting dalam operasional fasilitas tersebut.

Di sisi lain, Jatiluhur memiliki fungsi strategis bagi masyarakat dan berbagai aktivitas ekonomi di sekitarnya. Dedi mengatakan kebutuhan air untuk BDX Data Centers secara teknis masih dapat dipenuhi tanpa mengganggu pasokan masyarakat.

Menurutnya, persoalannya adalah bagaimana alokasi air yang sudah tersedia dimanfaatkan secara tepat.

Dedi menjelaskan PDAM Kabupaten Purwakarta memiliki alokasi air sebesar 3.000 liter per detik. Namun, pemanfaatan aktual air tersebut disebut baru mencapai sekitar 380 liter per detik.

Jika dibandingkan dengan total alokasi, pemanfaatan tersebut sekitar 11%. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 89% alokasi air yang belum dimanfaatkan oleh PDAM.

Dedi kemudian membandingkan pemanfaatan tersebut dengan kebutuhan perusahaan yang menggunakan sebagian alokasi air untuk operasional.

“Kalau dari jatah yang diberikan dari 100 persen baru dipakai 11 persen, berarti ada 89 persen air yang tidak dimanfaatkan oleh PDAM. Sekarang dipakai lagi sebanyak 14 persen oleh perusahaan. Masih kurang apa nyisa? Nyisa. Sederhana,” ujar Dedi.

Menurut perhitungan tersebut, Dedi menilai secara teknis masih terdapat kapasitas air yang dapat dimanfaatkan.

Namun, ketersediaan kapasitas bukan berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat. Justru, Dedi menegaskan masyarakat Purwakarta yang berada di sekitar kawasan Jatiluhur harus tetap mendapatkan akses air dan tidak boleh dirugikan oleh pembangunan proyek.

Dedi Cek Risiko Banjir, Gempa hingga Gunung Berapi

Sebelum meminta pembangunan dihentikan sementara, Dedi juga melakukan kunjungan mendadak ke lokasi proyek pada 28 Juli.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek investasi senilai Rp3,5 triliun itu benar-benar siap dari berbagai aspek. Salah satu yang diperiksa adalah kondisi lokasi terhadap berbagai risiko bencana.

Dedi ingin memastikan lokasi proyek aman dari potensi banjir, gempa bumi, maupun erupsi gunung berapi.

Selain risiko kebencanaan, kesiapan pasokan listrik dan air juga menjadi perhatian. Hal tersebut penting karena data center AI membutuhkan infrastruktur dengan tingkat keandalan tinggi. Gangguan terhadap listrik, sistem pendinginan, maupun fasilitas pendukung lainnya dapat memengaruhi operasional pusat data.

Dengan demikian, pengecekan Dedi tidak hanya berkaitan dengan administrasi pembangunan, tetapi juga menyangkut kesiapan proyek secara keseluruhan.