Dari Presiden Jadi Buronan: 5 Dosa Besar Nicolas Maduro

JAKARTA, TRENASIA.ID – Penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh pasukan khusus Amerika Serikat dalam operasi "Absolute Resolve" pada Sabtu, 3 Januari 2026, mengejutkan dunia. 

Peristiwa dramatis ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari satu dekade akumulasi tuduhan berat hukum internasional. Maduro kini resmi berubah status dari seorang kepala negara menjadi buronan kelas kakap di mata hukum Washington.

Operasi militer yang memicu ketegangan global ini menyingkap tabir kelam yang selama ini melekat erat pada rezim pemerintahan Maduro. Terdapat sederet kontroversi mematikan, mulai dari tuduhan memimpin kartel narkoba raksasa hingga manipulasi pemilihan umum yang sangat mencolok.

Dosa-dosa politik dan hukum inilah yang kini harus dipertanggungjawabkan sang diktator di hadapan pengadilan federal New York. Statusnya sebagai pemimpin negara tidak lagi melindunginya dari jerat hukum atas berbagai kejahatan kemanusiaan yang dituduhkan selama ini. 

Washington telah lama mengintai gerak-gerik Maduro yang dianggap sebagai ancaman nyata bagi stabilitas keamanan di kawasan belahan bumi barat. Penangkapan ini menandai akhir dari era kekebalan hukum bagi pemimpin yang dianggap otoriter tersebut.

• Baca Juga: Mengapa Harus Mulai Investasi Saham Tahun 2026?

1. Arsitek Narco-Terrorism 

Kontroversi paling mematikan yang menjadi dasar hukum utama penangkapan Maduro adalah dakwaan serius terkait aktivitas narco-terrorism atau terorisme narkotika. Sejak Maret 2020, Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi mendakwa Maduro bukan sekadar pejabat korup, melainkan pemimpin kartel. 

Ia dituduh sengaja menggunakan narkotika sebagai senjata untuk merusak kesehatan masyarakat Amerika Serikat secara masif. Dakwaan tersebut menyebutkan adanya konspirasi jahat antara rezim Maduro dengan kelompok pemberontak FARC untuk membanjiri Amerika dengan kokain. 

Tujuannya sangat spesifik, yakni merusak tatanan sosial masyarakat Amerika melalui penyebaran obat-obatan terlarang yang mematikan itu. "Menggunakan narkotika sebagai senjata untuk merusak kesehatan dan stabilitas sosial masyarakat Amerika," bunyi dokumen dakwaan.

• Baca Juga: Tips Sederhana untuk Kesehatan dan Kebugaran di 2026

Posisi strategis sebagai presiden diduga kuat disalahgunakan untuk memfasilitasi jalur aman pengiriman berton-ton kokain menuju pasar internasional. Maduro menyediakan perlindungan negara bagi operasi ilegal yang melibatkan persenjataan militer canggih untuk mendukung aktivitas kartel tersebut. 

Jalur udara ilegal dari Venezuela dikoordinasikan langsung dari istana kepresidenan untuk memastikan kelancaran distribusi.

2. Kartel Matahari (Cartel de los Soles) 

Organisasi kriminal yang dipimpinnya dikenal dengan nama Cartel de los Solesatau Kartel Matahari yang beroperasi dalam struktur militer. Kartel ini bukanlah organisasi luar, melainkan sel kanker yang tumbuh subur di dalam tubuh angkatan bersenjata Venezuela.

Para jenderal militer diduga kuat terlibat aktif dalam memuluskan operasi perdagangan narkoba lintas negara ini. Keterlibatan militer membuat operasi kartel ini sangat sulit disentuh oleh penegak hukum lokal karena mereka memiliki kekebalan institusional.

Struktur komando militer digunakan untuk mengamankan rute distribusi narkoba dan menyingkirkan pesaing bisnis haram tersebut secara paksa. Negara seolah berubah fungsi menjadi pelindung utama bagi sindikat kejahatan terorganisir yang paling berbahaya.

Atas peran sentralnya dalam organisasi kriminal ini, kepala Nicolás Maduro dihargai sangat mahal oleh pemerintah Amerika Serikat sebelumnya. Sayembara senilai US$50 juta ditawarkan bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi akurat untuk penangkapan sang presiden. "Menyediakan jalur aman bagi pengiriman berton-ton kokain," tulis dakwaan tersebut dalam rinciannya.

3. Skandal Pemilu 2024

Legitimasi politik Maduro di mata dunia internasional sebenarnya sudah hancur lebur pasca-pelaksanaan Pemilihan Presiden tahun 2024 lalu. Pemilu yang diharapkan menjadi jalan keluar demokratis justru berakhir dengan sengketa brutal yang memperburuk krisis politik negara. 

Oposisi saat itu bersatu di bawah kandidat Edmundo González Urrutia yang mengklaim kemenangan mutlak. Namun, Dewan Pemilihan Nasional yang dikendalikan penuh oleh loyalis Maduro dengan cepat mengumumkan kemenangan sang petahana secara sepihak.

Lembaga tersebut menolak merilis rincian data pemungutan suara per TPS yang menjadi syarat mutlak transparansi hasil pemilihan. Langkah otoriter ini memicu gelombang protes dan kecaman luas dari berbagai negara demokratis dunia.

Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai proses pemilihan tersebut tidak memenuhi standar demokrasi yang jujur dan adil sama sekali. Bagi banyak pengamat internasional, peristiwa Pemilu 2024 adalah bukti final matinya demokrasi di bawah cengkeraman rezim Maduro. 

Venezuela resmi menjadi negara paria yang dikucilkan dalam pergaulan diplomasi global pasca-kejadian tersebut.

4. Kejahatan Kemanusiaan FAES 

Di dalam negeri, nama Maduro identik dengan teror ketakutan akibat penggunaan tangan besi aparat keamanan terhadap warga sipil. Laporan Misi Pencari Fakta PBB telah berulang kali menuduh pemerintahannya melakukan kejahatan sistematis terhadap nilai-nilai kemanusiaan dasar. 

Sorotan utama dunia tertuju pada unit kepolisian elit yang dikenal dengan nama Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Unit khusus yang sering disebut sebagai skuad kematian pribadi Maduro ini dituduh bertanggung jawab atas ribuan eksekusi ilegal. 

Mereka menyasar pemuda di lingkungan miskin yang dianggap kritis atau berpotensi menjadi ancaman bagi kelangsungan kekuasaan pemerintah. Operasi pembersihan ini dilakukan tanpa proses hukum yang jelas dan melanggar hak asasi manusia berat.

Badan intelijen SEBIN juga memiliki rekam jejak panjang dalam penyiksaan aktivis oposisi serta penahanan sewenang-wenang terhadap jurnalis independen. Narasi kedaulatan negara yang sering didengungkan Maduro seringkali mentah ketika dihadapkan pada bukti kekejaman aparatnya sendiri. "Melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan," bunyi kesimpulan laporan PBB tersebut.

5. Keruntuhan Ekonomi Venezuela

Di luar aspek kriminal, kontroversi terbesar Maduro adalah kegagalannya mengelola negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia saat ini. Di bawah kepemimpinannya, Produk Domestik Bruto (PDB) Venezuela menyusut drastis hingga 80% dalam satu dekade terakhir. 

Angka keruntuhan ekonomi sedalam ini biasanya hanya terjadi pada negara yang hancur akibat kalah perang. Hiperinflasi yang pernah mencapai jutaan persen membuat mata uang lokal Bolivar menjadi nyaris tidak berharga sama sekali. 

Kondisi ini memaksa lebih dari tujuh juta warga Venezuela melarikan diri ke luar negeri demi mencari penghidupan. Eksodus massal ini mencakup sekitar 25% dari total populasi penduduk negara tersebut.

Meskipun Maduro selalu menyalahkan sanksi Amerika Serikat sebagai penyebab tunggal krisis, namun banyak ekonom memiliki pandangan yang berbeda. Korupsi endemik dan kesalahan manajemen di perusahaan minyak negara PDVSA dinilai sebagai akar masalah yang sebenarnya terjadi.