Beragam Respons Negara ASEAN Hadapi Bom Waktu Krisis Energi

JAKARTA, TRENASIA.ID - Perang AS - Iran yang pecah sejak 28 Februari 2026 bukan hanya krisis di Timur Tengah. Bagi negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada minyak Teluk Persia, perang tersebut adalah krisis ekonomi yang datang langsung ke pintu rumah masing-masing.

Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama sekitar 60 persen impor minyak mentah Asia, kini berada dalam zona perang aktif memicu lonjakan harga minyak dan gas sekaligus. Harga minyak global melonjak lebih dari 25 persen sejak perang dimulai, kawasan pun bergerak.

Negara negara Asia Tenggara memberikan respon kebijakan ekonomi yang berbeda menanggapi krisis ini, dikutip TrenAsia dari berbagai sumber, berikut sederet kebijakan ekonomi yang ditempuh negara Asean,

Filipina : 4 Hari Kerja untuk Hemat BBM

Langkah paling berani dan paling viral datang dari Manila. Presiden Ferdinand Marcos mengumumkan Filipina beralih ke sistem 4 hari kerja seminggu untuk seluruh kantor pemerintah, berlaku mulai Senin, 9 Maret 2026, sebagai respons atas lonjakan harga BBM akibat perang Iran.

Marcos memperingatkan bahwa penutupan efektif Selat Hormuz yang dilalui seperlima pasokan minyak dunia akan menaikkan harga bensin sebesar 7,48 peso per liter, diesel 17,28 peso, dan minyak tanah hingga 32,35 peso per liter. 

Di bawah Memorandum Circular 114 yang ditandatangani Sekretaris Eksekutif Ralph Recto, lembaga pemerintah diwajibkan mengadopsi sistem kerja empat hari onsite, baik melalui compressed workweek maupun satu hari kerja dari rumah, guna mengurangi beban energi gedung dan konsumsi bahan bakar transportasi.

Marcos juga memerintahkan pemangkasan konsumsi BBM dan listrik sebesar 10-20 persen, melarang kunjungan studi, team building, dan rapat tatap muka yang bisa dilakukan daring, serta meminta Kongres memberinya wewenang memotong pajak cukai BBM jika harga minyak mentah melampaui 80 dolar AS per barel.

Para ekonom menyebut Filipina sebagai salah satu negara paling rentan di Asia-Pasifik terhadap inflasi dan risiko pertumbuhan akibat konflik Timur Tengah. 

"Filipina cenderung mengalami dampak inflasi yang lebih keras karena harga BBM ecerannya lebih berorientasi pasar dan subsidinya terbatas," kata Deepali Bhargava, kepala riset regional ING Bank dikutip The Whasington Institute.

Baca juga : Iran Ancam Tutup Selat Hormuz, Hantu Inflasi Impor Pangan Kian Nyata

Thailand : Darurat Energi Dideklarasikan

Thailand mengaktifkan Pusat Pengawasan Darurat Energi sejak 1 Maret 2026, memicu rencana respons darurat untuk pasokan minyak bumi dan LNG dengan efek segera.

Di Bangkok, pejabat mengimbau publik untuk menghemat energi, sementara antrean panjang kendaraan terlihat di SPBU seiring naiknya harga. Para pengemudi ojek dan kurir daring tulang punggung distribusi di kota-kota padat Thailand mengaku tidak tahu bagaimana berhemat tanpa kehilangan mata pencaharian.

Thailand adalah ekonomi yang paling rentan di ASEAN terhadap kenaikan harga minyak, impor minyak bersihnya mencapai 4,7 persen dari PDB, dan setiap kenaikan harga 10 persen memperburuk neraca berjalan sebesar 0,5 poin persentase.

Myanmar : Junta Umumkan Penjatahan BBM

Di Myanmar, junta militer mengumumkan penjatahan bahan bakar untuk kendaraan pribadi, langkah yang menggambarkan betapa langsung dan kerasnya dampak perang ini terhadap negara yang sudah rapuh secara ekonomi.

Singapura : Peringatan Tagihan Energi

Di Singapura, pejabat memperingatkan dunia usaha dan rumah tangga untuk bersiap menghadapi tagihan energi yang lebih tinggi. Bank sentral Singapura menyatakan sedang menilai dampak konflik terhadap perekonomian dan sistem keuangan domestik, sementara Nomura memperkirakan bank sentral Singapura kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap potensi kejutan inflasi.

Malaysia : Posisi Unik sebagai Eksportir

Di antara negara ASEAN, Malaysia berada di posisi paling berbeda. Malaysia adalah satu-satunya eksportir minyak dan gas bersih di kawasan ini, sehingga secara teori diuntungkan jika harga energi naik tinggi dalam jangka pendek. 

Namun secara diplomatik, Malaysia menjadi suara paling lantang di kawasan, sebagai negara mayoritas Muslim yang selama bertahun-tahun menjaga hubungan baik dengan Iran, pemerintah Kuala Lumpur mengecam keras serangan AS dan Israel.

Baca juga : Blokade Selat Hormuz, Pasar Energi dan Kripto Kocar-kacir

Indonesia : Hitung Mundur APBN

Di Jakarta, tekanan terasa di ruang rapat Istana. Presiden Prabowo menggelar forum strategis bersama sejumlah tokoh nasional pada 3 Maret 2026 untuk membahas implikasi konflik terhadap pasokan minyak, gas, dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Angkanya mengkhawatirkan, Indonesia mengonsumsi sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 860 ribu barel, hampir 50 persen kebutuhan harus dipenuhi dari impor, sebagian besar dari kawasan yang kini terdampak konflik. 

Arab Saudi menyumbang sekitar 38 persen impor minyak mentah Indonesia, dengan nilai lebih dari 1,2 miliar dolar AS per tahun, diikuti Irak, UAE, dan Kuwait.

Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 ditetapkan 70 dolar AS per barel. Namun pada Jumat 6 Maret 2026, harga minyak mentah Brent telah menembus 92,69 dolar AS per barel, naik 22 dolar dari asumsi awal. Para ekonom menghitung setiap kenaikan harga minyak satu dolar per barel akan menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan APBN masih dapat menyerap tekanan hingga harga minyak 92 dolar per barel, dengan mengacu pada pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 30 persen pada Januari-Februari 2026. Namun ia mengakui jika harga terus melonjak ekstrem, pemerintah harus menghitung ulang.

Jika harga minyak global menembus 100-120 dolar per barel, tambahan belanja negara bisa mencapai Rp515 triliun, meliputi subsidi BBM, kompensasi kepada Pertamina, dan subsidi listrik.

Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah mengalihkan sebagian impor minyak mentah ke Amerika Serikat, sebagai strategi diversifikasi sumber pasokan di tengah terganggunya jalur Hormuz.

Di balik perbedaan kebijakan masing-masing negara, semua menghadapi ancaman struktural yang identik. Gangguan di Selat Hormuz memicu lonjakan harga energi dan premi asuransi yang mengancam ekonomi Asia Tenggara yang berorientasi ekspor.