Albania Rancang Kementerian Dipimpin AI, Bisakah Jadi Model Masa Depan?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Albania tengah menguji terobosan berani di bidang tata kelola pemerintahan. Perdana Menteri Edi Rama mengusulkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk memimpin kementerian, khususnya di sektor pencegahan korupsi. Langkah ini dinilai ambisius sekaligus kontroversial, karena untuk pertama kalinya sebuah negara Eropa secara terbuka menyiapkan AI-run ministry.

Rama menilai AI mampu mengurangi praktik korupsi, nepotisme, dan konflik kepentingan yang selama ini membayangi birokrasi Albania. AI dapat bekerja 24 jam tanpa gaji, tidak terpengaruh emosi, serta mampu menganalisis data besar untuk mendeteksi anomali dalam tender publik maupun pembayaran pajak.

"Suatu hari nanti, kita bahkan mungkin memiliki kementerian yang sepenuhnya dijalankan oleh AI. Dengan begitu, tidak akan ada nepotisme atau konflik kepentingan," ungkap rama kala memberikan keterangan pers percepatan digitalisasi negara, dikutip laman politico.eu, Rabu, 20 Agustus 2025.

Albania sebelumnya telah menerapkan AI di berbagai sektor, seperti platform e-Albania yang memproses lebih dari 49 juta transaksi dan menghemat sekitar €600 juta. Pemerintah juga menggunakan teknologi drone dan satelit berbasis AI untuk memantau konstruksi ilegal dan ladang ganja.

Langkah ini diperkuat dengan kerja sama bersama pakar AI global, termasuk Mira Murati, mantan CTO OpenAI. AI juga membantu Albania menyelaraskan 250.000 halaman regulasi nasional dengan hukum Uni Eropa (UE), proses yang biasanya memakan waktu tujuh tahun, dipercepat menjadi hanya lima tahun.

Pro Kontra Penerapan AI

Rama menilai jika diterapkan dengan benar, AI dapat membawa efisiensi tinggi pada birokrasi. Teknologi ini mampu mengaudit kontrak publik secara real-time, mengurangi penyalahgunaan anggaran, hingga mempercepat layanan dokumen kependudukan.

Selain itu, Albania juga bereksperimen dengan AI dalam diplomasi. Pada salah satu KTT Eropa, pemerintah memproduksi video sambutan unik menggunakan “bayi AI” para pemimpin Eropa yang berbicara dalam bahasa ibu masing-masing.

Meski menawarkan peluang besar, rencana ini tidak lepas dari risiko. Albania masih kekurangan tenaga ahli, pusat data, serta infrastruktur keamanan siber. Platform e-Albania sendiri pernah diretas oleh kelompok yang diduga berasal dari Iran.

Dari sisi etika, para pakar memperingatkan soal akuntabilitas. Jika AI mengambil keputusan salah, siapa yang akan bertanggung jawab? Selain itu, algoritma bisa menyimpan bias historis, yang justru memperkuat ketidakadilan.

Politisi oposisi Jorida Tabaku menyampaikan pandangannya bahwa kecerdasan buatan (AI) tidak bisa dipandang sebagai solusi instan untuk persoalan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, keberadaan AI justru berpotensi dimanfaatkan secara keliru apabila dikelola oleh pihak-pihak yang tidak berintegritas. Ia menekankan, apabila sistem tersebut diprogram oleh orang-orang yang korup, maka bukan berarti praktik korupsi akan hilang, melainkan hanya semakin tersembunyi dengan cara yang lebih rapi dan sulit terdeteksi.

“Jika orang-orang korup yang memprogram AI, maka korupsi hanya akan tersembunyi lebih rapi,” ujar Jorida menambahkan.

Penggunaan AI dalam pemerintahan bukan hanya eksperimen Albania. Estonia, misalnya, sudah memanfaatkan AI dalam layanan publik, sementara Singapura menggunakan teknologi serupa untuk pengelolaan kota cerdas. Uni Eropa sendiri lebih berhati-hati dengan EU AI Act yang mengatur risiko penyalahgunaan teknologi.

Model masa depan kemungkinan bukan mengganti manusia sepenuhnya, melainkan sistem hybrid, di mana AI berperan sebagai auditor dan analis, sementara keputusan strategis tetap diambil manusia.