WFH Diklaim Hemat BBM Rp65,2 Triliun, Cek Kalkulasinya

JAKARTA, TRENASIA.ID - Pemerintah memproyeksikan kebijakan Work From Home (WFH) berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp65,2 triliun. Angka ini muncul di tengah upaya pemerintah menekan beban subsidi akibat krisis energi sekaligus meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.

Proyeksi tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto yang menilai bahwa perubahan pola kerja dapat berdampak signifikan terhadap konsumsi energi. Meski demikian, angka tersebut masih bersifat potensi dan bergantung pada implementasi kebijakan serta perubahan perilaku masyarakat.

"Potensi penghematan ke apbn Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM sementara total pembelanjaan BBM masyarakat dihemat Rp 59 triliun," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  saat memberikan konferensi pers secara daring, dikutip Rabu, 4 April 2026.

Rincian Penghematan Rp65,2 Triliun

Angka Rp65,2 triliun bukan berasal dari satu sumber tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari dua komponen utama. Pemerintah membagi penghematan ini menjadi pengurangan beban fiskal negara dan efisiensi belanja masyarakat.

Secara garis besar, penghematan ini mencerminkan dua sisi ekonomi sekaligus: dari sisi APBN sebagai pengelola subsidi, dan dari sisi masyarakat sebagai konsumen BBM. Kombinasi keduanya menghasilkan angka total yang cukup besar dalam proyeksi.

• Penghematan kompensasi BBM (APBN): Rp6,2 triliun
• Penghematan belanja BBM masyarakat: Rp59 triliun
• Total potensi penghematan : Rp65,2 triliun
• Penghematan APBN berasal dari berkurangnya subsidi energi
• Penghematan masyarakat berasal dari penurunan mobilitas harian

Sumber Perhitungan Penghematan APBN

Penghematan sebesar Rp6,2 triliun pada APBN berasal dari berkurangnya beban subsidi atau kompensasi energi yang harus ditanggung pemerintah. Ketika konsumsi BBM turun akibat berkurangnya mobilitas, maka kebutuhan subsidi juga ikut menurun.

Selain itu, angka ini memiliki kaitan erat dengan dinamika harga minyak global. Dalam kondisi normal, kenaikan harga minyak akan meningkatkan beban fiskal. Namun, dengan adanya pengurangan konsumsi, tekanan tersebut dapat ditekan.

• Penghematan berasal dari berkurangnya subsidi BBM
• Konsumsi BBM turun akibat kebijakan WFH
• Setiap kenaikan US$1 per barel berdampak sekitar Rp6 triliun ke APBN
• Penghematan Rp6,2 triliun setara dengan menahan tekanan kenaikan harga minyak
• Disebut sebagai “bonus fiskal” bagi pemerintah

Asal-usul Proyeksi Penghematan Masyarakat

Sementara itu, angka Rp59 triliun merupakan estimasi penghematan yang terjadi di tingkat masyarakat. Angka ini dihitung dari potensi berkurangnya pengeluaran masyarakat untuk membeli BBM akibat penurunan aktivitas harian.

Dengan berkurangnya mobilitas terutama perjalanan kerja konsumsi BBM harian diperkirakan menurun signifikan. Jika diterapkan secara konsisten, penghematan ini dapat terakumulasi dalam skala nasional.

• Berasal dari penurunan mobilitas masyarakat
• WFH mengurangi perjalanan harian pekerja
• Konsumsi BBM kendaraan pribadi menurun
• Efek akumulatif terjadi dalam skala nasional
• Nilai Rp59 triliun merupakan proyeksi tahunan

Simulasi Perhitungan dari Lembaga Independen

Sejumlah lembaga juga mencoba menghitung potensi penghematan BBM dari kebijakan WFH. Salah satunya menggunakan pendekatan simulasi sederhana untuk memberikan gambaran realistis.

Meski hasilnya berbeda dengan pemerintah, simulasi ini membantu menjelaskan bagaimana angka penghematan dapat dihitung berdasarkan asumsi konsumsi dan pola kerja.

• Konsumsi BBM harian nasional: 232.417 kl
• Target pengurangan: 20% (1 hari WFH per minggu)
• Penghematan harian: 46.483 kl
• Penghematan tahunan: ±2,4 juta kl
• Estimasi penghematan fiskal: Rp9,67 triliun per tahun
• Menggunakan asumsi harga minyak US$100 per barel

Dampak dan Tantangan Implementasi

Implementasi kebijakan WFH sebagai strategi penghematan energi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan serta kesiapan sektor kerja.

Selain itu, tidak semua sektor dapat menerapkan WFH secara optimal. Hal ini membuat dampak kebijakan menjadi tidak merata di seluruh lapisan ekonomi.

Proyeksi penghematan BBM sebesar Rp65,2 triliun menunjukkan potensi besar dari perubahan pola kerja terhadap efisiensi energi nasional. Namun, angka ini masih bersifat estimasi dan sangat bergantung pada implementasi di lapangan.

Ke depan, kebijakan seperti WFH dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan energi, meski tetap perlu dikombinasikan dengan kebijakan lain yang lebih struktural.