Wamenkeu: Obligasi Syariah Hijau RI Sudah US$3,4 miliar
- JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengklaim Indonesia berhasil memimpin penerbitan obligasi syariah hijau pertama di dunia sejak 2018 dengan...

Ananda Astri Dianka
Author
JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengklaim Indonesia berhasil memimpin penerbitan obligasi syariah hijau pertama di dunia sejak 2018 dengan total senilai US$3,4 miliar. Obligasi hijau dan berkelanjutan tersebut dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun korporasi.
Obligasi hijau dinilai mampu mendorong pembiayaan yang berkelanjutan di kawasan ASEAN. Selain tentunya dimanfaatkan sebagai salah satu mesin pendorong pemulihan ekonomi.
“Potensi pengembangan pembiayaan berkelanjutan bagi negara ASEAN terbuka sangat lebar, terutama dilihat dari pertumbuhan pasar obligasi berkelanjutan dunia yang sangat pesat,” kata Suahasil dalam keterangan pers, Senin, 5 Oktober 2020.
- Utang Rp2,5 Trilun Waskita Jatuh Tempo
- Dua Honda CBR250RR Siap Mengaspal, Simak Spesifikasi dan Harganya
- Kalbe, Kimia Farma dan Indofarma Jual Obat COVID-19, Apa Beda dan Berapa Harganya?
- Sebelum Tujuh Perkara Ini Rampung, Buruh Ngotot Tolak RUU Cipta Kerja
- Tetap Hemat kala Belanja Online
Untuk mengakselerasi pencapaian tujuan tersebut, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN menyepakati untuk mengesahkan dokumen Laporan Pengembangan Pembiayaan Berkelanjutan.
Akselarasi Pembiayaan di ASEAN
Dokumen ini akan menjadi dokumen rujukan arah kerjasama penguatan kebijakan, pemastian sinergi dan koordinasi. Selain untuk peningkatan kesadaran dan kapasitas, serta pembangunan penawaran dan permintaan pembiayaan berkelanjutan di kawasan.
Kesepakatan ini tertuang dalam Pernyataan Bersama (Joint Statement) yang diteken pada pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting – AFMGM).
Suahasil sendiri mendorong pengembangan inisiatif kawasan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk di antaranya untuk mendukung transformasi ke era teknologi digital. Menurutnya, urgensi Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi selama pandemi.
“Namun juga untuk mengantisipasi pergeseran modalitas proses belajar mengajar melalui platform digital,” tambah dia.
