UU Perampasan Aset Potensi Selamatkan Rp117 Triliun, Ini Hitungannya

  • ICW mencatat kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp234,8 triliun pada 2019–2023. UU Perampasan Aset diharapkan memperbesar pemulihan.
Muhammad Imam Hatami

Author

Lin Che Wei Tersangka korupsi minyak goreng, Source Humas Kejaksaan RI
Lin Che Wei Tersangka korupsi minyak goreng, Source Humas Kejaksaan RI (Source Humas Kejaksaan RI)

JAKARTA, TRENASIA.ID – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada 19 November 2026 membuka peluang baru bagi negara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana. 

Regulasi yang telah dinantikan selama 18 tahun tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara besarnya kerugian negara dan minimnya aset hasil kejahatan yang berhasil dikembalikan.

Potensi pemulihan keuangan negara tidak kecil. Berdasarkan riset Indonesia Corruption Watch (ICW) yang disampaikan dalam diskusi publik Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk Tarik Ulur Nasib RUU Perampasan Aset di Jakarta pada 19 September 2025, total kerugian negara akibat korupsi selama periode 2019–2023 mencapai Rp234,8 triliun. 

Dengan menggunakan angka tersebut sebagai dasar simulasi, tingkat pengembalian aset sebesar 30% secara matematis dapat menghasilkan pemulihan sekitar Rp70,44 triliun. Sementara itu, jika tingkat pemulihan mencapai 50%, nilainya berpotensi menembus Rp117,4 triliun.

Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan tingkat pemulihan yang selama ini tercatat. Dalam riset yang sama, ICW mencatat aset yang berhasil dirampas kembali hanya sekitar Rp32,8 triliun atau setara 13,9% dari total kerugian negara sepanjang 2019–2023.

Baca juga : Harga Buyback Emas Makin Jatuh, Hari Ini Turun Rp78.000

Berapa Potensi Uang Negara yang Bisa Diselamatkan?

Besarnya potensi pemulihan aset dapat dilihat dari akumulasi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang dihimpun dalam laporan penegakan hukum, kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun pada 2023. Sementara itu, akumulasi kerugian sejak 2018 disebut telah menembus Rp968,5 triliun.

Pada 2025, Jaksa Agung juga memperkirakan total kerugian negara akibat korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mencapai Rp300,86 triliun.

Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga persoalan ekonomi dan kemampuan negara mempertahankan sumber daya keuangannya.

Sebagai gambaran, terdapat tiga skenario potensi pemulihan aset berdasarkan total kerugian negara Rp234,8 triliun selama 2019–2023.

Apabila tingkat pemulihan aset tetap berada di kisaran 13,9%, nilai yang berhasil dikembalikan sekitar Rp32,8 triliun. Namun, jika meningkat menjadi 30%, nilainya dapat mencapai Rp70,44 triliun. Artinya, terdapat potensi tambahan pemulihan sekitar Rp37,6 triliun dibandingkan capaian sebelumnya.

Sementara itu, jika tingkat pemulihan mampu mencapai 50%, aset yang berpotensi dikembalikan kepada negara mencapai Rp117,4 triliun. Nilai tersebut hampir empat kali lipat dibandingkan capaian pemulihan sebesar Rp32,8 triliun.

Simulasi ini bukan proyeksi resmi pemerintah maupun jaminan penerimaan negara. Perhitungannya hanya menggambarkan besarnya peluang apabila efektivitas pemulihan aset meningkat.

Salah satu hal penting dalam memahami UU Perampasan Aset adalah membedakan nilai kerugian negara dengan nilai aset yang berhasil dipulihkan.

Baca juga : Kembali Longsor, IHSG Hari Ini Dibuka Turun ke Level 5.152

Kerugian negara merupakan nilai kekayaan atau keuangan negara yang berkurang akibat perbuatan melawan hukum. Sementara itu, pemulihan aset atau asset recovery merupakan proses untuk menelusuri, menyita, merampas, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Keduanya memiliki hubungan, tetapi bukan merupakan angka yang dapat dipertukarkan.

Sebagai contoh, apabila suatu perkara korupsi mengakibatkan kerugian negara Rp10 triliun, sedangkan aparat hanya berhasil mengembalikan aset senilai Rp2 triliun, bukan berarti kerugian negara yang terjadi hanya Rp8 triliun atau tindak pidananya tidak pernah terjadi.

Kerugian sebesar Rp10 triliun tetap menjadi nilai kerugian yang ditimbulkan. Adapun Rp2 triliun merupakan bagian dari aset yang berhasil dipulihkan.

Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya diukur berdasarkan jumlah tersangka, vonis penjara, maupun perkara yang diselesaikan. Kemampuan mengembalikan hasil kejahatan kepada negara dan korban juga menjadi indikator penting.

Bagaimana UU Perampasan Aset Mengubah Pemberantasan Korupsi?

Salah satu mekanisme yang menjadi perhatian dalam rezim perampasan aset adalah non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku.

Pendekatan ini memberikan ruang bagi negara untuk mengejar aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme hukum yang berlaku, meskipun proses pidana terhadap pemilik atau pelakunya belum menghasilkan putusan bersalah.

Mekanisme tersebut dinilai penting karena pelaku kejahatan dapat menyembunyikan, memindahkan, atau mengalihkan kekayaannya selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung.

Tanpa mekanisme pemulihan aset yang efektif, proses hukum berpotensi hanya berakhir pada penghukuman pelaku, sementara kekayaan hasil kejahatan tetap berada dalam penguasaan pihak tertentu.

Cakupan tindak pidana yang menjadi perhatian dalam rezim ini juga meliputi berbagai kejahatan, mulai dari korupsi, narkotika, terorisme, pencucian uang, hingga kejahatan ekonomi lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

Meski demikian, perampasan aset tanpa putusan pidana bukan berarti negara dapat mengambil kekayaan seseorang secara sepihak. Pelaksanaannya tetap harus mengikuti prosedur hukum, pembuktian, pengawasan pengadilan, serta perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Baca juga : Rekomendasi Saham Big Banks Usai BI Rate Naik 6 Persen

Tantangan Implementasi UU Perampasan Aset

Pengesahan UU Perampasan Aset tidak otomatis membuat seluruh kerugian negara dapat dikembalikan. Efektivitas regulasi tersebut akan sangat bergantung pada implementasi dan kemampuan aparat penegak hukum.

Salah satu tantangan terbesar adalah pelacakan aset yang telah dialihkan ke berbagai instrumen keuangan, perusahaan, properti, maupun rekening pihak lain. Penelusuran semakin kompleks ketika aset dipindahkan lintas negara atau disamarkan melalui jaringan pencucian uang.

Selain itu, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, KPK, PPATK, dan lembaga terkait menjadi faktor penting agar proses identifikasi, pembekuan, penyitaan, hingga pengembalian aset berjalan efektif.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan perampasan aset tidak mengabaikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak milik. Mekanisme keberatan dan pengujian melalui pengadilan diperlukan agar instrumen tersebut tidak disalahgunakan.

Pada akhirnya, keberhasilan UU Perampasan Aset bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya nilai aset yang disita, melainkan jumlah kekayaan hasil tindak pidana yang benar-benar berhasil dikembalikan kepada negara dan korban.

Dengan potensi pemulihan hingga Rp117,4 triliun berdasarkan simulasi kerugian korupsi periode 2019–2023, regulasi ini memiliki peluang menjadi instrumen penting dalam memperkuat keuangan negara. Namun, potensi tersebut baru akan memberikan manfaat ekonomi apabila diikuti penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan akuntabel.

Chrisna Chanis Cara

Chrisna Chanis Cara

Editor