Tren Gig Economy Naik, Gen Z Dicengkeram Kapitalisme

JAKARTA, TRENASIA.ID - Tren gig economy kian menguat dalam beberapa tahun terakhir, World Economic Forum mencatat pola kerja fleksibel dan tak terikat ini semakin terintegrasi ke dalam struktur ekonomi formal global.

Di tengah perubahan tersebut, Generasi Z (Gen Z) muncul sebagai aktor utama. Mereka bukan hanya partisipan, tetapi motor pertumbuhan ekonomi berbasis proyek dan side hustle.

Dikutip paparan laman Axios, dalam laporan berjudul “Gen Z isn't quiet quitting. They're side hustling ”, sepanjang 2025 lebih dari separuh Gen Z di Amerika Serikat memiliki pekerjaan sampingan. Fenomena ini membuat mereka dijuluki sebagai “generasi side hustle” pertama.

Partisipasi tersebut mencakup beragam sektor, mulai dari kreator konten digital, asisten virtual, hingga kurir dan pengemudi platform daring. Namun, di balik fleksibilitas yang ditawarkan, muncul pertanyaan besar: apakah ini bentuk kemandirian generasi muda, atau justru cerminan tekanan sistem ekonomi modern?

Antara Fleksibilitas dan Tekanan Ekonomi

Axios menyebut, secara teori gig economy menawarkan kebebasan. Gen Z bisa bekerja tanpa terikat jam kantor 9–5, memilih proyek sesuai minat, dan memonetisasi keterampilan lewat platform digital. Kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), mempermudah akses ke pasar kerja global.

Namun, faktor pendorongnya tak selalu idealistis. Inflasi, biaya hidup yang meningkat, serta ketidakpastian pasar kerja formal membuat banyak anak muda mencari sumber penghasilan tambahan.

Kekhawatiran terhadap PHK akibat otomatisasi dan AI juga mempercepat pergeseran ini. Bagi sebagian Gen Z, side hustle bukan lagi pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan untuk bertahan.

Sebagai generasi yang tumbuh bersama internet, Gen Z relatif cepat beradaptasi. Banyak yang terjun menjadi kreator konten di platform seperti TikTok, menjual produk digital, hingga menjadi konsultan perangkat lunak berbasis layanan.

Di sisi lain, ekonomi gig tradisional seperti kurir dan ojek online tetap menjadi pilihan populer, terutama bagi mahasiswa. Pekerjaan ini memberikan fleksibilitas waktu, meski sering kali tanpa jaminan sosial memadai.

Fenomena ini juga tercermin di India. Dikutip dari The Indian Express, sejumlah mahasiswa Savitribai Phule Pune University memilih bekerja sebagai mitra pengiriman alih-alih sepenuhnya fokus pada pendidikan formal.

Dilip Wagh (19) dan Avinash (18), misalnya, mengaku lebih memilih mengambil pekerjaan gig karena merasa metode pembelajaran di kelas tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Kekecewaan terhadap prospek kerja setelah lulus turut memperkuat keputusan tersebut. Salah seorang mahasiswa bahkan melontarkan pernyataan tajam, “Untuk apa belajar? Apa yang akan saya dapatkan? Uang tidak bisa didapat dari belajar saja.”

Pernyataan ini menggambarkan kegelisahan generasi muda yang melihat pendidikan formal tidak lagi menjamin stabilitas ekonomi, sehingga pekerjaan gig menjadi alternatif yang dinilai lebih cepat menghasilkan pendapatan.

Sisi Gelap

Di balik narasi kemandirian, terdapat risiko yang nyata. Laporan dari TransUnion menunjukkan sebagian pekerja gig muda pernah menyewakan akun mereka kepada pihak lain yang tidak terverifikasi, praktik yang berpotensi membuka celah penipuan dan risiko keamanan.

Pendapatan yang diperoleh pun tidak selalu stabil. Meski ada kisah sukses kreator dengan penghasilan fantastis, rata-rata penghasilan side hustle jauh lebih rendah dan fluktuatif. Tanpa perlindungan seperti asuransi kesehatan, jaminan pensiun, atau kepastian kontrak, pekerja gig menghadapi ketidakamanan jangka panjang.

Dikutip dari jurnal terbitan Universitas Lampung berjudul “Digital Exploitation in the Gig Economy: A Marxian Study on Platform and Online Ojek Driver Relations”, relasi kerja dalam ekonomi platform dinilai merepresentasikan pola baru eksploitasi dalam wajah yang lebih modern.

Dengan menggunakan pisau analisis pemikiran Karl Marx, penelitian tersebut menyoroti bagaimana pekerja gig, termasuk pengemudi ojek online menjual tenaga, waktu, dan bahkan aset pribadi mereka (seperti kendaraan dan ponsel) untuk menghasilkan nilai ekonomi yang sebagian besar dikendalikan oleh platform digital.

Dalam kerangka teori nilai lebih (surplus value), keuntungan utama tetap terpusat pada pemilik modal atau platform, sementara pekerja menanggung risiko operasional, fluktuasi pendapatan, hingga ketidakpastian perlindungan sosial.

Sistem algoritma, skema insentif, dan pemotongan komisi dipandang sebagai bentuk kontrol baru yang tidak lagi hadir dalam wujud atasan langsung, melainkan melalui teknologi. Dengan demikian, eksploitasi tidak selalu tampak kasat mata, tetapi bekerja melalui mekanisme digital yang terstruktur.

Namun demikian, fenomena gig economy tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Dari sudut pandang lain, ekonomi gig juga menjadi ruang adaptasi generasi muda terhadap perubahan lanskap kerja global.

Ketika pasar kerja formal semakin kompetitif dan tidak sepenuhnya menjamin stabilitas, platform digital membuka akses masuk yang relatif cepat dan fleksibel. Generasi Z, yang tumbuh sebagai digital native, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang sendiri, baik sebagai kreator konten, freelancer, maupun pelaku usaha mikro berbasis aplikasi.

Fenomena gig economy di kalangan Gen Z merupakan gambaran kompleks antara pilihan dan keterpaksaan. Di satu sisi, ia membuka ruang fleksibilitas dan kewirausahaan. Di sisi lain, ia menyingkap rapuhnya sistem kerja formal yang gagal menjamin stabilitas bagi generasi baru.

Apakah Gen Z sedang mendefinisikan ulang makna kerja, atau justru terjebak dalam pusaran kapitalisme digital? Jawabannya mungkin berada di tengah, antara semangat independensi dan tekanan struktural ekonomi global yang kian kompetitif.