Seberapa Kuat APBN Menahan Lonjakan Harga Minyak? Ini Simulasinya

JAKARTA, TRENASIA.ID - Ketahanan APBN Indonesia menjadi sorotan di tengah potensi lonjakan harga minyak global. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia menghadapi dilema klasik, menjaga stabilitas harga BBM di dalam negeri atau menanggung beban fiskal yang terus membengkak akibat fluktuasi harga minyak dunia.

Menanggapi krisis energi akibat peran Amerika - Iran, pemerintah memutuskan tidak akan menaikan harga BBM. "Kami sampaikan terkait penyesuaian harga. Kami sampaikan perintah Pak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun, flat pakai harga sekarang," jelas Bahlil dalam keterangan pers bersama sejumlah Menteri, dikutip Rabu, 4 April 2025.

Dalam kondisi normal, ketika harga minyak dunia berada di kisaran US$70–80 per barel, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi dan kompensasi energi. 

Total beban energi termasuk subsidi BBM, LPG, dan listrik dapat mencapai Rp500 hingga Rp700 triliun per tahun, menjadikannya salah satu pos pengeluaran terbesar dalam APBN.

Namun, tekanan terhadap fiskal akan meningkat tajam jika harga minyak global melonjak. Pertanyaannya, seberapa kuat APBN mampu menahan guncangan tersebut?

Skenario US$100

Jika harga minyak naik ke level US$100 per barel, beban subsidi dan kompensasi diperkirakan bertambah sekitar Rp100 hingga Rp150 triliun. Dengan tambahan tersebut, total anggaran energi bisa mendekati Rp800 triliun.

Dalam skenario ini, defisit APBN masih relatif terkendali di kisaran 2,5% hingga 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menahan harga BBM tanpa harus mengambil langkah ekstrem.

Meski demikian, tekanan mulai terasa. Ruang belanja negara untuk sektor lain berpotensi tergerus, terutama jika kenaikan harga minyak berlangsung dalam jangka panjang.

Skenario US$150

Lonjakan harga hingga US$150 per barel membawa dampak yang jauh lebih serius. Tambahan beban subsidi diperkirakan mencapai Rp300 hingga Rp400 triliun, sehingga total anggaran energi berpotensi menembus Rp900 triliun.

Dalam kondisi ini, defisit APBN berisiko melebar ke kisaran 3,5% hingga 4,5% PDB. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit, menambah utang, memangkas belanja lain, atau mulai menyesuaikan harga BBM di dalam negeri.

Tekanan ini juga berpotensi memicu efek berantai, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga meningkatnya biaya pinjaman negara.

Skenario US$200

Jika harga minyak melonjak hingga US$200 per barel, situasinya masuk kategori ekstrem. Beban tambahan subsidi bisa mencapai Rp500 hingga Rp700 triliun, mendorong total anggaran energi menembus Rp1.200 triliun.

Defisit APBN dalam skenario ini berpotensi melampaui 5% PDB, jauh di atas batas disiplin fiskal normal. Risiko terhadap stabilitas ekonomi pun meningkat, termasuk lonjakan utang, tekanan terhadap rupiah, hingga potensi penurunan peringkat kredit Indonesia.

Dalam kondisi seperti ini, hampir tidak mungkin pemerintah mempertahankan harga BBM tanpa penyesuaian. Kenaikan harga, pengurangan subsidi, atau pengalihan ke bantuan langsung tunai menjadi opsi yang sulit dihindari.

Kerentanan APBN terhadap harga minyak tidak lepas dari struktur energi Indonesia. Di satu sisi, konsumsi BBM domestik terus meningkat. Di sisi lain, produksi minyak nasional cenderung menurun, sehingga ketergantungan pada impor semakin besar.

Pemerintah selama ini memilih menahan harga BBM untuk menjaga inflasi dan stabilitas sosial. Namun konsekuensinya, APBN menjadi “tameng” utama dalam menyerap gejolak harga global. Dilema ini menempatkan kebijakan energi di persimpangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan politik.