RI Tak Impor Beras 2026, Tapi Jenis Khusus Masih Masuk

JAKARTA, TRENASIA.ID – Berdasarkan proyeksi pemerintah, Indonesia memiliki stok beras yang cukup besar hingga akhir 2026. Produksi beras nasional diperkirakan mencapai 34,7 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi sekitar 31,1 juta ton.

Dengan stok awal 2026 atau carry over sekitar 12,4 juta ton, pemerintah memperkirakan stok beras nasional pada akhir tahun dapat mencapai sekitar 16,1 juta ton.

Kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah untuk mempertahankan kebijakan tidak melakukan impor beras konsumsi umum. Namun, kebijakan tersebut bukan berarti seluruh jenis beras berhenti masuk dari luar negeri.

Faktanya, Indonesia masih membuka impor untuk beras khusus dan jenis tertentu yang memiliki kebutuhan pasar tersendiri, salah satunya beras basmati. Selain itu, terdapat komitmen impor sekitar 1.000 ton beras khusus dari Amerika Serikat dalam kerangka perjanjian perdagangan.

Posisi pasokan juga terlihat dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog. Pada April 2026, stok CBP sempat menembus 5.000.198 ton, yang disebut sebagai rekor tertinggi dalam sejarah Bulog. Stok tersebut berasal dari penyerapan beras produksi dalam negeri.

Namun, stok kemudian berkurang karena digunakan untuk berbagai program pemerintah. Pada September 2026, stok Bulog berada di kisaran 4,6 juta ton. Penurunan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan berkurangnya ketahanan pangan karena sebagian stok memang telah disalurkan kepada masyarakat melalui program pemerintah.

Bulog menjalankan sejumlah penugasan, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan Beras. Dengan demikian, beras di gudang Bulog bukan sekadar cadangan pasif. Stok tersebut juga berfungsi sebagai instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan membantu mengendalikan harga di pasar.

Impor Beras Masih Ada?

Kebijakan impor beras pada tahun 2026 memiliki perbedaan berdasarkan jenis beras. Untuk beras konsumsi umum, pemerintah menyatakan tidak memberikan izin impor karena kebutuhan tersebut dinilai dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat swasembada beras dan meningkatkan penyerapan hasil panen petani domestik.

Pemerintah juga menugaskan Bulog menyerap gabah dan beras produksi dalam negeri. Dengan penyerapan tersebut, hasil produksi petani diharapkan masuk ke dalam sistem cadangan pangan pemerintah sekaligus menjaga harga di tingkat produsen. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku secara mutlak untuk semua jenis beras.

Data perdagangan menunjukkan Indonesia tetap melakukan impor beras dalam jumlah tertentu. Pada 2025, impor beras Indonesia tercatat sekitar 450 ribu ton, turun drastis dibandingkan sekitar 4,52 juta ton pada 2024.

Sebagian impor tersebut merupakan beras khusus dan beras yang digunakan untuk kebutuhan tertentu, termasuk industri. Salah satu jenis yang menjadi pengecualian adalah beras basmati.

Beras basmati memiliki karakteristik yang berbeda dari beras konsumsi umum di Indonesia. Pemerintah menyatakan jenis beras tersebut tidak mudah diproduksi di dalam negeri karena membutuhkan kondisi tertentu.

Karena itu, impor beras khusus tetap dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan segmen konsumen tertentu.

Contoh lain terlihat dalam kesepakatan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Pemerintah menyepakati alokasi impor 1.000 ton beras khusus dari Amerika Serikat.

Pemerintah menjelaskan bahwa beras tersebut bukan beras konsumsi umum masyarakat Indonesia, melainkan masuk dalam klasifikasi beras khusus. Karena itu, pemerintah tetap mempertahankan narasi bahwa Indonesia tidak melakukan impor beras untuk kebutuhan konsumsi umum.

"Sebanyak 1.000 ton itu perjanjian (dengan AS) itu mengenai beras khusus, seperti beras itu ada beras jepang, ada basmati disebut beras khusus, kalau beras khusus ada beras yang buat orang kena gula gitu. Kita yang jelas bukan beras (yang impor AS) itu bukan yang buat makanan kita," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dikutip Senin, 21 September 2026.

Anggaran Ketahanan Pangan Rp210,4 Triliun

Penguatan produksi dan stok beras juga didukung anggaran pemerintah. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp210,4 triliun untuk ketahanan pangan.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program, mulai dari dukungan sektor pertanian, pupuk, cadangan pangan, stabilisasi hingga program pangan pemerintah.

Pemerintah juga mengalokasikan beras untuk bantuan pangan bagi masyarakat penerima manfaat. Sepanjang 2026, total alokasi bantuan pangan beras mencapai sekitar 2,6 juta ton. Sementara untuk periode Oktober-Desember, pemerintah menyiapkan tambahan bantuan pangan bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat.

Kebijakan tersebut membuat stok Bulog terus bergerak. Karena itu, angka stok di gudang perlu dibaca bersama dengan volume beras yang telah disalurkan.

Jika dirangkum, posisi perberasan Indonesia pada 2026 menunjukkan kondisi yang berbeda dibandingkan ketika impor beras mencapai jutaan ton.

Produksi beras diproyeksikan mencapai 34,7 juta ton, konsumsi sekitar 31,1 juta ton, dan stok awal sekitar 12,4 juta ton. Dengan perhitungan tersebut, stok akhir secara nasional diproyeksikan sekitar 16,1 juta ton.

Di tingkat pemerintah, stok CBP Bulog pada September masih sekitar 4,6 juta ton setelah sebagian cadangan disalurkan melalui berbagai program. Sementara itu, impor beras konsumsi umum dihentikan, tetapi impor beras khusus tetap dimungkinkan.