Prabowo Didesak Tinggalkan Ekonomi Ekstraktif, Fokus Degrowth

JAKARTA, TRENASIA.ID — Kalangan pegiat lingkungan hidup mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengubah arah pembangunan nasional, dengan meninggalkan model ekonomi ekstraktif yang dinilai memicu kerusakan lingkungan, dan konflik sosial di berbagai daerah.

Desakan itu disampaikan Pakar dan Pengamat Sosio-Ekologis Yayasan Tifa sekaligus Chairman ICJL Foundation, Firdaus Cahyadi, melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah, termasuk Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, Selasa 9 Juni 2026.

Menurut Firdaus, pembangunan Indonesia harus kembali berlandaskan prinsip keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Sila Kelima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai paradigma ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam telah menciptakan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Kebijakan pembangunan yang masih bertumpu pada pengerukan sumber daya alam telah meningkatkan kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat serta memicu konflik agraria di berbagai wilayah," ujar Firdaus dalam keterangannya.

Ia menilai model pembangunan berbasis ekstraktif tidak lagi relevan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam membuat fondasi ekonomi nasional rentan terhadap gejolak geopolitik dan fluktuasi pasar dunia.

Firdaus menyoroti sejumlah indikator yang dinilai menunjukkan kerentanan tersebut, mulai dari pelemahan pasar keuangan, perlambatan ekonomi riil, hingga munculnya sentimen negatif dari komunitas internasional terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Sebagai alternatif, ia mendorong pemerintah mengadopsi pendekatan ekonomi restoratif atau *degrowth*, yakni model pembangunan yang menempatkan pemulihan ekosistem dan pemerataan kesejahteraan sebagai indikator utama keberhasilan.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menekan laju deforestasi, mempercepat pemulihan lahan kritis, serta mengurangi risiko bencana hidrometeorologi yang selama ini menimbulkan kerugian besar bagi negara.

"Alam yang pulih akan mengembalikan produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat," katanya.

Dari sisi ekonomi, Firdaus meyakini transisi menuju ekonomi restoratif berpotensi menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs), memperkuat ekonomi lokal, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Ia menegaskan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial akan menghasilkan fondasi ekonomi yang lebih tangguh sekaligus menciptakan stabilitas kebijakan yang lebih dipercaya oleh masyarakat internasional.

"Pembangunan berasas Sila Kelima adalah solusi utama. Dengan ekonomi restoratif, Indonesia dapat membangun ketahanan ekonomi, memulihkan lingkungan, dan mengembalikan hak kelola masyarakat atas sumber daya alamnya," tegas Firdaus.
 

Tulisan ini telah tayang di wongkito.co oleh Nila Ertina pada 09 Jun 2026