Pajak Minimum Global Berlaku, Korporasi Multinasional Kena Pajak 15 Persen

JAKARTA, TRENASIA.ID – Pemerintah Indonesia resmi menerapkan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) dengan tarif minimum 15% bagi perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria tertentu. Kebijakan ini menjadi bagian dari kesepakatan internasional Pilar Dua OECD/G20 untuk mencegah penghindaran pajak melalui pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah.

Penerapan GMT mengubah skema perpajakan bagi perusahaan multinasional berskala besar yang beroperasi lintas negara. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan perusahaan membayar pajak dengan tarif efektif minimum 15%, terlepas dari negara tempat laba tersebut dibukukan.

Artinya, perusahaan multinasional yang memperoleh fasilitas perpajakan hingga menyebabkan tarif pajak efektifnya berada di bawah 15% berpotensi dikenakan pajak tambahan (top-up tax). Dengan mekanisme tersebut, keuntungan dari memindahkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah menjadi lebih terbatas.

Kebijakan ini juga ditujukan untuk mengurangi persaingan antarnegara dalam menawarkan tarif pajak rendah atau race to the bottom demi menarik investasi. Pemerintah berharap penerapan standar minimum tersebut dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih setara antara perusahaan multinasional dan pelaku usaha domestik.

722 Grup Usaha Masuk Cakupan Pajak Minimum Global

Penerapan Pajak Minimum Global tidak berlaku untuk seluruh perusahaan multinasional. Ketentuan ini menyasar grup perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi global minimal €750 juta atau sekitar Rp15,17 triliun.

Ambang batas pendapatan tersebut harus terpenuhi setidaknya dalam dua dari empat tahun pajak sebelum tahun pengenaan GMT. Dengan demikian, perusahaan yang tidak memenuhi kriteria pendapatan dan periode tersebut tidak otomatis menjadi subjek kebijakan pajak minimum global.

Berdasarkan data Country-by-Country Report (CbCR) 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengidentifikasi ribuan entitas yang masuk dalam cakupan kebijakan tersebut.

Untuk wajib pajak dalam negeri, terdapat 37 entitas induk utama (Ultimate Parent Entity/UPE) dan 1.721 entitas anak. Sementara itu, kelompok wajib pajak luar negeri mencakup 1.717 entitas induk utama dan 4.688 entitas anak.

Secara keseluruhan, data tersebut mencakup 1.754 entitas induk utama dan 6.409 entitas anak. DJP juga mencatat terdapat 722 grup usaha yang terdampak kebijakan GMT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 78 entitas induk dan anak telah diundang serta mendaftar sebagai Wajib Pajak GloBE.

Data tersebut menunjukkan cakupan kebijakan GMT melibatkan perusahaan lintas negara dalam jumlah besar. Namun, identifikasi entitas tidak serta-merta berarti seluruh perusahaan tersebut harus membayar pajak tambahan. Kewajiban tetap bergantung pada pemenuhan kriteria dan perhitungan tarif pajak efektif masing-masing grup.

Tiga Mekanisme Penerapan Pajak Minimum Global

Dalam penerapannya, Indonesia menggunakan tiga mekanisme utama yang menjadi bagian dari kerangka Pilar Dua OECD/G20. Ketiganya dirancang untuk memastikan perusahaan multinasional memenuhi tarif pajak efektif minimum 15%.

Pertama, Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT), yakni mekanisme yang memberikan hak kepada Indonesia untuk memungut pajak tambahan apabila tarif pajak efektif entitas perusahaan multinasional di dalam negeri berada di bawah 15%.

Melalui mekanisme ini, Indonesia dapat memperoleh tambahan penerimaan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah domestik. Dengan demikian, hak pemajakan atas penghasilan perusahaan tidak langsung beralih ke negara lain.

Kedua, Income Inclusion Rule (IIR). Mekanisme ini memungkinkan negara tempat entitas induk berada mengenakan pajak tambahan apabila entitas anak di negara lain membayar pajak dengan tarif efektif di bawah batas minimum.

Ketiga, Undertaxed Profits Rule (UTPR). Mekanisme ini menjadi aturan pengaman ketika pajak tambahan belum sepenuhnya dikenakan melalui QDMTT maupun IIR. Negara tempat perusahaan beroperasi dapat menerapkan penyesuaian pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga mekanisme tersebut membentuk sistem pemungutan pajak tambahan lintas negara. Tujuannya agar perusahaan multinasional tidak dapat menghindari tarif pajak minimum hanya dengan memindahkan pencatatan laba ke negara tertentu.

Pajak Minimum Global Berpotensi Tambah Penerimaan Rp4,49 Triliun

Selain mengubah ketentuan perpajakan perusahaan multinasional, penerapan GMT juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan estimasi yang disampaikan, kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghasilkan tambahan penerimaan sekitar Rp4,49 triliun.

Kontribusi terbesar diperkirakan berasal dari mekanisme Income Inclusion Rule (IIR), dengan potensi penerimaan sekitar Rp4,41 triliun. Sementara itu, sisanya berasal dari mekanisme lain dalam kerangka pajak minimum global.

Di sisi lain, penerapan GMT juga membawa konsekuensi terhadap kebijakan insentif investasi. Fasilitas seperti tax holiday yang selama ini digunakan untuk menarik investasi dapat menjadi kurang efektif apabila membuat tarif pajak efektif perusahaan turun di bawah 15%.

Pasalnya, perusahaan yang memperoleh fasilitas tersebut tetap berpotensi dikenakan pajak tambahan untuk memenuhi tarif minimum global. Dengan demikian, manfaat pengurangan pajak yang diberikan suatu negara dapat berkurang apabila selisihnya harus dibayarkan melalui mekanisme top-up tax.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali desain insentif perpajakan agar tetap mampu menarik investasi tanpa bertentangan dengan ketentuan GMT.

Penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan hak pemajakan atas aktivitas ekonomi perusahaan multinasional di Indonesia. Pada saat yang sama, perubahan skema insentif dan kewajiban pajak minimum menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan perusahaan dalam menyusun strategi investasi dan pengelolaan bisnis lintas negara.