Mengenal BPDP Sawit: Manfaat, Sumber Dana dan Info Loker

JAKARTA, TRENASIA.ID - Indonesia memiliki lembaga pengelola dana perkebunan yang dikenal sebagai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Pemerintah telah memperluas mandat lembaga ini untuk memperkuat industri berbasis komoditas strategis nasional.

BPDP berperan penting dalam mengelola dana hasil pungutan ekspor komoditas seperti kelapa sawit, kakao, dan kelapa, serta menyalurkannya kembali ke sektor perkebunan guna mendorong produktivitas dan hilirisasi industri.

Awalnya, lembaga ini bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dibentuk pada 2015. Namun, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024, pemerintah memperluas mandatnya dan mengubah nama menjadi BPDP.

Perubahan ini menandai langkah strategis pemerintah untuk memperluas pengelolaan dana tidak hanya di sektor sawit, tetapi juga komoditas unggulan lain seperti kakao dan kelapa.

BPDP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Struktur organisasi lembaga ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2025, yang menetapkan adanya dua direktorat baru, Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hulu dan Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hilir.

Lembaga ini diawasi oleh Komite Pengarah yang beranggotakan delapan kementerian dan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sumber Dana dan Tujuan Pengelolaan

Dana yang dikelola BPDP bersumber dari pungutan ekspor produk perkebunan, kontribusi pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan sumber sah lainnya. Tujuannya adalah menciptakan siklus fiskal berkelanjutan, di mana dana yang dihimpun dari industri dikembalikan lagi untuk memperkuat industri tersebut.

BPDP menyalurkan dana melalui berbagai program prioritas, antara lain peremajaan (replanting) kebun rakyat untuk meningkatkan produktivitas, dukungan pengembangan bahan bakar nabati (BBN/Biodiesel), penguatan sarana dan prasarana, penelitian dan pengembangan (R&D), serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan.

Program replanting menjadi fokus utama untuk memperbarui kebun-kebun rakyat yang produktivitasnya menurun akibat usia tanaman. Sementara itu, program biodiesel berperan besar dalam mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil.

Pada tahun 2024, program mandatori biodiesel berhasil menghemat devisa sebesar US$8,1 miliar, karena menekan kebutuhan impor solar. Di sisi lain, industri kelapa sawit tetap menjadi penyumbang devisa ekspor utama Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai US$28,3 miliar atau sekitar Rp466 triliun, bahkan pernah mencapai US$39 miliar (Rp641 triliun) pada 2022.

Kontribusi terhadap Negara

Kehadiran BPDP memperkuat kebijakan hilirisasi industri perkebunan yang menjadi prioritas pemerintah. Melalui pembiayaan riset dan pengembangan, serta dukungan terhadap ekspansi produk olahan, pangsa ekspor produk jadi dan turunan sawit terus meningkat, sementara ekspor bahan mentah menurun.

Dari sisi fiskal, BPDP juga berperan sebagai salah satu sumber penerimaan negara nonpajak (PNBP) melalui pungutan ekspor dan bea keluar. Dana ini kemudian disalurkan kembali ke daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta skema baru yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

Skema DBH Sawit membantu pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan di daerah penghasil sawit, terutama di Sumatra dan Kalimantan.

Dengan perluasan mandat ke komoditas kakao dan kelapa, BPDP kini diharapkan dapat menjadi katalis utama dalam diversifikasi ekonomi berbasis perkebunan. Pemerintah menargetkan penguatan riset, peningkatan nilai tambah produk olahan, serta pembiayaan yang transparan dan akuntabel.

Ke depan, tantangan terbesar BPDP adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah menegaskan, setiap program pembiayaan akan mengedepankan prinsip sustainability serta mendukung komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi karbon melalui pemanfaatan energi hijau berbasis perkebunan.

Info Loker BPDP

Lowongan Kerja BPDPKS – Dibuka Hingga 31 Oktober 2025
Pendaftaran hanya melalui situs resmi: rekrutmen.bpdp.or.id
Deadline pengajuan lamaran: 31 Oktober 2025

Daftar Posisi & Kualifikasi Utama

System Analyst

Pendidikan: S1 Teknik Informatika / Sistem Informasi
Pengalaman: Minimal 2 tahun

Software Developer / Programmer

Pendidikan: S1 Teknik Informatika
Pengalaman: Minimal 1 tahun

IT Support Specialist

Pendidikan: D3 Teknik Informatika / Sistem Komputer
Pengalaman: Minimal 1 tahun

IT Infrastructure Specialist

Pendidikan: S1 Teknik Informatika / Sistem Komputer
Pengalaman: Minimal 2 tahun

Data Analyst

Pendidikan: S1 Data Science / Statistika / Ekonomi / Manajemen
Pengalaman: Minimal 1 tahun (fresh graduate dipersilakan)

Staf Manajemen Investasi

Pendidikan: S1/D4 Semua Jurusan
Pengalaman: Diutamakan, fresh graduate dipersilakan

Staf Akuntansi

Pendidikan: S1 Akuntansi
Pengalaman: Diutamakan

Legal Staff

Pendidikan: S1 Hukum
Pengalaman: Minimal 1 tahun

Legal Advisor

Pendidikan: S1 Hukum (S2 menjadi nilai tambah)
Pengalaman: Minimal 3 tahun

Staf Promosi (SMESCO)

Pendidikan: D3 Komunikasi / Manajemen / Hubungan Internasional
Pengalaman: Diutamakan

Verifikator / Validator (Program kebun sawit, kakao, kelapa & infrastruktur)

Pendidikan: D3/S1 berbagai jurusan terkait