Memutus Rantai Kerentanan Gen Z dan Milenial Atas Pinjol
- Sebanyak 50,69% pengguna pinjaman online berasal dari usia 19–34 tahun. Simak penyebab, risiko gagal bayar, dan upaya OJK mengatasinya.

Muhammad Imam Hatami
Author


JAKARTA, TRENASIA.ID – Tingginya penggunaan pinjaman online (pinjol) oleh kelompok usia muda menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam perkembangan industri keuangan digital di Indonesia.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, kelompok usia 19–34 tahun menyumbang 50,69% dari pengguna pinjaman daring. Angka tersebut memperlihatkan besarnya keterlibatan generasi muda dalam ekosistem pembiayaan digital, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan mereka dalam mengelola kewajiban finansial.
Persoalan ini semakin relevan ketika kualitas pembayaran industri fintech lending atau pinjaman daring mulai mengalami tekanan. Pada September 2026, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) industri pinjaman daring tercatat sebesar 5,36%, melampaui ambang batas 5% yang menjadi perhatian regulator. Rasio tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,82%.
Di sisi lain, outstanding pembiayaan pinjaman daring mencapai Rp106,46 triliun atau tumbuh 17,02% secara tahunan (year-on-year/YoY). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penyaluran pembiayaan berlangsung bersamaan dengan meningkatnya risiko keterlambatan pembayaran.
Besarnya keterlibatan kelompok usia muda tidak dapat dilepaskan dari perubahan perilaku konsumsi, kemudahan memperoleh pinjaman, hingga kondisi ekonomi masyarakat pada fase awal usia produktif.
Ketika akses pembiayaan berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan mengelola keuangan, pinjaman online berpotensi berubah dari instrumen penunjang kebutuhan menjadi sumber tekanan finansial.
Baca juga : Kilau Emas Di Balik Ide Relokasi Badak Jawa Ujung Kulon
Dominasi Pinjol Konsumtif Memperbesar Risiko Gagal Bayar
Salah satu persoalan mendasar dalam industri pinjaman daring adalah dominasi pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data OJK hingga September 2026, sebanyak 66,86% pembiayaan pinjaman daring digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Sementara itu, pembiayaan produktif hanya mengambil porsi 33,14%.
Perbedaan komposisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar pinjaman daring belum diarahkan untuk kegiatan ekonomi yang berpotensi menghasilkan pendapatan baru.
Pembiayaan konsumtif umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, mulai dari belanja kebutuhan rumah tangga, pembayaran tagihan, pembelian barang, hingga kebutuhan mendesak lainnya. Karakteristik tersebut membuat pinjaman konsumtif sangat bergantung pada kemampuan dan kestabilan arus kas pribadi peminjam.
Sebaliknya, pembiayaan produktif dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha, pembelian modal kerja, pengembangan bisnis, maupun aktivitas ekonomi lain yang berpotensi menghasilkan pendapatan.
OJK menjelaskan bahwa pembiayaan konsumtif cenderung memiliki karakteristik nominal relatif kecil, jangka waktu pendek, dan kebutuhan yang mendesak. Sementara pembiayaan produktif membutuhkan analisis usaha lebih mendalam serta tenor yang relatif panjang.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara fintech lending dalam menjaga kualitas pembiayaan. Ketika pinjaman digunakan untuk konsumsi dan tidak menghasilkan tambahan pendapatan, kemampuan membayar cicilan sepenuhnya bergantung pada penghasilan peminjam.
Apabila terjadi penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau peningkatan pengeluaran, risiko keterlambatan pembayaran akan semakin besar.
Baca juga : Pelaku Industri REL Minta Perlindungan bagi Usaha Legal dan Pekerja
Upaya OJK Membatasi Risiko Pinjaman Online
Meningkatnya risiko pembiayaan mendorong OJK memperkuat pengaturan terhadap penyelenggara fintech lending. Salah satu instrumen yang menjadi landasan pengawasan adalah Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2025 mengenai penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
Ketentuan tersebut antara lain mengatur persyaratan usia minimal penerima dana 18 tahun dan penghasilan minimal Rp3 juta per bulan.
Selain itu, OJK menerapkan pembatasan rasio utang terhadap penghasilan atau debt-to-income ratio. Mulai 2026, batas rasio tersebut diturunkan menjadi maksimal 30% dari penghasilan penerima dana, dibandingkan batas 40% pada 2025.
Pembatasan ini ditujukan untuk menjaga agar kewajiban pembayaran pinjaman tidak mengambil porsi terlalu besar dari pendapatan masyarakat.
OJK juga mengatur batas maksimum manfaat ekonomi atau biaya pinjaman, termasuk bunga dan biaya lainnya. Untuk pinjaman konsumtif, batas tersebut diturunkan secara bertahap dari 0,4% menuju 0,1% per hari sesuai tahapan pemberlakuan ketentuan.
Dari sisi pengawasan industri, penyelenggara dengan tingkat TWP90 di atas 5% menjadi perhatian regulator. Perusahaan yang mengalami tingkat wanprestasi tinggi dapat dikenakan pengawasan intensif dan diwajibkan menyusun rencana perbaikan kualitas pendanaan.
Langkah tersebut diperlukan agar perusahaan fintech tidak hanya mengejar pertumbuhan penyaluran pinjaman, tetapi juga memperhatikan kemampuan pembayaran penerima dana.
Baca juga : Mengapa Kekayaan Bisa Terkonsentrasi pada Segelintir Orang?
Credit Scoring dan Teknologi AI untuk Menekan Gagal Bayar
Selain memperketat regulasi, peningkatan kualitas penilaian kredit atau credit scoring menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi risiko gagal bayar.
Selama ini, penilaian kredit perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari riwayat pembayaran, tingkat pendapatan, kewajiban keuangan yang sedang berjalan, hingga stabilitas pekerjaan.
Penggunaan teknologi artificial intelligence (AI) dan machine learning dapat membantu perusahaan fintech menganalisis data peminjam secara lebih terstruktur. Teknologi tersebut memungkinkan penyelenggara mengidentifikasi pola risiko berdasarkan karakteristik dan riwayat transaksi pengguna.
Salah satu contoh penerapan pendekatan berbasis teknologi dan verifikasi lapangan dapat dilihat pada model pembiayaan Amartha. Perusahaan tersebut mengombinasikan teknologi machine learning dengan lebih dari 10.000 tenaga lapangan untuk mendukung proses penilaian dan verifikasi calon penerima pembiayaan, khususnya di segmen UMKM.
Model tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat dikombinasikan dengan verifikasi kondisi peminjam secara langsung.
Meski demikian, penggunaan AI bukan solusi tunggal untuk mengatasi gagal bayar. Penyelenggara tetap perlu memastikan bahwa sistem penilaian kredit tidak hanya berorientasi pada potensi penyaluran, tetapi juga kemampuan peminjam memenuhi kewajibannya.
Bagi kelompok usia muda, penilaian risiko idealnya memperhatikan kestabilan pendapatan, jumlah cicilan aktif, serta tujuan penggunaan pinjaman. Pendekatan ini penting untuk membedakan kebutuhan pembiayaan yang berpotensi mendukung produktivitas dengan pinjaman yang hanya menambah beban konsumsi.
Risiko Pinjol Tidak Bisa Diselesaikan Hanya dengan Membatasi Kredit
Besarnya keterlibatan generasi muda dalam pinjaman daring menunjukkan bahwa persoalan kredit digital memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar perilaku konsumtif.
Di satu sisi, fintech lending berperan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani lembaga keuangan konvensional. Namun, di sisi lain, pertumbuhan pembiayaan yang tidak diimbangi kemampuan membayar dapat meningkatkan risiko bagi konsumen maupun keberlanjutan industri.
Dominasi pinjaman konsumtif, pendapatan yang belum stabil, serta kesenjangan literasi keuangan menjadi persoalan yang saling berkaitan.
Karena itu, penyelesaian masalah membutuhkan keterlibatan regulator, penyelenggara fintech lending, dan masyarakat. OJK perlu memastikan pengawasan berjalan efektif, sedangkan perusahaan pembiayaan harus menerapkan penilaian kredit yang bertanggung jawab dan transparan.
Pada saat bersamaan, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan mengelola pendapatan dan memahami konsekuensi penggunaan kredit digital.
Angka 50,69% tersebut pada akhirnya menjadi pengingat bahwa perluasan inklusi keuangan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang dapat mengakses pinjaman. Kualitas akses, kemampuan membayar, dan pemahaman terhadap risiko juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem keuangan digital yang sehat.
Tanpa keseimbangan antara akses pembiayaan, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan, kemudahan memperoleh pinjaman justru berpotensi menciptakan kerentanan ekonomi baru bagi generasi muda.

Chrisna Chanis Cara
Editor
