Tren Ekbis

Masih Rugi Terus, Direktur Keuangan Garuda Indonesia Mundur

  • CFO Garuda Indonesia Balagopal Kunduvara mundur di tengah kerugian Rp3,54 triliun, ekuitas negatif, dan rencana rights issue hingga Rp16,91 triliun.
Erick Thohir Bentuk Tim Restrukturisasi Utang Garuda Indonesia

JAKARTA, TRENASIA.ID – Pengunduran diri Balagopal Kunduvara dari posisi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) terjadi ketika maskapai pelat merah tersebut masih menghadapi tekanan keuangan. Pergantian pucuk pimpinan keuangan ini menjadi perhatian karena Garuda belum berhasil keluar dari kerugian dan masih membutuhkan penguatan struktur permodalan untuk menjalankan transformasi bisnis.

Balagopal menyatakan mundur dari jabatan CFO Garuda Indonesia efektif sejak Jumat, 6 November 2026. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun LinkedIn pribadinya pada Minggu, 8 November 2026.

Dalam pernyataannya, Balagopal menyebut masa kerjanya di lingkungan Garuda Indonesia relatif singkat, tetapi bertepatan dengan fase penting perjalanan transformasi perusahaan. 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim yang telah bekerja untuk memperkuat bisnis, meningkatkan disiplin keuangan, dan membangun fondasi pertumbuhan perusahaan.

Sebelum bergabung dengan Garuda pada Oktober 2025, Balagopal memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di Singapore Airlines. Di maskapai asal Singapura tersebut, ia pernah menempati sejumlah posisi strategis hingga menjabat Divisional Vice President Financial Services.

Pengunduran dirinya menjadi perhatian karena posisi direktur keuangan memiliki peran penting dalam menjaga arus kas, mengelola kewajiban, memastikan kecukupan pendanaan, serta mengawal restrukturisasi perusahaan.

Baca juga : Sika Fest Hadirkan Inovasi dan Kolaborasi bagi Profesional Industri Konstruksi

Namun, Balagopal tidak menyampaikan alasan spesifik di balik keputusannya mundur. Karena itu, pengunduran diri tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai akibat dari krisis pendanaan atau perbedaan strategi dengan pemegang saham.

Di tengah perubahan tersebut, Garuda telah menetapkan Sophia I Wattimena sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang baru melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 6 November 2026.

Pergantian ini berlangsung bersamaan dengan agenda strategis perusahaan, termasuk rencana penambahan modal melalui penerbitan saham baru dan penyertaan saham PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI).

Mengapa Mundurnya CFO Garuda Indonesia Menjadi Sorotan?

Pergantian direktur keuangan menjadi sensitif karena Garuda masih menghadapi persoalan fundamental dalam kinerja keuangan dan struktur permodalannya.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2026, Garuda membukukan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$195,48 juta atau sekitar Rp3,54 triliun. Angka tersebut meningkat 4,67% dibandingkan periode Januari-September 2025 yang mencapai US$186,76 juta.

Sementara itu, rugi periode berjalan tercatat sebesar US$179,34 juta. Kedua angka tersebut memiliki basis pelaporan berbeda sehingga perlu dibedakan ketika membaca kinerja perusahaan.

Tekanan keuangan tersebut terjadi meskipun pendapatan usaha Garuda mengalami pertumbuhan. Hingga akhir kuartal III 2026, pendapatan perusahaan mencapai US$2,71 miliar, meningkat 13,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$2,39 miliar.

Pertumbuhan pendapatan tersebut belum cukup untuk membawa perusahaan kembali mencatatkan laba. Beban usaha Garuda mencapai sekitar US$2,65 miliar, sehingga ruang perusahaan untuk menghasilkan keuntungan masih terbatas.

Persoalan lain terlihat pada neraca keuangan. Per 30 September 2026, total aset Garuda tercatat sekitar US$7,28 miliar, sedangkan total liabilitas mencapai US$7,40 miliar.

Baca juga : Ancaman Siber Bayangi Perbankan RI, Seberapa Aman Dana Nasabah?

Dengan demikian, perusahaan membukukan ekuitas negatif sebesar US$120,79 juta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai liabilitas lebih besar dibandingkan total aset perusahaan.

Ekuitas negatif menjadi salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan investor karena mencerminkan tekanan pada struktur permodalan. Perusahaan membutuhkan langkah penyehatan agar dapat memperbaiki posisi neraca dan memperkuat kemampuan keuangannya.

Dalam kondisi tersebut, direktur keuangan memiliki tanggung jawab untuk mengelola kebutuhan kas, mengendalikan kewajiban, memastikan pendanaan operasional, serta mengawal strategi perbaikan keuangan.

Dengan kata lain, tantangan CFO Garuda bukan hanya menyusun laporan keuangan atau mengendalikan anggaran. Posisi tersebut juga berperan dalam memastikan perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk menjalankan operasional dan memenuhi kewajiban kepada kreditur maupun mitra bisnis.

Bagaimana Kondisi Keuangan Garuda?

Transformasi Garuda Indonesia membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil. Perusahaan harus menjaga operasional penerbangan, meningkatkan kualitas layanan, melakukan peremajaan fasilitas, serta memastikan ketersediaan armada untuk mendukung aktivitas bisnis.

Pada saat bersamaan, Garuda masih harus mengelola beban operasional dan kewajiban keuangan yang besar. Kondisi tersebut membuat pengelolaan arus kas menjadi salah satu aspek paling penting dalam agenda penyehatan perusahaan.

Pertumbuhan pendapatan belum otomatis menyelesaikan persoalan apabila biaya operasional dan beban keuangan masih menekan laba. Karena itu, perusahaan perlu memastikan setiap tambahan pendapatan dapat diikuti peningkatan efisiensi dan perbaikan margin.

Pergantian CFO di tengah proses tersebut menimbulkan tantangan kesinambungan strategi. Manajemen baru perlu memahami struktur kewajiban, kebutuhan pendanaan, rencana restrukturisasi, serta berbagai kesepakatan keuangan yang sedang berjalan.

Bagi investor dan kreditur, konsistensi pelaksanaan strategi menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pergantian pejabat keuangan tidak otomatis menggagalkan transformasi, tetapi pasar akan mencermati bagaimana manajemen baru melanjutkan agenda yang telah disusun sebelumnya.

Salah satu langkah yang disiapkan Garuda untuk memperkuat struktur permodalan adalah penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) III atau rights issue.

Baca juga : Skill Mismatch Masih jadi PR Pengembangan Green Jobs di RI

Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan, Garuda berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 248,71 miliar saham baru Seri E dengan nilai nominal Rp25 per saham.

Harga pelaksanaan dalam rencana tersebut berada pada kisaran Rp58 hingga Rp68 per saham. Jika seluruh saham diterbitkan pada harga tertinggi, nilai maksimal penerbitan secara matematis dapat mencapai sekitar Rp16,91 triliun.

Namun, nilai tersebut tidak seluruhnya berbentuk setoran uang tunai. Salah satu bagian penting dalam aksi korporasi ini adalah penyertaan modal dalam bentuk selain uang atau inbreng dari PT Danantara Asset Management (DAM).

Danantara berencana menyetorkan sebanyak 82,1 miliar saham Seri B GMFI, setara sekitar 65,77% dari seluruh saham ditempatkan dan disetor perusahaan perawatan pesawat tersebut.

Nilai penyertaan saham GMFI tersebut diperkirakan mencapai Rp5,66 triliun. Melalui transaksi ini, Garuda akan memperoleh tambahan kepemilikan pada perusahaan yang bergerak di bidang perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan pesawat atau maintenance, repair, and overhaul (MRO).

Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi antara bisnis penerbangan Garuda dan layanan MRO GMFI. Dengan kepemilikan yang lebih besar, Garuda berpotensi memperkuat kepentingan ekonominya pada bisnis pendukung industri penerbangan.

Meski demikian, perlu dibedakan antara penambahan modal melalui inbreng dan setoran tunai. Penyertaan saham GMFI dapat memperkuat struktur aset dan kepemilikan Garuda, tetapi tidak secara langsung menambah kas perusahaan sebesar nilai saham yang disetorkan.

Sementara itu, dana tunai dari pemegang saham yang menggunakan haknya dalam rights issue dapat digunakan untuk mendukung program transformasi perusahaan, termasuk peremajaan kabin, peningkatan konektivitas dalam penerbangan, dan fasilitas layanan.

Aksi korporasi tersebut juga memiliki konsekuensi bagi investor publik. Pemegang saham yang tidak menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga maksimum 37,92%, sesuai skenario penerbitan yang disampaikan perusahaan.

Karena itu, keberhasilan rights issue tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nilai penerbitan saham. Investor juga perlu memperhatikan penggunaan dana, dampaknya terhadap ekuitas, serta kemampuan perusahaan mengubah tambahan modal menjadi perbaikan kinerja operasional.