Korupsi CPO Rp13 T: Setara Bikin 600 Kampung Nelayan dan 8.000 Sekolah

JAKARTA, TRENASIA.ID - Pada Senin, 20 Oktober 2025 Jaksa Agung ST Burhanuddin secara simbolis menyerahkan uang hasil sitaan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Kejaksaan Agung, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Total dana yang diserahkan tercatat sekitar Rp13,255 triliun. Presiden Prabowo menyoroti besarnya angka itu dan peluang pemanfaatannya untuk kepentingan rakyat. “Rp13 triliun itu seharusnya bisa dimanfaatkan banyak hal, salah satunya untuk memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih di daerah,” ujarnya saat acara penyerahan. 

Prabowo juga menautkan dana itu ke rencana pembangunan desa-desa nelayan, “Jadi Rp13 triliun ini nanti kita bisa membangun untuk 600 kampung nelayan,” tuturnya. 

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa penyerahan ini merupakan bagian dari upaya restitusi kerugian negara. Menurut keterangan resmi Kejaksaan, uang yang diserahkan berasal dari tiga grup perusahaan besar yang terlibat kasus tersebut termasuk kelompok usaha besar di sektor kelapa sawit.

Rp13,255 T Bisa Dapat Apa?

Untuk membantu pembaca memahami skala angka ini, TrenAsia berusaha membuat perbandingan rinci berdasarkan kalkulasi sederhana dari total Rp13.255.244.538.149 yang diserahkan:

Renovasi 8.000 Sekolah

Presiden Prabowo menyebut Rp13 triliun dapat merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Jika dibagi sama rata, setiap sekolah menerima sekitar Rp1,66 miliar. 

Angka ini cukup untuk renovasi menyeluruh sekolah dasar/menengah di banyak daerah (atap, kelas, toilet, fasilitas penunjang), tergantung kebutuhan lokal.

Pembangunan 602 Kampung Nelayan 

Pemerintah mencanangkan angka referensi Rp22 miliar per kampung nelayan. Dengan anggaran Rp13,255 triliun, secara teori dana tersebut cukup untuk membiayai sekitar 602 kampung nelayan. 

Sehingga pernyataan Presiden bahwa angka itu dapat mendanai “sekitar 600 kampung” sesuai dengan perhitungan. Dalam asumsi pemerintah, satu kampung nelayan menaungi sekitar 2.000 kepala keluarga atau 5.000 jiwa, sehingga program berskala besar seperti itu punya potensi dampak sosial yang signifikan jika direalisasikan. 

Setara Gaji Jutaan Buruh

Jika dibandingkan dengan upah bulanan tetap (misal UMR Jakarta sekitar Rp5 juta/bulan), dana Rp13,255 triliun setara dengan gaji bulanan untuk 2,65 juta orang . Ini menunjukkan betapa besar sumber daya fiskal yang kembali ke kas negara cukup untuk memberikan gaji satu bulan bagi jutaan pekerja.

Program Bantuan Pangan Beras (Bansos)

Pemerintah pada 2025 menyiapkan paket bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan selama 4 bulan untuk sekitar 18,2 juta keluarga, dengan alokasi anggaran yang dilaporkan sekitar Rp13,9 triliun. 

Artinya, dana hasil sitaan CPO ini nyaris setara dengan anggaran program bansos beras selama empat bulan untuk puluhan juta keluarga. Jika dialihkan, Rp13,255 triliun dapat menutupi porsi besar program pangan tersebut. 

Perbandingan dengan Proyek Infrastruktur Besar

Untuk perspektif infrastruktur, beberapa fase pembangunan MRT atau proyek transportasi besar di Jakarta menelan puluhan triliun rupiah. Misalnya, laporan dan studi anggaran menunjukkan nilai proyek jalur baru MRT atau fase pembangunan besar bisa berkisar belasan hingga puluhan triliun rupiah antara  Rp14–Rp50 triliun tergantung fase dan skala.  

Dengan demikian, Rp13,255 triliun setara sebagian pembiayaan infrastruktur skala menengah  Penyerahan Rp13,255 triliun merupakan momen simbolis, hasil kerja penegak hukum yang dipertontonkan ke publik.

Namun tantangan sesungguhnya dimulai setelah simbol itu, bagaimana negara mengelola, mengalokasikan, dan menyalurkan dana tersebut agar dapat benar-benar memperbaiki fasilitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, menolong keluarga rentan, dan memperkuat layanan publik. 

Jika dikelola baik, rupiah yang pernah dicuri dari publik itu bisa menjadi modal untuk pemulihan kepercayaan dan perbaikan sosial-ekonomi yang signifikan.