Tren Ekbis

Ketika Gaji Hampir Amblas untuk Bayar Sewa Rumah

  • Krisis perumahan Spanyol membuat sewa menghabiskan 98,7% gaji pekerja muda. Bagaimana rasio biaya sewa terhadap upah buruh di Indonesia?
closeup-shot-person-thinking-buying-selling-house-1-1-1068x712.jpg
Ilustrasi sewa rumah. (Freepik)

JAKARTA, TRENASIA.ID – Krisis perumahan di Spanyol memperlihatkan bagaimana mahalnya biaya tempat tinggal dapat berkembang menjadi persoalan ketenagakerjaan dan sosial. 

Pada 11 November 2026, jutaan pekerja di negara tersebut mengikuti pemogokan umum pertama dalam 14 tahun terakhir. Salah satu pemicunya adalah biaya sewa yang semakin sulit dijangkau, terutama oleh kelompok pekerja muda.

Data Dewan Pemuda Spanyol (Youth Council of Spain) menunjukkan rata-rata sewa rumah mencapai €1.176 per bulan. Nilai tersebut setara dengan sekitar 98,7% dari rata-rata gaji bulanan pekerja muda. Artinya, hampir seluruh penghasilan bulanan kelompok tersebut berpotensi habis hanya untuk membayar tempat tinggal.

Persoalan itu diperburuk oleh keterbatasan pasokan hunian. Spanyol diperkirakan mengalami kekurangan sekitar 750.000 unit rumah, dengan defisit yang diproyeksikan melampaui 1 juta unit pada 2028. 

Reuters melaporkan lebih dari 3 juta orang mengikuti pemogokan tersebut menurut serikat pekerja, meskipun tingkat partisipasinya berbeda-beda di setiap wilayah dan sektor.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan penting bagi Indonesia: seberapa besar penghasilan pekerja yang harus dialokasikan untuk membayar sewa rumah atau kamar indekos? Apakah pekerja dengan upah minimum di Jakarta masih dapat memperoleh hunian dengan biaya yang tergolong terjangkau?

Baca juga : Ada Hunger Games! 5 Film Pilihan yang Siap Tayang di Bioskop November 2026

Rasio Gaji dan Biaya Sewa: Berapa Batas Idealnya?

Dalam kajian keterjangkauan perumahan, salah satu ukuran yang banyak digunakan adalah housing cost burden, yakni proporsi pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi biaya tempat tinggal.

Salah satu ambang yang paling dikenal adalah aturan 30%. Dalam standar keterjangkauan perumahan yang digunakan pemerintah Amerika Serikat, rumah tangga dikategorikan mengalami beban biaya perumahan apabila pengeluaran untuk tempat tinggal melebihi 30% dari pendapatan bruto. Pengeluaran tersebut dapat mencakup sewa dan biaya utilitas, bukan hanya uang sewa pokok.

Sementara itu, OECD menggunakan indikator housing cost overburden untuk mengidentifikasi rumah tangga yang menghabiskan lebih dari 40% pendapatan bersih setelah pajak untuk biaya tempat tinggal. Dalam penghitungan ini, biaya perumahan dapat mencakup sewa, cicilan, utilitas, biaya pemeliharaan, serta pengeluaran wajib lainnya.

Kedua ukuran tersebut memiliki dasar penghitungan yang berbeda. Ambang 30% menggunakan pendapatan bruto, sedangkan indikator OECD 40% menggunakan pendapatan bersih setelah pajak dan memperhitungkan komponen biaya perumahan yang lebih luas. Karena itu, keduanya tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Namun, kedua indikator tersebut memberikan gambaran mengenai batas kemampuan rumah tangga dalam membayar hunian. Pengeluaran di atas 30% pendapatan bruto merupakan sinyal bahwa anggaran rumah tangga mulai terbebani. Jika melampaui 50%, rumah tangga masuk kategori mengalami beban perumahan berat dalam sejumlah metodologi keterjangkauan.

Dengan demikian, angka 30% dapat digunakan sebagai patokan awal untuk menilai keterjangkauan biaya sewa. Angka tersebut bukan jaminan bahwa hunian sudah ideal bagi semua pekerja. Rumah tangga berpenghasilan rendah, pekerja lajang, maupun keluarga dengan tanggungan memiliki kebutuhan dan ruang anggaran yang berbeda.

Bagaimana Kondisi Pekerja di Indonesia?

Di Indonesia, rata-rata upah buruh nasional masih relatif terbatas dibandingkan biaya hidup di sejumlah kota besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta per bulan. Angka tersebut merupakan rata-rata nasional untuk pekerja berstatus buruh, karyawan, atau pegawai, bukan upah minimum.

Jika menggunakan batas keterjangkauan 30%, pekerja dengan penghasilan Rp3,29 juta idealnya mengalokasikan maksimal sekitar Rp987.000 per bulan untuk biaya tempat tinggal.

Artinya, pekerja dengan upah rata-rata nasional hanya memiliki anggaran sekitar Rp987.000 untuk memenuhi kebutuhan hunian jika ingin mempertahankan rasio biaya tempat tinggal di bawah ambang 30%.

Besaran tersebut menunjukkan tantangan yang dihadapi pekerja berpenghasilan rendah. Di sejumlah kawasan perkotaan, biaya indekos atau kontrakan dapat mendekati bahkan melampaui batas tersebut, terutama apabila pekerja membutuhkan tempat tinggal yang dekat dengan lokasi kerja.

Namun, rata-rata upah nasional tidak cukup untuk menggambarkan kondisi pekerja di Jakarta. Ibu kota memiliki standar upah minimum yang lebih tinggi, tetapi juga menghadapi biaya hunian dan transportasi yang relatif mahal.

Baca juga : Ketika Murka Tapak Soroti Ironi Ketahanan Energi Sumatera

UMP Jakarta 2026: Berapa Batas Sewa yang Ideal?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan. Nilai tersebut meningkat 6,17% dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

Jika menggunakan ambang keterjangkauan 30%, pekerja yang menerima UMP Jakarta 2026 sebaiknya mengalokasikan maksimal sekitar Rp1,72 juta per bulan untuk biaya tempat tinggal. Berikut simulasi rasio biaya sewa terhadap UMP Jakarta 2026,

  • Sewa Rp1 juta per bulan: sekitar 17,5% dari gaji.
  • Sewa Rp1,5 juta per bulan: sekitar 26,2% dari gaji.
  • Sewa Rp2 juta per bulan: sekitar 34,9% dari gaji.
  • Sewa Rp2,5 juta per bulan: sekitar 43,6% dari gaji.
  • Sewa Rp3 juta per bulan: sekitar 52,4% dari gaji.

Simulasi tersebut memperlihatkan bahwa pekerja bergaji UMP Jakarta masih dapat menjaga rasio sewa di bawah 30% apabila memperoleh tempat tinggal dengan biaya Rp1,5 juta per bulan. Namun, jika biaya sewa mencapai Rp2 juta, porsinya meningkat menjadi sekitar 34,9% dari penghasilan.

Pada biaya Rp2,5 juta, hampir 44% gaji harus dialokasikan untuk tempat tinggal. Artinya, pekerja hanya memiliki sekitar Rp3,23 juta untuk membiayai kebutuhan lain sebelum potongan atau pengeluaran tambahan.

Gambaran harga pasar juga memperlihatkan rentang yang lebar. Penelusuran daftar harga sejumlah operator hunian di Jakarta pada November 2026 menunjukkan kamar indekos tersedia mulai sekitar Rp950.000 per bulan.

Sementara banyak pilihan berada di kisaran Rp1,4 juta hingga Rp2,4 juta. Sejumlah layanan hunian bersama menawarkan tarif rata-rata sekitar Rp2 juta untuk kategori dasar dan Rp3,5 juta untuk kategori menengah.

Harga tersebut merupakan harga penawaran yang dapat berubah, bukan rata-rata resmi seluruh pasar indekos Jakarta.

Dengan demikian, pekerja bergaji UMP Jakarta yang menyewa kamar seharga Rp2 juta per bulan sudah berada di atas ambang keterjangkauan 30%. Apabila masih harus membayar listrik, air, transportasi, makan, dan kebutuhan sehari-hari, ruang keuangan yang tersisa akan semakin terbatas.

Batas 30% perlu dibaca secara hati-hati. Dalam praktiknya, pekerja tidak hanya membayar sewa. Mereka juga harus menanggung biaya makan, transportasi, komunikasi, kesehatan, dan kebutuhan pribadi. Bahkan, tempat tinggal dengan harga murah dapat menimbulkan biaya tambahan apabila lokasinya jauh dari tempat kerja.

Baca juga : Galeri Foto: Danantara Luncurkan Danareksa Investments

Karena itu, keterjangkauan hunian seharusnya tidak hanya dilihat dari nominal sewa, tetapi juga dari total biaya untuk tinggal dan menjangkau tempat kerja. Hunian yang murah tetapi membutuhkan ongkos transportasi besar belum tentu lebih ekonomis dibandingkan hunian yang sedikit lebih mahal namun dekat dengan kawasan perkantoran atau industri.

Dalam konteks ini, kebijakan penyediaan hunian terjangkau di sekitar pusat kegiatan ekonomi menjadi penting. Pekerja membutuhkan akses terhadap tempat tinggal yang layak, bukan sekadar kamar dengan harga paling rendah.

Perbandingan dengan Spanyol juga perlu ditempatkan secara proporsional. Rasio sewa terhadap gaji pekerja muda di negara tersebut yang mencapai 98,7% menunjukkan tekanan perumahan yang sangat berat. 

Sementara itu, Indonesia belum dapat dinyatakan mengalami kondisi serupa hanya berdasarkan simulasi UMP Jakarta. Namun, ketika sewa tempat tinggal sudah menyerap lebih dari 30% penghasilan, tekanan terhadap daya beli pekerja mulai terlihat.

Ukuran hunian terjangkau bukan hanya apakah pekerja mampu membayar sewa setiap bulan, melainkan apakah setelah membayar tempat tinggal mereka masih memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Dengan patokan 30%, pekerja bergaji UMP Jakarta idealnya memperoleh hunian dengan biaya sekitar Rp1,72 juta per bulan atau lebih rendah. Jika harga sewa terus meningkat lebih cepat daripada upah, persoalan perumahan berpotensi berkembang menjadi persoalan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja.