Dijanjikan 10 Persen Saham Freeport, Segini Uang yang Didapat Orang Papua

JAKARTA, TRENASIA.ID - Presiden Prabowo Subianto menyetujui dan memerintahkan percepatan pencairan dana divestasi 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang menjadi hak Pemerintah Daerah Papua.

Perintah itu disampaikan dalam pertemuan bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua pada 16 Desember 2025, sekaligus menandai dorongan kuat pemerintah pusat agar komitmen lama tersebut segera direalisasikan.

Perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua pada 16 Desember 2025.

Dalam forum itu, Presiden meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memproses pencairan dana divestasi yang telah lama menjadi komitmen negara.

Alokasi 10% saham Freeport untuk Papua merupakan bagian dari kesepakatan besar divestasi pada 2018, ketika Pemerintah Indonesia melalui holding pertambangan MIND ID mengakuisisi 51,23% saham PTFI dari Freeport-McMoRan. Dari porsi tersebut, 10% dialokasikan khusus untuk pemerintah daerah di Papua.

Meski kesepakatan telah berjalan hampir tujuh tahun, realisasi manfaat ekonomi dari saham tersebut belum sepenuhnya dirasakan. Pemerintah menilai penyelesaian administrasi, skema pengelolaan, serta penyesuaian pasca pemekaran wilayah Papua menjadi faktor utama keterlambatan.

Perkiraan Nilai Didapat

Berdasarkan nilai akuisisi 51,23% saham PTFI pada 2018 senilai US$3,85 miliar, maka 10% saham PTFI diperkirakan bernilai sekitar US$752 juta atau setara Rp12,4 triliun dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS. Angka ini bersifat indikatif dan tidak mencerminkan nilai final.

Sementara itu, potensi dividen tahunan diperkirakan sekitar US$11,3 juta atau setara Rp175 miliar, dengan asumsi perhitungan berbasis kebijakan dividen Freeport-McMoRan sebesar US$0,15 per saham per kuartal.

Pemerintah telah menyusun sejumlah tahapan sebelum nilai final ditetapkan. Pada awal Oktober 2025, pemerintah sempat menargetkan finalisasi keputusan valuasi divestasi. Namun target tersebut bergeser seiring dinamika pembahasan.

Namun seiring keluarnya perintah langsung Presiden Prabowo pada bulan desember 2025, tentang percepatan pencairan dana 10% saham untuk Papua yang telah dijelaskan sebelumnya, para gubernur di Tanah Papua akan membahas mekanisme pengelolaan dana tersebut.

Pengelolaan dan pembagian manfaat saham akan dirembuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menangani divestasi. Hasil RUPS tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Presiden melalui kementerian terkait sebelum kesepakatan akhir diumumkan ke publik.

Sebelum adanya pembahasan ulang pasca pemekaran wilayah Papua, pernah disepakati skema awal distribusi saham, yakni 7% untuk Kabupaten Mimika dan 3% untuk Provinsi Papua.

Namun, dengan terbentuknya sejumlah provinsi baru, para gubernur sepakat bahwa manfaat saham Freeport harus dinikmati secara adil oleh seluruh wilayah di Tanah Papua.

Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah Orang Asli Papua (OAP) sebanyak 2.386.048 jiwa, berdasarkan pencatatan marga sebelum pemekaran wilayah pada 2022.

Jika nilai Rp12,4 triliun tersebut dibagi secara merata kepada seluruh OAP, maka setiap individu secara teoritis akan menerima sekitar Rp5,2 juta per orang.

Secara nominal, Rp5,2 juta per orang tampak signifikan. Namun dalam perspektif kebijakan publik, pembagian tunai bersifat sekali habis, tidak menciptakan aset, dan tidak menjawab persoalan struktural Papua seperti keterisolasian wilayah, ketimpangan layanan pendidikan, serta keterbatasan fasilitas kesehatan.

Sebaliknya, apabila dana yang setara dengan nilai 10% saham Freeport dikelola secara kolektif melalui BUMD Papua dan diarahkan ke sektor pembangunan dasar, dampaknya dinilai jauh lebih besar, sistemik, dan berkelanjutan.