Tren Ekbis

Demo Ojol Garda Dinilai Politis, Ekonom: Hormati Ojol yang Tetap On Bid

  • CELIOS menilai demo ojol 17 September yang menuntut pencopotan Menteri Perhubungan sarat agenda politik. Nailul Huda ingatkan pentingnya demokrasi tanpa paksaan serta usul kenaikan tarif ojol 5% secara wajar.
Aksi Ojol Nasional - Panji 3.jpg
Massa yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON)melakukan aksi damai dikawasan Jl Medan Merdeka. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya meminta pemerintah untuk melegalkan ojek daring dan menuntut revisi serta penambahan Pasal Permenkominfo No 1 Tahun 2012 tentang layanan tarif pos komersial untuk mitra ojek daring dan kurir di Indonesia lebih rinci. Kamis 29 Agustus 2024. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia (trenasia.com)

JAKARTA, TRENASIA.ID - Pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai rencana demonstrasi yang digaungkan sepihak oleh Garda Indonesia berkaitan dengan ojek online (ojol) pada Rabu 17 September dinilai sudah menyematkan agenda politik.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menegaskan sah-sah saja jika ada tuntutan driver ojol, mengatasnamakan ojol, asalkan memiliki alasan yang kuat.

“Jika kita lihat tuntutannya memang ada agenda politis yang disematkan dalam aksi demo tersebut, salah satunya mengganti Menteri Perhubungan,” kata Nailul, dihubungi TrenAsia, Selasa 

“Sebenarnya sah saja ada tuntutan seperti itu, asalkan ada pijakan yang kuat tanpa ada kepentingan pihak manapun.”

“Sampaikan bagaimana kinerja Menteri yang sekarang, kenapa layak diganti, jangan tiba-tiba minta diganti karena ada kepentingan kelompok atau individu tertentu. Kalo dilakukan secara tiba-tiba, unsur kepentingan politiknya akan sangat terasa sekali,” tegasnya.

Nailul mengatakan, perbedaan pendapat biasa terjadi. Menurut dia, Garda Indonesia boleh saja berpendapat dan mematikan aplikasinya. Namun juga harus menghormati kawan-kawan mitra driver yang memilih untuk terus mengaktifkan layanannya.

“Tidak memaksa orang ikut demo juga merupakan sebuah langkah demokrasi,” katanya.

“Saya sayangkan ketika ada pemaksaan hingga sweeping mitra yang masih bekerja. Demokrasi sendiri harus dimulai dari langkah awal melakukan demo, jangan langkah awalnya saja tidak pro demokrasi. Maka langkah berikutnya akan semakin salah,” katanya.

Sebab itu, Nailul berharap agar kepentingan bersama baik aplikator, mitra driver, dan juga konsumen bisa terakomodasi dengan baik sehingga nantinya kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan siapa pun.

“Terkait dengan win-win solution, saya rasa kenaikan harga secara wajar dapat dipertimbangkan. Kenaikan harga layanan seperti yang diatur oleh pemerintah ini kan lama tidak naik. Saya rasa jika naiknya 5 persen masih bisa diterima oleh penumpang,” katanya.

“Driver mendapatkan tambahan pendapatan, aplikator juga pasti akan menyisihkan untuk diskon ke konsumen. Maka ketika ada rencana kenaikan tarif dasar ojek online, saya setuju asalkan kenaikannya masih dalam batas wajar.”

Sebelumnya, Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mengatakan pihaknya akan menggelar demonstrasi ojol pada tanggal 17 September dengan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi yang bertepatan pada Peringatan Hari Perhubungan Nasional.

Tags: