Debit Sungai Kalimantan Menyusut, Pengaruhi Ekspor Batu Bara

JAKARTA, TRENASIA.ID – Penurunan debit sungai di sejumlah wilayah Kalimantan mulai menjadi ancaman bagi rantai pasok batu bara Indonesia. Muka air yang turun membuat jalur pelayaran semakin dangkal sehingga tongkang pengangkut batu bara harus mengurangi muatan, sementara biaya angkut berpotensi meningkat.

Masalah tersebut menjadi penting karena sejumlah tambang batu bara di Kalimantan mengandalkan sungai sebagai jalur transportasi dari wilayah produksi menuju terminal atau pelabuhan. Jika kedalaman sungai tidak lagi mencukupi untuk dilalui tongkang berkapasitas besar, pengiriman batu bara dapat melambat dan mengganggu jadwal ekspor.

Penurunan debit sungai tersebut tidak berdiri sendiri. Kondisi iklim yang lebih kering menjadi salah satu pemicunya, sementara sedimentasi dan perubahan kondisi daerah aliran sungai dapat memperburuk kemampuan sungai untuk mempertahankan kedalaman navigasi.

Mengapa Debit Sungai di Kalimantan Menurun?

Salah satu faktor utama adalah musim kemarau yang lebih kering. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat El Nino 2026 berada pada intensitas sangat kuat.

Pada Dasarian III Agustus 2026, indeks ENSO tercatat 2,2, yang menunjukkan El Niño dengan intensitas sangat kuat. BMKG juga menyebut sejumlah wilayah Kalimantan berada dalam kategori peringatan dini kekeringan meteorologis.

BMKG sebelumnya memprediksi puncak musim kemarau 2026 berlangsung pada Agustus, dengan 369 Zona Musim atau sekitar 48,84% wilayah daratan Indonesia memasuki puncak kemarau. Sebagian besar musim kemarau juga diperkirakan berlangsung lebih panjang dari kondisi normal.

Memasuki awal September, kondisi kering masih berlangsung. BMKG memperkirakan sebagian besar Kalimantan berada dalam kondisi curah hujan rendah hingga menengah, sekitar 0–150 milimeter per dasarian, dengan wilayah bercurah hujan kurang dari 50 milimeter per dasarian masih mendominasi sebagian besar Kalimantan.

Ketika curah hujan berkurang dalam waktu panjang, pasokan air yang masuk ke sungai dari wilayah hulu ikut menurun. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan air, tetapi juga sektor ekonomi yang menggunakan sungai sebagai jalur transportasi.

El Nino sendiri pada dasarnya merupakan fenomena iklim yang dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia.

Ketika pengaruh El Nino kuat, sejumlah wilayah Indonesia cenderung mengalami kondisi lebih kering. Berkurangnya hujan kemudian mengurangi aliran air menuju sungai dan waduk.

Dalam konteks Kalimantan, kondisi tersebut dapat menyebabkan debit sungai menurun dan kedalaman jalur navigasi berkurang, terutama ketika musim kemarau berlangsung cukup panjang.

BMKG pada Juli 2026 memperkirakan El Niño dapat bertahan hingga setidaknya awal kuartal I 2027 dan meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Artinya, tekanan terhadap ketersediaan air tidak hanya bersifat sementara apabila kondisi iklim kering bertahan lebih lama.

Mengapa Biaya Angkut Batu Bara Bisa Naik?

Ketika permukaan air turun, tongkang tidak dapat membawa muatan sebanyak kondisi normal. Hal tersebut berkaitan dengan draft kapal, yaitu kedalaman bagian kapal yang berada di bawah permukaan air.

Semakin besar muatan, semakin dalam bagian kapal yang masuk ke air. Jika kedalaman sungai tidak mencukupi, perusahaan harus mengurangi muatan agar tongkang tetap dapat melewati jalur yang dangkal.

Dalam kondisi tertentu, tongkang yang biasanya membawa ribuan ton batu bara dapat dipaksa beroperasi dengan kapasitas jauh lebih rendah.

Berdasarkan data yang digunakan dalam analisis ini, kedalaman sejumlah bagian Sungai Barito turun hingga sekitar 3–4 meter, sementara tongkang berkapasitas 7.500–10.000 ton membutuhkan kedalaman sekitar 6,5 meter untuk dapat beroperasi secara optimal. Kondisi tersebut membuat aktivitas transportasi batu bara semakin sulit.

Penurunan kapasitas muatan secara langsung meningkatkan biaya logistik per ton. Sebagai contoh, biaya bahan bakar, awak kapal, waktu perjalanan, pemeliharaan dan operasional tongkang tetap harus dikeluarkan meskipun jumlah batu bara yang dibawa lebih sedikit.

Jika sebuah tongkang yang biasanya mengangkut 7.000 ton hanya mampu membawa 4.000 ton, biaya perjalanan yang relatif sama harus dibebankan kepada volume komoditas yang lebih kecil.

Akibatnya, biaya angkut per ton meningkat. Dalam kondisi tertentu, biaya transportasi batu bara dari tambang di wilayah hulu sungai dapat mencapai sekitar US$10 per ton.

Kenaikan biaya logistik tersebut berpotensi menekan margin perusahaan apabila harga jual batu bara tidak meningkat dalam proporsi yang sama.

Seberapa Besar Muatan Tongkang Harus Dikurangi?

Penurunan kedalaman sungai membuat perusahaan harus menyesuaikan kapasitas tongkang. Di Pelabuhan Samarinda, misalnya, tongkang yang biasanya dapat mengangkut sekitar 7.000 ton disebut harus dibatasi menjadi sekitar 5.500–6.000 ton dalam kondisi air rendah.

Pada jalur yang lebih dangkal, tongkang berkapasitas 7.500–10.000 ton bahkan berpotensi hanya dapat membawa sekitar 3.000–4.000 ton.

Artinya, sebuah tongkang berkapasitas besar tidak selalu dapat digunakan sesuai kapasitas desainnya. Bagi perusahaan tambang, kondisi ini berarti lebih banyak perjalanan dibutuhkan untuk mengangkut volume batu bara yang sama.

Dalam laporan Dewan Pengguna Angkutan & Logistik Indonesia (Depalindo/INSC) yang terbit 29 April 2026, menyatakan bahwa gangguan selama satu bulan di Sungai Mahakam dapat menahan hingga 40 juta ton batu bara, yang disebut setara sekitar 7% pasokan global tahunan.

Gangguan ekspor Indonesia berpotensi memberikan tekanan terhadap pasar batu bara global karena Indonesia merupakan salah satu eksportir utama batu bara termal dunia.

Mekanismenya berasal dari sisi pasokan, jika volume batu bara yang tersedia di pasar internasional berkurang sementara permintaan dari negara importir tetap tinggi, pembeli akan bersaing mendapatkan kargo yang tersedia. Kondisi tersebut dapat mendorong harga naik.

Gangguan pengiriman batu bara juga berpotensi memengaruhi penerimaan negara. Batu bara memberikan kontribusi terhadap penerimaan melalui pajak, royalti dan berbagai penerimaan negara lainnya.

Jika penjualan dan ekspor menurun akibat hambatan logistik, penerimaan negara berpotensi ikut terpengaruh.

Estimasi dalam analisis Depalindo juga menempatkan potensi kehilangan penerimaan negara sekitar Rp6 triliun–Rp8 triliun apabila gangguan logistik berlangsung selama satu bulan.